Cianjur, 7/3 (ANTARA) - Kasus perdagangan manusia di Cianjur, Jabar selama kurun waktu satu tahun terakhir mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak mengubah peringkat Cianjur, dimata internasional masih menempati urutan ke dua, setelah Kabupaten Indramayu.
Ketua Perempuan Berkoalisi Cianjur (PBC), Lidia Umar, Senin, mengungkapkan berdasarkan data yang ada, kasus perdagangan manusia yang terjadi selama 2009 sebanyak 260 kasus, sedangkan di tahun 2010, kasus tersebut menurun hingga 33 kasus.
Penurunan tersebut disebabkan, perubahan serta perbaikan pemerintah dalam menangani dan mencegah kasus-kasus perdagangan manusia.
Menurut dia, saat ini pemerintah daerah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), lebih bijak dalam menangani kasus penjualan manusia itu.
"Selain mengeluarkan kebijakan, pemerintah daerah menyiapkan dana untuk menangani kasus tersebut yang terjadi di Cianjur," katanya.
Selain itu, penurunan angka kasus itu di Cianjur, disebabkan faktor sosialisasi secara langsung pada masyarakat.
Sementara itu, meski angka kasus perdagangan manusia menurun, papar dia, tidak mengubah peringkat Cianjur, di mata internasional, karena masih banyak masyarakat yang berminat untuk bekerja di luar negeri.
Dimana tingginya minat masyarakat khususnya perempuan di Cianjur, untuk bekerja di luar negeri itu, rentan menjadi korban trafficking yang disinyalir terjadi saat penyaluran sebagai TKI.
"Tidak semua TKI menjadi korban trafficking, tapi sebagian besar kasus yang ada, menimpa para buruh migran tersebut," tandasnya.
Pihaknya berharap, untuk kedepannya masyarakat berperan lebih aktif membantu pemerintah dalam mencegah serta menangani masalah penjualan manusia tersebut.
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Ketua Perempuan Berkoalisi Cianjur (PBC), Lidia Umar, Senin, mengungkapkan berdasarkan data yang ada, kasus perdagangan manusia yang terjadi selama 2009 sebanyak 260 kasus, sedangkan di tahun 2010, kasus tersebut menurun hingga 33 kasus.
Penurunan tersebut disebabkan, perubahan serta perbaikan pemerintah dalam menangani dan mencegah kasus-kasus perdagangan manusia.
Menurut dia, saat ini pemerintah daerah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), lebih bijak dalam menangani kasus penjualan manusia itu.
"Selain mengeluarkan kebijakan, pemerintah daerah menyiapkan dana untuk menangani kasus tersebut yang terjadi di Cianjur," katanya.
Selain itu, penurunan angka kasus itu di Cianjur, disebabkan faktor sosialisasi secara langsung pada masyarakat.
Sementara itu, meski angka kasus perdagangan manusia menurun, papar dia, tidak mengubah peringkat Cianjur, di mata internasional, karena masih banyak masyarakat yang berminat untuk bekerja di luar negeri.
Dimana tingginya minat masyarakat khususnya perempuan di Cianjur, untuk bekerja di luar negeri itu, rentan menjadi korban trafficking yang disinyalir terjadi saat penyaluran sebagai TKI.
"Tidak semua TKI menjadi korban trafficking, tapi sebagian besar kasus yang ada, menimpa para buruh migran tersebut," tandasnya.
Pihaknya berharap, untuk kedepannya masyarakat berperan lebih aktif membantu pemerintah dalam mencegah serta menangani masalah penjualan manusia tersebut.
Fikri
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011