ANTARAJAWABARAT.com,23/6 - Warga masyarakat khususnya kalangan pelajar di Cimahi, Jabar, diminta berani menolak terhadap ajakan berbagai paham yang meresahkan termasuk paham Negara Islam Indonesia (NII).
Demikian dialog Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Lingkungan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi di Cimahi Convention Hall dengan narasumber Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf Macan Efendi, Wali kota Cimahi, Itoc Tochija, Kapolres Cimahi, AKBP Rudy Heryanto Adi Nugroho, NII Crisis Center, Ken Setiawan dan Ketua MUI Kota Cimahi KH. Hafid Suyuti, Kamis.
"Dengan tingkat heterogenitasnya warga Cimahi dan tingginya dinamika yang berkembang di Cimahi karena sebagai daerah lintasan, sangat memungkinkan masuknya berbagai paham sesat ke Cimahi. Untuk menangkal itu semua perlu gerakan yang solid dari masyarakat dan kewaspadaan kalangan pelajar," kata Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija.
Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf Macan Efendi mengatakan, bahwa keberadaan NII di republik ini telah ada sejak era kemerdekaan.Hanya saja, pada waktu itu para "founding father" Indonesia menganggap jika penduduk negeri ini sangat beragam sehingga paham Bhinneka Tunggal Ika lah yang tepat untuk digunakan bukan hukum agama.
"Maraknya pemberitaan mengenai NII akhir-akhir ini lebih dikarenakan mulai menipisnya benteng pertahanan kita sebagai warga negara. Apalagi masuk era reformasi ideologi Pancasila seringkali dikaitkan dengan orde baru sehingga menjadi alergi. Padahal Pancasila bukan produk masa pemerintahan tertentu," menurutnya.
Lebih lanjut disampaikannya, di Jabar sendiri yang menjadi target penyebaran paham NII bukanlah masyarakat pedesaan melainkan perkotaan. Hal ini karena masyarakat perkotaan seringkali menganggap sejumlah masalah yang dialami warga disebabkan karena gagalnya pemerintah. Dengan demikian, doktrin tersebut lebih mudah diserap oleh kalangan pelajar dan mahasiswa.
"Upaya pencegahan yang dilakukan salah satunya dengan menyibukkan para peserta didik dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler baik pramuka dan lain sebagainya. Dengan acara seperti, para pelajar diharapkan lebih paham lagi akan paham yang meresahkan di masyarakat sehingga tidak perlu diikuti," kata Dede.
Adapun Kapolres Cimahi AKBP Rudy Heryanto Adi Nugroho mengatakan, pihaknya sangat pro aktif dalam melindungi masyarakat dari berbagai hal yang meresahkan. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama yang solid antara warga dan aparat keamanan. Saat ini, yang menjadi musuh paham sesat bukan hanya Polri tapi seluruh lapisan masyarakat.
Ketua MUI Kota Cimahi KH. Hafid Suyuti menegaskan, dalam Islam Rasul Muhammad tidak memerintahkan umatnya untuk mendirikan negara, tapi harus menjalankan syariat Islam secara benar. Segala bentuk paham yang telah MUI tetapkan sebagai hal yang menyesatkan harus berani ditolak.
"Yang lebih penting peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Karena ibadah itu bukan hanya solat dan haji tapi juga memberikan pendidikan yang tepat kepada anak agar tidak salah arah," katanya.***3***
(U.pso-215/B/Y003/Y003) 23-06-2011 16:35:21
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Demikian dialog Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Lingkungan Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi di Cimahi Convention Hall dengan narasumber Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf Macan Efendi, Wali kota Cimahi, Itoc Tochija, Kapolres Cimahi, AKBP Rudy Heryanto Adi Nugroho, NII Crisis Center, Ken Setiawan dan Ketua MUI Kota Cimahi KH. Hafid Suyuti, Kamis.
"Dengan tingkat heterogenitasnya warga Cimahi dan tingginya dinamika yang berkembang di Cimahi karena sebagai daerah lintasan, sangat memungkinkan masuknya berbagai paham sesat ke Cimahi. Untuk menangkal itu semua perlu gerakan yang solid dari masyarakat dan kewaspadaan kalangan pelajar," kata Wali Kota Cimahi, Itoc Tochija.
Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf Macan Efendi mengatakan, bahwa keberadaan NII di republik ini telah ada sejak era kemerdekaan.Hanya saja, pada waktu itu para "founding father" Indonesia menganggap jika penduduk negeri ini sangat beragam sehingga paham Bhinneka Tunggal Ika lah yang tepat untuk digunakan bukan hukum agama.
"Maraknya pemberitaan mengenai NII akhir-akhir ini lebih dikarenakan mulai menipisnya benteng pertahanan kita sebagai warga negara. Apalagi masuk era reformasi ideologi Pancasila seringkali dikaitkan dengan orde baru sehingga menjadi alergi. Padahal Pancasila bukan produk masa pemerintahan tertentu," menurutnya.
Lebih lanjut disampaikannya, di Jabar sendiri yang menjadi target penyebaran paham NII bukanlah masyarakat pedesaan melainkan perkotaan. Hal ini karena masyarakat perkotaan seringkali menganggap sejumlah masalah yang dialami warga disebabkan karena gagalnya pemerintah. Dengan demikian, doktrin tersebut lebih mudah diserap oleh kalangan pelajar dan mahasiswa.
"Upaya pencegahan yang dilakukan salah satunya dengan menyibukkan para peserta didik dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler baik pramuka dan lain sebagainya. Dengan acara seperti, para pelajar diharapkan lebih paham lagi akan paham yang meresahkan di masyarakat sehingga tidak perlu diikuti," kata Dede.
Adapun Kapolres Cimahi AKBP Rudy Heryanto Adi Nugroho mengatakan, pihaknya sangat pro aktif dalam melindungi masyarakat dari berbagai hal yang meresahkan. Oleh karenanya, dibutuhkan kerja sama yang solid antara warga dan aparat keamanan. Saat ini, yang menjadi musuh paham sesat bukan hanya Polri tapi seluruh lapisan masyarakat.
Ketua MUI Kota Cimahi KH. Hafid Suyuti menegaskan, dalam Islam Rasul Muhammad tidak memerintahkan umatnya untuk mendirikan negara, tapi harus menjalankan syariat Islam secara benar. Segala bentuk paham yang telah MUI tetapkan sebagai hal yang menyesatkan harus berani ditolak.
"Yang lebih penting peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Karena ibadah itu bukan hanya solat dan haji tapi juga memberikan pendidikan yang tepat kepada anak agar tidak salah arah," katanya.***3***
(U.pso-215/B/Y003/Y003) 23-06-2011 16:35:21
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011