Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
Ketua Umum PII, Heru Dewanto, dalam rilis tentang penandatanganan nota kesepahaman antara PII dan Bappenas, Jumat, menyatakan bahwa para insinyur yang nanti terlibat dalam pembangunan IKN, tidak hanya ditantang untuk membangun kota yang cerdas, ramah lingkunan, berkelanjutan, modern, berstandar internasional dan bisa jadi identitas bangsa, akan tetapi juga ditantang untuk membangun IKN yang bisa mendorong perekonomian negara.
"Menjadi big push strategi pemulihan ekonomi nasional, acuan standar baru ibukota dunia, menjadi cawan bagi ledakan kelahiran inovasi teknologi anak bangsa, dan menjadi pusat keuangan regional dan dunia yang baru," kata Heru Dewanto.
Pada nota kesepahaman yang penandatanganannya dilakukan secara daring itu, PII dan Bappenas sepakat untuk melakukan kajian dan implementasi perencanaan program pembangunan nasional antara lain dalam berbagai bidang.
Ia memaparkan, sejumlah bidang tersebut antara lain sektor Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan Ibukota Negara (IKN), Pembangunan Kepariwisataan serta Pembangunan Rendah Karbon / Ekonomi Hijau/Ekonomi Sirkular.
Heru Dewanto mengatakan untuk Indonesia yang lebih baik, semua pihak harus memberikan yang terbaik untuk negara, termasuk para insinyur yang menurutnya harus bisa memberikan yang terbaik untuk menjawab permasalahan-permasalahan di Indonesia.
"Para insinyur tidak hanya dituntut untuk membangun energi baru terbarukan untuk menggantikan energi fosil, tapi juga ditantang untuk melakukan transisi energi menuju sistem ketenagalistrikan, yang mampu membuka potensi energi terbarukan di berbagai daerah di Nusantara," ujarnya.
Ketua Umum PII mengatakan para insinyur ditantang untuk mengubah paradigma ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi hijau yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga, dalam sambutannya mengatakan di kondisi saat ini, termasuk di kondisi pandemi, semua pihak tidak bisa lagi berpikir dengan cara yang sama, harus ada paradigma dan pendekatan baru yang diterapkan, termasuk dalam pembangunan nasional.
"Kita memerlukan paradigma dan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, tidak cukup pemerintah bergerak sendirian, diperlukan kerja sama multipihak yang salah satunya dibutuhkan kerja sama dengan PII," ujarnya.
Ia juga berharap paradigma dan pendekatan baru, dapat diterapkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang rencananya dibangun di wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara yang keduanya masuk di wilayah Kalimantan Timur.
Baca juga: KSP: Pembangunan IKN cara revolusioner presiden wujudkan pemerataan ekonomi
Baca juga: Jubir Presiden : Pembangunan IKN jadi strategi pulihkan ekonomi dari COVID-19
Baca juga: Spektrum - Pemindahan ibu kota negara sebagai langkah revolusioner Jokowi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Ketua Umum PII, Heru Dewanto, dalam rilis tentang penandatanganan nota kesepahaman antara PII dan Bappenas, Jumat, menyatakan bahwa para insinyur yang nanti terlibat dalam pembangunan IKN, tidak hanya ditantang untuk membangun kota yang cerdas, ramah lingkunan, berkelanjutan, modern, berstandar internasional dan bisa jadi identitas bangsa, akan tetapi juga ditantang untuk membangun IKN yang bisa mendorong perekonomian negara.
"Menjadi big push strategi pemulihan ekonomi nasional, acuan standar baru ibukota dunia, menjadi cawan bagi ledakan kelahiran inovasi teknologi anak bangsa, dan menjadi pusat keuangan regional dan dunia yang baru," kata Heru Dewanto.
Pada nota kesepahaman yang penandatanganannya dilakukan secara daring itu, PII dan Bappenas sepakat untuk melakukan kajian dan implementasi perencanaan program pembangunan nasional antara lain dalam berbagai bidang.
Ia memaparkan, sejumlah bidang tersebut antara lain sektor Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan Ibukota Negara (IKN), Pembangunan Kepariwisataan serta Pembangunan Rendah Karbon / Ekonomi Hijau/Ekonomi Sirkular.
Heru Dewanto mengatakan untuk Indonesia yang lebih baik, semua pihak harus memberikan yang terbaik untuk negara, termasuk para insinyur yang menurutnya harus bisa memberikan yang terbaik untuk menjawab permasalahan-permasalahan di Indonesia.
"Para insinyur tidak hanya dituntut untuk membangun energi baru terbarukan untuk menggantikan energi fosil, tapi juga ditantang untuk melakukan transisi energi menuju sistem ketenagalistrikan, yang mampu membuka potensi energi terbarukan di berbagai daerah di Nusantara," ujarnya.
Ketua Umum PII mengatakan para insinyur ditantang untuk mengubah paradigma ekonomi linear menjadi ekonomi sirkular, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi hijau yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga, dalam sambutannya mengatakan di kondisi saat ini, termasuk di kondisi pandemi, semua pihak tidak bisa lagi berpikir dengan cara yang sama, harus ada paradigma dan pendekatan baru yang diterapkan, termasuk dalam pembangunan nasional.
"Kita memerlukan paradigma dan pendekatan baru dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional, tidak cukup pemerintah bergerak sendirian, diperlukan kerja sama multipihak yang salah satunya dibutuhkan kerja sama dengan PII," ujarnya.
Ia juga berharap paradigma dan pendekatan baru, dapat diterapkan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang rencananya dibangun di wilayah Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara yang keduanya masuk di wilayah Kalimantan Timur.
Baca juga: KSP: Pembangunan IKN cara revolusioner presiden wujudkan pemerataan ekonomi
Baca juga: Jubir Presiden : Pembangunan IKN jadi strategi pulihkan ekonomi dari COVID-19
Baca juga: Spektrum - Pemindahan ibu kota negara sebagai langkah revolusioner Jokowi
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021