ANTARAJAWABARAT.com,18/10 - Pemerintah daerah dan masyarakat dituntut lebih kreatif, inovatif, mandiri dan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menggulirkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
"Perlu kreatif dan inivatif dalam penerapan PNPM, sehingga hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk lebih berdaya dan aktif dalam membangun lingkungannya," kata Deputi Kemenko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sujana Royat di sela-sela sosialisasi PLPBK-PNPM di Bandung, Selasa.
Menurut dia, kerjasama dan sinergitas program itu dilakukan bersama sektor swasta serta kelompok peduli, sehingga program bisa sinergis dan lebih optimal.
Kapasitas Pemda dan masyarakat yang mampu menjalin kemitraan sinsergis dalam penataan lingkungan dan pemukiman itulah yang diharapkan benar-benar mampu mewujudkan kualitas lingkungan pemukiman yang layak huni, aman, tertib, sehat, produktif, berjati diri dan lestasi di wilayahnya.
Esensi penataan lingkungan berbasis komunitas (PLPBK) PNPM adalah intensitas kemitraan antara pemda dan masyarakat mulai dari perencanaan, pemasaran, kemitrasn pelaksanaan, kemitraan sumber daya kegiatan, moitoring dan evaluasi.
"Khusus untuk PLPBK-PNPM, pada 2011 ini pemerintah telah menyediakan 'block grant', sebesar Rp1 miliar per kelurahan untuk 237 kelurahan yang belum pernah menerima program PNPM perkotaan itu sebelumnya," kata Sujana Royat.
Kegiatan PLPBK-PNPM digulirkan dengan melibatkan Kementerian PU bidang Cipta Karya dengan target peningakatan kualitas infrastruktur pemukiman.
Lebih lanjut, Sujana menyebutkan bahwa penyerapan program PNPM yang sejak 2007 hingga 2011 telah menggulirkan dana sebesar Rp11 triliun tingkat penyerapannya sebesar 83 persen, tertinggi dibanding program pemberdayaan lainnya yang digulirkan pemerintah.
"Hingga 2011 telah digulirkan untuk program PNPM senilai Rp11 triliun, dan 2012 akan ditambah 2,3 triliun. Tingkat penyerapannya tertinggi dibanding program pemberdayaan masyarakat lainnya, Januari awal setiap tahunnya sudah bisa digulirkan," kata Sujana.
Termasuk untuk tahun 2012, kata Sujana sudah ada komitment dari pemerintah dan Bank Dunia bahwa awal Januari 2011 sudah bisa dicairkan. Pemberkasan proposal kegiatan ditargetkan tuntas Desember 2011.
Program PNPM ini telah melibatkan sekitar 77 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari 800 ribu kelompok BKM, dimana 84.000 BKM diantaranya di daerah perkotaan.
Terlepas dari kesuksesan tingkat penyerapan yang mencapai 80 persen, namun di lain pihak program PNPM juga dihadapkan sejumlah tantangan dalam pengguliran program itu.
"Salah satu tantangannya adalah belum terkoordinasinya sinergitas penyelenggaran program PNPM di tingkat pusat, ada beberapa kementerian yang menyelenggarakan PNPM namun baru sebagian yang sinergis," kata Direktur PBL Kementerian Pekerjaan Umum Ir Guratno.
Selain itu, tantangan lainnya penyimpangan dana proyek yang dilakukan oleh oknum di kelompok masyarakat atau BKM serta sikap permisif dari masyarakat terhadap kekeliruan dana yang terjadi.
"Masyarakat seharusnya menjaga hak mereka, mengikuti proses dan terlibat dalam program itu," kata Guratno.
Selain itu menurut dia, pihaknya berharap, perencanaan di tingkat Badan Kegiatan Masyarakat (BKM) diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota dalam proses perencanaan pembangunan daerah.***4***
Syarif A
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Perlu kreatif dan inivatif dalam penerapan PNPM, sehingga hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk lebih berdaya dan aktif dalam membangun lingkungannya," kata Deputi Kemenko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sujana Royat di sela-sela sosialisasi PLPBK-PNPM di Bandung, Selasa.
Menurut dia, kerjasama dan sinergitas program itu dilakukan bersama sektor swasta serta kelompok peduli, sehingga program bisa sinergis dan lebih optimal.
Kapasitas Pemda dan masyarakat yang mampu menjalin kemitraan sinsergis dalam penataan lingkungan dan pemukiman itulah yang diharapkan benar-benar mampu mewujudkan kualitas lingkungan pemukiman yang layak huni, aman, tertib, sehat, produktif, berjati diri dan lestasi di wilayahnya.
Esensi penataan lingkungan berbasis komunitas (PLPBK) PNPM adalah intensitas kemitraan antara pemda dan masyarakat mulai dari perencanaan, pemasaran, kemitrasn pelaksanaan, kemitraan sumber daya kegiatan, moitoring dan evaluasi.
"Khusus untuk PLPBK-PNPM, pada 2011 ini pemerintah telah menyediakan 'block grant', sebesar Rp1 miliar per kelurahan untuk 237 kelurahan yang belum pernah menerima program PNPM perkotaan itu sebelumnya," kata Sujana Royat.
Kegiatan PLPBK-PNPM digulirkan dengan melibatkan Kementerian PU bidang Cipta Karya dengan target peningakatan kualitas infrastruktur pemukiman.
Lebih lanjut, Sujana menyebutkan bahwa penyerapan program PNPM yang sejak 2007 hingga 2011 telah menggulirkan dana sebesar Rp11 triliun tingkat penyerapannya sebesar 83 persen, tertinggi dibanding program pemberdayaan lainnya yang digulirkan pemerintah.
"Hingga 2011 telah digulirkan untuk program PNPM senilai Rp11 triliun, dan 2012 akan ditambah 2,3 triliun. Tingkat penyerapannya tertinggi dibanding program pemberdayaan masyarakat lainnya, Januari awal setiap tahunnya sudah bisa digulirkan," kata Sujana.
Termasuk untuk tahun 2012, kata Sujana sudah ada komitment dari pemerintah dan Bank Dunia bahwa awal Januari 2011 sudah bisa dicairkan. Pemberkasan proposal kegiatan ditargetkan tuntas Desember 2011.
Program PNPM ini telah melibatkan sekitar 77 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari 800 ribu kelompok BKM, dimana 84.000 BKM diantaranya di daerah perkotaan.
Terlepas dari kesuksesan tingkat penyerapan yang mencapai 80 persen, namun di lain pihak program PNPM juga dihadapkan sejumlah tantangan dalam pengguliran program itu.
"Salah satu tantangannya adalah belum terkoordinasinya sinergitas penyelenggaran program PNPM di tingkat pusat, ada beberapa kementerian yang menyelenggarakan PNPM namun baru sebagian yang sinergis," kata Direktur PBL Kementerian Pekerjaan Umum Ir Guratno.
Selain itu, tantangan lainnya penyimpangan dana proyek yang dilakukan oleh oknum di kelompok masyarakat atau BKM serta sikap permisif dari masyarakat terhadap kekeliruan dana yang terjadi.
"Masyarakat seharusnya menjaga hak mereka, mengikuti proses dan terlibat dalam program itu," kata Guratno.
Selain itu menurut dia, pihaknya berharap, perencanaan di tingkat Badan Kegiatan Masyarakat (BKM) diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota dalam proses perencanaan pembangunan daerah.***4***
Syarif A
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011