ANTARAJAWABARAT.com,8/11 - Pemkab Bandung, Jawa Barat, kekurangan 212 tenaga medis khususnya dokter dan bidan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas di daerah itu.
Oleh karenya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tengah mengupayakan untuk melakukan penambahan kebutuhan tenaga medis tersebut secara bertahap. Hanya, perekrutan yang dilakukannya terbentur dengan kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), kata Kepala Dinkes Kabupaten Bandung, dr. Akhmad Kustijadi kepad wartawan di Soreang, Selasa.
"Makanya, kita siasati untuk melakukan penambahannya tidak lewat penerimaan CPNS sebagaimana umumnya. Akan tetapi, dengan melakukan rekrutmen tenaga medis secara otonom yang biayanya dari APBD. Secara tidak resmi hal ini telah kita sampaikan kepada mitra kerja kita yakni Komisi D," ujarnya.
Dijelaskannya, 212 orang tenaga medis yang dibutuhkan itu terdiri dari 57 orang dokter dan 155 orang bidang untuk bertugas di puskesmas. Pola pengajuan yang akan dilakukan Dinkes Kabupaten Bandung berupa pembuatan proposal penambahan tenaga kesehatan di 2012.
Idealnya, pada satu puskesmas tanpa tempat perawatan (TTP) minimal terdiri dari dua orang dokter. Sedangkan pada jenis puskesmas dengan tempat perawatan (DTP), minimal lima dokter. Namun saat ini di setiap puskesmas baik TTP maupun DTP rata-rata hanya ada satu dokter.
"Secara keseluruhan kita butuh 135 dokter sedangkan yang ada baru 78 dokter. Sedangkan bidan kebutuhannya sekitar 500 orang, tetapi yang ada sekarang baru 353 orang," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira mengakui bahwa di Kabupaten Bandung masih banyak membutuhkan tenaga kesehatan. Akan tetapi, menurutnya karena pengangkatan PNS merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak selain hanya mengusulkan.
"Adanya usulan Dinskes untuk dibiayai APBD kita dukung asalkan disetujui juga oleh dewan. Tapi, kalau tidak sebaiknya kita maksimalkan saja yang ada," ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Arifin Sobari mengungkapkan, bidang kesehatan merupakan salah satu indikator indeks pembangunan masyarakat (IPM) selain pendidikan dan peningkatan daya beli masyarakat. Mengenai wacana penambahan tenga kesehatan yang akan dilakukan Dinkes, dirinya mengaku belum menerima usulan tersebut secara formal.
?Karena itu, ketersediaan tenaga medis yang sesuai kebutuhan khususnya dokter dan bidan merupakan keharusan. Sedangkan mengenai penambahannya akan kita kaji dengan kemampuan anggaran," ujarnya.***4***
Hedi A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Oleh karenya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tengah mengupayakan untuk melakukan penambahan kebutuhan tenaga medis tersebut secara bertahap. Hanya, perekrutan yang dilakukannya terbentur dengan kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), kata Kepala Dinkes Kabupaten Bandung, dr. Akhmad Kustijadi kepad wartawan di Soreang, Selasa.
"Makanya, kita siasati untuk melakukan penambahannya tidak lewat penerimaan CPNS sebagaimana umumnya. Akan tetapi, dengan melakukan rekrutmen tenaga medis secara otonom yang biayanya dari APBD. Secara tidak resmi hal ini telah kita sampaikan kepada mitra kerja kita yakni Komisi D," ujarnya.
Dijelaskannya, 212 orang tenaga medis yang dibutuhkan itu terdiri dari 57 orang dokter dan 155 orang bidang untuk bertugas di puskesmas. Pola pengajuan yang akan dilakukan Dinkes Kabupaten Bandung berupa pembuatan proposal penambahan tenaga kesehatan di 2012.
Idealnya, pada satu puskesmas tanpa tempat perawatan (TTP) minimal terdiri dari dua orang dokter. Sedangkan pada jenis puskesmas dengan tempat perawatan (DTP), minimal lima dokter. Namun saat ini di setiap puskesmas baik TTP maupun DTP rata-rata hanya ada satu dokter.
"Secara keseluruhan kita butuh 135 dokter sedangkan yang ada baru 78 dokter. Sedangkan bidan kebutuhannya sekitar 500 orang, tetapi yang ada sekarang baru 353 orang," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira mengakui bahwa di Kabupaten Bandung masih banyak membutuhkan tenaga kesehatan. Akan tetapi, menurutnya karena pengangkatan PNS merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak selain hanya mengusulkan.
"Adanya usulan Dinskes untuk dibiayai APBD kita dukung asalkan disetujui juga oleh dewan. Tapi, kalau tidak sebaiknya kita maksimalkan saja yang ada," ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Arifin Sobari mengungkapkan, bidang kesehatan merupakan salah satu indikator indeks pembangunan masyarakat (IPM) selain pendidikan dan peningkatan daya beli masyarakat. Mengenai wacana penambahan tenga kesehatan yang akan dilakukan Dinkes, dirinya mengaku belum menerima usulan tersebut secara formal.
?Karena itu, ketersediaan tenaga medis yang sesuai kebutuhan khususnya dokter dan bidan merupakan keharusan. Sedangkan mengenai penambahannya akan kita kaji dengan kemampuan anggaran," ujarnya.***4***
Hedi A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011