ANTARAJAWABARAT.com, 23/6 - Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Jawa Barat, Ulis Sumardi mengatakan tempat pembuangan sampah (TPS) liar mulai bermunculan di wilayah tersebut.
"Kami tidak memungkiri sekarang bermunculan TPS-TPS liar di Kota Depok," kata Ulis di Depok, Kamis.
TPS liar tersebut, katanya, banyak digunakan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan, bahkan banyak masyarakat yang juga membuang sampah ke kali dan situ (danau).
Menurut dia, volume sampah di Kota Depok diperkirakan mencapai 4.200 meter persegi per hari. Dari jumlah tersebut hanya 500 meter persegi yang dikelola di Unit Pengelola Sampah (UPS).
"Kami hanya mampu mengangkut 1.200 meter persegi sampah ke TPA Cipayung sesuai dengan kapasitasnya," katanya.
Akibatnya sebanyak 2.500 meter persegi sampah di Kota Depok tidak dikelola dan terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir(TPA) setiap harinya. Ini yang membuat masyarakat membuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.
Ia mengatakan berdasarkan hasil penelitian volume sampah diperkirakan akan meningkat sebanyak 100 meter persegi setiap tahun. Jadi pengelolaan sampah merupakan sesuatu yang darurat dan harus segera dilaksanakan.
Saat ini, katanya, Pemerintah Kota Depok berupaya untuk memaksimalkan peran Unit Pengolahan Sampah (UPS). Saat ini jumlah UPS di Kota Depok yang beroperasi efektif sebanyak 20 unit.
Ia menargetkan pada 2016 akan ada 60 UPS yang beroperasi secara maksimal, sehingga mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA.
Peran serta masyarakat, katanya, tertuang juga dalam undang-undang. Pasal 12 Undang-Undang no. 8 tahun 20008 menyatakan bahwa masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah di lingkungannya.
Untuk itu, saat ini Pemerintah Kota Depok berupaya menggiatkan kembali pemilahan sampah di lingkungan masyarakat.
Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Sarimun Hadisaputra mengatakan masyarakat masih menganggap sampah sebagai musuh.
"Jika sampah dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber keuangan ataupun energi yang menguntungkan bagi kita semua," katanya.
Ia mengatakan DKI Jakarta merupakan kota tertinggi produksi sampah yang mencapai 6.200 ton per hari, Denpasar (2.000 ton), Surabaya (1.800 ton), Medan (1.300 ton), Bandung (1.000 ton), Makassar (870 ton), Palembang (750 ton) dan Yogyakarta (300 ton).
Untuk menangani sampah diperlukan keberanian pemimpin wilayah dalam mengambil keputusan.
Ia mengakui sampah di sejumlah kota besar masih menjadi masalah klasik yang sulit diselesaikan.
"Hendaknya pemerintah jangan terlalu sering mengeluh mengenai keterbatasan dana, tetapi harus mengembangkan inovasi dan menggerakkan peran masyarakat," ujarnya.
Selain itu, katanya, kerja sama swasta dan pemerintah juga diperlukan dalam mengatasi masalah sampah. "Harus ada perubahan paradigma, jangan jadikan sampah sebagai musuh."
Feru L
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Kami tidak memungkiri sekarang bermunculan TPS-TPS liar di Kota Depok," kata Ulis di Depok, Kamis.
TPS liar tersebut, katanya, banyak digunakan masyarakat untuk membuang sampah sembarangan, bahkan banyak masyarakat yang juga membuang sampah ke kali dan situ (danau).
Menurut dia, volume sampah di Kota Depok diperkirakan mencapai 4.200 meter persegi per hari. Dari jumlah tersebut hanya 500 meter persegi yang dikelola di Unit Pengelola Sampah (UPS).
"Kami hanya mampu mengangkut 1.200 meter persegi sampah ke TPA Cipayung sesuai dengan kapasitasnya," katanya.
Akibatnya sebanyak 2.500 meter persegi sampah di Kota Depok tidak dikelola dan terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir(TPA) setiap harinya. Ini yang membuat masyarakat membuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.
Ia mengatakan berdasarkan hasil penelitian volume sampah diperkirakan akan meningkat sebanyak 100 meter persegi setiap tahun. Jadi pengelolaan sampah merupakan sesuatu yang darurat dan harus segera dilaksanakan.
Saat ini, katanya, Pemerintah Kota Depok berupaya untuk memaksimalkan peran Unit Pengolahan Sampah (UPS). Saat ini jumlah UPS di Kota Depok yang beroperasi efektif sebanyak 20 unit.
Ia menargetkan pada 2016 akan ada 60 UPS yang beroperasi secara maksimal, sehingga mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA.
Peran serta masyarakat, katanya, tertuang juga dalam undang-undang. Pasal 12 Undang-Undang no. 8 tahun 20008 menyatakan bahwa masyarakat juga memiliki kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah di lingkungannya.
Untuk itu, saat ini Pemerintah Kota Depok berupaya menggiatkan kembali pemilahan sampah di lingkungan masyarakat.
Sementara itu Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Sarimun Hadisaputra mengatakan masyarakat masih menganggap sampah sebagai musuh.
"Jika sampah dikelola dengan baik maka akan menjadi sumber keuangan ataupun energi yang menguntungkan bagi kita semua," katanya.
Ia mengatakan DKI Jakarta merupakan kota tertinggi produksi sampah yang mencapai 6.200 ton per hari, Denpasar (2.000 ton), Surabaya (1.800 ton), Medan (1.300 ton), Bandung (1.000 ton), Makassar (870 ton), Palembang (750 ton) dan Yogyakarta (300 ton).
Untuk menangani sampah diperlukan keberanian pemimpin wilayah dalam mengambil keputusan.
Ia mengakui sampah di sejumlah kota besar masih menjadi masalah klasik yang sulit diselesaikan.
"Hendaknya pemerintah jangan terlalu sering mengeluh mengenai keterbatasan dana, tetapi harus mengembangkan inovasi dan menggerakkan peran masyarakat," ujarnya.
Selain itu, katanya, kerja sama swasta dan pemerintah juga diperlukan dalam mengatasi masalah sampah. "Harus ada perubahan paradigma, jangan jadikan sampah sebagai musuh."
Feru L
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011