Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya menghormati kebebasan pers di Tanah Air, termasuk segala bentuk produk jurnalistik yang dihasilkan.
"Hal itu dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," kata Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Irjen Pol Ferdy Sambo usai mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pembahasan beberapa hal antara kedua institusi.
Menurut dia, menghormati kebebasan pers adalah cerminan dari hak informasi kepada masyarakat luas. Selain itu, Polri memahami adanya artikel investigasi yang mengalami duplikasi oleh media nasional berangkat dari sebuah keraguan.
Menindaklanjuti keraguan tersebut, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Rahasia (STR) 2162 yang baru saja diterbitkan. Dalam STR tersebut memuat agar humas secara transparan menyebarkan informasi penanganan kasus yang ada di kepolisian.
Secara umum, ia mengatakan di era serba digitalisasi, maka saat ini siapa saja bisa mengakses informasi dengan berbagai kepentingan, baik itu menyangkut rekreasi, edukasi, aktualisasi bahkan politik sekalipun.
"Tidak terkecuali setiap anggota polisi juga mudah dikontrol melalui media sosial," kata dia.
Sambo mengaku telah beberapa kali mengingatkan jajarannya agar bijak dalam menggunakan media sosial karena jika tidak, maka bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Baca juga: Kapolri minta kasatwil tindak tegas anggota yang langgar aturan
Baca juga: Korlantas dan Kemendagri luncurkan stiker hologram pajak kendaraan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Hal itu dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," kata Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Irjen Pol Ferdy Sambo usai mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pembahasan beberapa hal antara kedua institusi.
Menurut dia, menghormati kebebasan pers adalah cerminan dari hak informasi kepada masyarakat luas. Selain itu, Polri memahami adanya artikel investigasi yang mengalami duplikasi oleh media nasional berangkat dari sebuah keraguan.
Menindaklanjuti keraguan tersebut, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Rahasia (STR) 2162 yang baru saja diterbitkan. Dalam STR tersebut memuat agar humas secara transparan menyebarkan informasi penanganan kasus yang ada di kepolisian.
Secara umum, ia mengatakan di era serba digitalisasi, maka saat ini siapa saja bisa mengakses informasi dengan berbagai kepentingan, baik itu menyangkut rekreasi, edukasi, aktualisasi bahkan politik sekalipun.
"Tidak terkecuali setiap anggota polisi juga mudah dikontrol melalui media sosial," kata dia.
Sambo mengaku telah beberapa kali mengingatkan jajarannya agar bijak dalam menggunakan media sosial karena jika tidak, maka bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Baca juga: Kapolri minta kasatwil tindak tegas anggota yang langgar aturan
Baca juga: Korlantas dan Kemendagri luncurkan stiker hologram pajak kendaraan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021