Sebanyak 243 dari total sekitar 500 an pedagang di Pasar Atas Baru Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat saat ini telah menggunakan kanal pembayaran transaksi digital dengan aplikasi Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) atas prakarsa Bank Indonesia.

"Implementasi program digitalisasi di Pasar Atas Baru Cimahi ini memiliki karakteristik khusus, yakni dilakukan secara simultan dan end-to-end di berbagai lini, dan direncanakan akan berlanjut sampai ke berbagai aspek pelaku ekonomi yang terlibat di pasar tersebut," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Herawanto disela-sela peluncuran Digitalisasi Pasar Rakyat Juara Jawa Barat dan Pencanangan Pasar S.I.A.P (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) QRIS di Pasar Atas Baru Cimahi, Senin.

Kegiatan ini merupakan perwujudan sinergi antara Program "S.I.A.P QRIS" dari Bank Indonesia, program "Pasar Rakyat Juara Jawa Barat" dari Pemprov Jawa Barat, dan program "Digitalisasi Pasar Rakyat" yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Selain itu, sebanyak 250 pedagang di pasar tersebut telah memanfaatkan sarana digital marketplace “Pasar.id” yang difasilitasi oleh BRI.

Pembayaran retribusi pasar oleh para pedagang juga tidak lagi dilakukan secara tunai karena saat ini telah diterapkan sistem “e-retribusi” yang difasilitasi oleh Bank BJB.

Di sisi lain, kehadiran dan optimalisasi agent banking di pasar ini juga semakin memudahkan para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jasa perbankan.

Pada tahap awal, digitalisasi dimulai dari pembayaran non tunai utamanya menggunakan kanal Quick Respond Code Indonesia Standard (QRIS) untuk transaksi perdagangan barang dan jasa serta pembayaran retribusi pasar, optimalisasi agent banking yang antara lain akan memudahkan masyarakat melakukan cash-in dan cash-out.

Kemudian mendorong para pedagang pasar tradisional untuk segera on-boarding ke dalam digital marketplace, yang akan membuka akses ke pasar online sebagai komplementer transaksi yang selama ini dilakukan secara offline.

Herawanto menegaskan, secara ringkas pola transformasi digital seperti yang dilaksanakan di Pasar Atas Baru Cimahi jelas akan memberikan berbagai manfaat, baik bagi masyarakat, perbankan maupun pemerintah.

Menurut dia pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan jelas akan meningkatkan volume transaksi karena memiliki berbagai keunggulan, mulai dari kemudahan, kenyamanan, kecepatan dan keamanan saat bertransaksi, baik sebagai produsen, pedagang maupun sebagai konsumen.

"Selain itu, proses pemasaran online yang bersifat borderless membuka akses pasar yang lebih luas bagi pedagang," kata dia.

Sementara itu, penggunaan pembayaran digital atau non tunai oleh pedagang memberikan manfaat, antara lain aktivitas usaha yang tercatat dengan baik, yang dapat menjadi data/informasi pendukung yang diperlukan pihak perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian kredit modal kerja.

"Dengan terkelolanya data transaksi tersebut secara digital diharapkan mekanisme pemberian bantuan permodalan dari bank kepada pedagang di pasar ini dapat diproses secara seamless dan end-to-end," kata dia.

Dari sisi pemerintah, “e-retribusi” diharapkan akan semakin memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan pemerintah serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, digitalisasi akan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif, yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan kesempatan kerja dan berusaha.

Herawanto juga menambahkan pencanangan Pasar S.I.A.P QRIS pada Pasar Atas Baru Cimahi ini merupakan langkah awal implementasi program kolaborasi percepatan dan perluasan digitalisasi pada ekosistem pasar.

"Untuk ke depan akan dilakukan pengembangan baik di pasar tradisional maupun di pasar modern di Jawa Barat," kata dia.

Dalam waktu dekat akan segera berlanjut implementasi program digitalisasi Pasar Wanayasa di Purwakarta.

Implementasi program digitalisasi pasar di Jawa Barat ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi dari Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang saat ini telah terbentuk di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat.

TP2DD di Jawa Barat memiliki keunggulan tersendiri yaitu sebagai adalah wadah para Kepala Daerah baik di level provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendorong, mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah di segala aspek, baik di lingkungan pemerintah, di dunia usaha termasuk UMKM serta di masyarakat termasuk dunia pendidikan, dan tidak hanya di lingkup transaksi keuangan pemerintah daerah saja.

Turut hadir dalam kegiatan launching ini Menteri Perdagangan RI yang dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan.

Baca juga: Gubernur BI: 11,4 juta UMKM sudah tersambung QRIS

Baca juga: BNI dan Buku Warung berkolaborasi dorong transaksi via QRIS
 

Pewarta: Ajat Sudrajat

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021