Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Dedy Permadi mengungkapkan pihaknya akan segera mengeluarkan keputusan resmi terkait kasus kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), yang kasusnya sudah berjalan setidaknya 5 hingga 6 bulan tersebut.
"Terkait (kasus) BPJS Kesehatan, proses investigasi telah selesai dilakukan dan Kementerian Kominfo akan mengeluarkan hasil keputusan resmi dalam waktu dekat," kata Dedy di Jakarta, Senin.
"Tapi, hasil keputusan resminya belum bisa disampaikan sekarang. Kalau surat keputusannya sudah ada, baru akan disampaikan ke rekan-rekan sekalian," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya pada Mei 2021, data 279 juta penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Kominfo sebelumnya telah menginvestigasi sampel data pribadi penduduk yang bocor dan diperjualbelikan di oleh akun bernama Kotz di Raids Forum.
Kominfo mengatakan data sampel yang ditemukan ternyata tidak berjumlah satu juta seperti yang diklaim penjual, melainkan 100.002 data. Namun, Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.
Kementerian Kominfo pun melakukan antisipasi berupa pemutusan akses ke situs-situs yang memperjualkan data tersebut.
Saat kini disinggung mengenai antisipasi tersebut, Dedy menegaskan bahwa pemutusan akses atau pemblokiran situs-situs yang memperjualbelikan data pribadi yang dicuri, hanyalah satu di antara beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir potensi risiko kebocoran data yang lebih besar.
"Upaya pemutusan akses terhadap situs yang bisa digunakan untuk mengunduh (data pribadi yang dicuri) itu adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir potensi risiko kebocoran data yang lebih besar," tegas Dedy.
Hal ini menyusul pemberitaan terkait bocornya data pribadi penduduk Indonesia dari beberapa layanan institusi yang disebut diperjualbelikan melalui situs Raid Forums.
Dedy mengatakan, setelah pemutusan akses ke situs ini sudah dilakukan Kominfo, situs tersebut membuat tautan situs web baru yang berbeda.
"Raid Forums sendiri sudah diputus aksesnya sejak kasus (kebocoran data) BPJS Kesehatan. Ini salah satu upaya kami. Kemudian, karena situs ini sudah diputus aksesnya, forum ini memunculkan link yang baru. Pertama adalah rf.ws, dan kedua adalah rfmirror.com," kata Dedy.
"Kedua website yang digunakan untuk mengunduh data tersebut juga sudah diputus aksesnya. Namun, ini bukanlah solusi satu-satunya. Itu adalah satu dari sekian banyak proses yang berlangsung," ujarnya menambahkan.
Baca juga: Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan sudah ke tahap penyidikan Polri
Baca juga: Masyarakat diimbau tak khawatir isu kebocoran data BPJS Kesehatan
Baca juga: BPJS Kesehatan selidiki dugaan kebocoran data peserta
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Terkait (kasus) BPJS Kesehatan, proses investigasi telah selesai dilakukan dan Kementerian Kominfo akan mengeluarkan hasil keputusan resmi dalam waktu dekat," kata Dedy di Jakarta, Senin.
"Tapi, hasil keputusan resminya belum bisa disampaikan sekarang. Kalau surat keputusannya sudah ada, baru akan disampaikan ke rekan-rekan sekalian," ujarnya menambahkan.
Sebelumnya pada Mei 2021, data 279 juta penduduk Indonesia peserta BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Kominfo sebelumnya telah menginvestigasi sampel data pribadi penduduk yang bocor dan diperjualbelikan di oleh akun bernama Kotz di Raids Forum.
Kominfo mengatakan data sampel yang ditemukan ternyata tidak berjumlah satu juta seperti yang diklaim penjual, melainkan 100.002 data. Namun, Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.
Kementerian Kominfo pun melakukan antisipasi berupa pemutusan akses ke situs-situs yang memperjualkan data tersebut.
Saat kini disinggung mengenai antisipasi tersebut, Dedy menegaskan bahwa pemutusan akses atau pemblokiran situs-situs yang memperjualbelikan data pribadi yang dicuri, hanyalah satu di antara beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan meminimalisir potensi risiko kebocoran data yang lebih besar.
"Upaya pemutusan akses terhadap situs yang bisa digunakan untuk mengunduh (data pribadi yang dicuri) itu adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, untuk meminimalisir potensi risiko kebocoran data yang lebih besar," tegas Dedy.
Hal ini menyusul pemberitaan terkait bocornya data pribadi penduduk Indonesia dari beberapa layanan institusi yang disebut diperjualbelikan melalui situs Raid Forums.
Dedy mengatakan, setelah pemutusan akses ke situs ini sudah dilakukan Kominfo, situs tersebut membuat tautan situs web baru yang berbeda.
"Raid Forums sendiri sudah diputus aksesnya sejak kasus (kebocoran data) BPJS Kesehatan. Ini salah satu upaya kami. Kemudian, karena situs ini sudah diputus aksesnya, forum ini memunculkan link yang baru. Pertama adalah rf.ws, dan kedua adalah rfmirror.com," kata Dedy.
"Kedua website yang digunakan untuk mengunduh data tersebut juga sudah diputus aksesnya. Namun, ini bukanlah solusi satu-satunya. Itu adalah satu dari sekian banyak proses yang berlangsung," ujarnya menambahkan.
Baca juga: Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan sudah ke tahap penyidikan Polri
Baca juga: Masyarakat diimbau tak khawatir isu kebocoran data BPJS Kesehatan
Baca juga: BPJS Kesehatan selidiki dugaan kebocoran data peserta
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021