Deputi IV Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro menyatakan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan ekonomi.
“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” ujar Juri Ardiantoro pada Seminar Nasional Kesiapan Pemerintah dalam Menjawab Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, yang diselenggarakan dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.
Juri mengatakan, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75 persen, diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.
Juri menilai jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di pulau Jawa, membuat investor dan masyarakat luar Jawa tertarik untuk mengadu nasib di Jawa.
Juri menegaskan, melalui IKN, Pemerintah bercita-cita membangun sebuah kota berbasis smart, green, beautiful dan sustainable.
“Cita-cita ini sungguh penting. Tapi hanya akan jadi wacana dan imajinasi kalau tidak dimulai untuk diwujudkan,” kata Juri.
Dia menambahkan apabila cita-cita tersebut sudah diwujudkan, maka Indonesia akan memiliki rasa percaya diri, dan menjadikan IKN penanda atau arah kemajuan bersama.
“Itu sebabnya di berbagai kota dan peradaban dunia yang maju, simbol atau landmark punya peran sentral dalam kemajuan mereka. Kalau sekarang kita baru punya Monas, kelak kita harus punya landmark baru di Kalimantan,” ujar Juri.
Namun Juri menyadari, masih ada berbagai tantangan besar dalam upaya memindahkan IKN. Pertama, soal pandemi COVID-19 yang harus menjadi prioritas saat ini.
Juri menjelaskan, bagaimana pun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan-agar saat pandemi mereda, Indonesia sudah bisa langsung lepas landas.
“Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” jelasnya.
Tantangan kedua, terkait anggaran, di mana Pemerintah harus tetap berhemat.
Namun dia menekankan skema pembiayaan IKN tidak akan selalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bagian terbesarnya justru berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.
"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun," jelasnya.
Adapun terkait dukungan masyarakat, Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Kepada para mahasiswa, Juri mengingatkan agar terus menempa diri menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045.
"Jangan lupa, tahun 2045 atau memasuki 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu 24 tahun dari sekarang, mahasiswa akan memasuki usia matang. Usia para pemimpin. Pada saat itulah kalian harus memiliki sesuatu yang harus menjadi kebanggaan dunia. Kalianlah para pemimpin yang akan mengelola Indonesia dengan Ibu Kota Negara yang sudah mendunia!” tegas Juri.
Juri menambahkan para pengurus BEM se-Kalimantan diharapkan menyiapkan diri dengan membangun kapasitas dan jejaring agar SDM sudah siap ketika ibu kota pindah.
Menurutnya, bonus demografi yang dipunyai harus bisa menjamin kesiapan SDM terutama di daerah IKN dan sekitarnya.
"Masih ada waktu untuk membangun jejaring dan kapasitas sehingga nantinya rekan-rekan mahasiswa di Kalimantan bisa mengambil kendali kepemimpinan politik, sosial dan moral,” kata Juri.
Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menambahkan pemindahan IKN akan mendorong perekonomian provinsi yang berdekatan dengan Kaltim. Namun menururutnya pembangunan IKN juga harus tetap memperhatikan sejumlah aspek seperti aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal.
Baca juga: Jubir Presiden : Pembangunan IKN jadi strategi pulihkan ekonomi dari COVID-19
Baca juga: Anggota DPR: Keputusan pindah Ibu Kota juga banyak dilakukan negara lain
Baca juga: Bappenas sebut pembangunan istana negara di ibu kota baru rampung 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” ujar Juri Ardiantoro pada Seminar Nasional Kesiapan Pemerintah dalam Menjawab Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, yang diselenggarakan dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan, secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.
Juri mengatakan, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal IV-2020, dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Rp15.434,2 triliun, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75 persen, diikuti Sumatera 21,36 persen, Kalimantan 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,94 persen, serta Maluku dan Papua 2,34 persen.
Juri menilai jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di pulau Jawa, membuat investor dan masyarakat luar Jawa tertarik untuk mengadu nasib di Jawa.
Juri menegaskan, melalui IKN, Pemerintah bercita-cita membangun sebuah kota berbasis smart, green, beautiful dan sustainable.
“Cita-cita ini sungguh penting. Tapi hanya akan jadi wacana dan imajinasi kalau tidak dimulai untuk diwujudkan,” kata Juri.
Dia menambahkan apabila cita-cita tersebut sudah diwujudkan, maka Indonesia akan memiliki rasa percaya diri, dan menjadikan IKN penanda atau arah kemajuan bersama.
“Itu sebabnya di berbagai kota dan peradaban dunia yang maju, simbol atau landmark punya peran sentral dalam kemajuan mereka. Kalau sekarang kita baru punya Monas, kelak kita harus punya landmark baru di Kalimantan,” ujar Juri.
Namun Juri menyadari, masih ada berbagai tantangan besar dalam upaya memindahkan IKN. Pertama, soal pandemi COVID-19 yang harus menjadi prioritas saat ini.
Juri menjelaskan, bagaimana pun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan-agar saat pandemi mereda, Indonesia sudah bisa langsung lepas landas.
“Jangan sampai tidak ada persiapan atau bahkan kehilangan cita-cita sama sekali,” jelasnya.
Tantangan kedua, terkait anggaran, di mana Pemerintah harus tetap berhemat.
Namun dia menekankan skema pembiayaan IKN tidak akan selalu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bagian terbesarnya justru berasal dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta.
"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp466 triliun yang dibutuhkan, APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun, KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun," jelasnya.
Adapun terkait dukungan masyarakat, Juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Kepada para mahasiswa, Juri mengingatkan agar terus menempa diri menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia tahun 2045.
"Jangan lupa, tahun 2045 atau memasuki 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu 24 tahun dari sekarang, mahasiswa akan memasuki usia matang. Usia para pemimpin. Pada saat itulah kalian harus memiliki sesuatu yang harus menjadi kebanggaan dunia. Kalianlah para pemimpin yang akan mengelola Indonesia dengan Ibu Kota Negara yang sudah mendunia!” tegas Juri.
Juri menambahkan para pengurus BEM se-Kalimantan diharapkan menyiapkan diri dengan membangun kapasitas dan jejaring agar SDM sudah siap ketika ibu kota pindah.
Menurutnya, bonus demografi yang dipunyai harus bisa menjamin kesiapan SDM terutama di daerah IKN dan sekitarnya.
"Masih ada waktu untuk membangun jejaring dan kapasitas sehingga nantinya rekan-rekan mahasiswa di Kalimantan bisa mengambil kendali kepemimpinan politik, sosial dan moral,” kata Juri.
Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur Hetifah Sjaifudian menambahkan pemindahan IKN akan mendorong perekonomian provinsi yang berdekatan dengan Kaltim. Namun menururutnya pembangunan IKN juga harus tetap memperhatikan sejumlah aspek seperti aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal.
Baca juga: Jubir Presiden : Pembangunan IKN jadi strategi pulihkan ekonomi dari COVID-19
Baca juga: Anggota DPR: Keputusan pindah Ibu Kota juga banyak dilakukan negara lain
Baca juga: Bappenas sebut pembangunan istana negara di ibu kota baru rampung 2024
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021