Cianjur, 20/1 (ANTARA) - Berbagai kalangan masyarakat pelanggan air minum PDAM Tirta Mukti, Cianjur, Jabar, Kamis, mengeluhkan rencana kenaikan tarif yang akan segera diberlakukan.
Bahkan berbagai kalangan menilai diturunkannya tarif beberapa waktu lalu, sebagai ajang politik calon bupati "incumbent", guna mendapat simpati masyarakat.
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, yang kembali terpilih, menyetujui kenaikan tarif PDAM, dengan alasan tingginya biaya operasional tidak sebanding dengan pemasukan.
"Jelas-jelas tarif PDAM dijadikan muatan politik untuk menarik simpati masyarakat. Belum dilantik saja, bupati sudah langsung menyetujui untuk menaikan tarif air," kata Rusman warga Kelurahan Solok Pandan, Cianjur.
Dia mengaku kecewa dengan sikap bupati yang dipilihnya pada Pilkada Cianjur 2011. Harapannya, bupati tidak menyetujui kenaikan tarif PDAM tersebut.
Hal senada terucap dari Ketua Forum Masyarakat Peduli Cianjur, Rusdi SH, dimana pihaknya menilai, keputusan yang dikeluarkan Tjetjep Muchtar Soleh, memicu kekecewaan masyarakat yang memilihnya.
Bahkan pernyataan orang nomor satu yang kembali memimpin Cianjur periode 2011-2016, akan merusak citranya ditengah-tengah masyarakat karena programnya mensejahterakan masyarakat, mulai dipungkiri.
"Seharusnya Tjetjep, tidak semudah itu, mengeluarkan pernyataan, terkait kepentingan publik atau orang banyak. Ini bisa berdampak buruk karena belum dilantik, bupati sudah langsung mensengsarakan masyarakat," ucapnya.
Dia berharap Tjetjep dapat menarik kembali pernyataanya itu, karena kondisi ekonomi masyarakat Cianjur, sedang sulit. Diperparah dengan kenaikan tarif air yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur, Gatot Subroto SH, mengatakan setuju tidak setuju dengan rencana kenaikan tarif air tersebut. Namun dia menilai, jika kenaikan tarif perlu dilakukan, harus disosialisasikan terlebih dahulu.
"Sehingga masyarakat pelangan air bisa menilai dan menerima atau tidak alasan kenaikan tarif tersebut. Secara pribadi saya tidak setuju dengan kenaikan tarif tersebut," katanya.
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
Bahkan berbagai kalangan menilai diturunkannya tarif beberapa waktu lalu, sebagai ajang politik calon bupati "incumbent", guna mendapat simpati masyarakat.
Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh, yang kembali terpilih, menyetujui kenaikan tarif PDAM, dengan alasan tingginya biaya operasional tidak sebanding dengan pemasukan.
"Jelas-jelas tarif PDAM dijadikan muatan politik untuk menarik simpati masyarakat. Belum dilantik saja, bupati sudah langsung menyetujui untuk menaikan tarif air," kata Rusman warga Kelurahan Solok Pandan, Cianjur.
Dia mengaku kecewa dengan sikap bupati yang dipilihnya pada Pilkada Cianjur 2011. Harapannya, bupati tidak menyetujui kenaikan tarif PDAM tersebut.
Hal senada terucap dari Ketua Forum Masyarakat Peduli Cianjur, Rusdi SH, dimana pihaknya menilai, keputusan yang dikeluarkan Tjetjep Muchtar Soleh, memicu kekecewaan masyarakat yang memilihnya.
Bahkan pernyataan orang nomor satu yang kembali memimpin Cianjur periode 2011-2016, akan merusak citranya ditengah-tengah masyarakat karena programnya mensejahterakan masyarakat, mulai dipungkiri.
"Seharusnya Tjetjep, tidak semudah itu, mengeluarkan pernyataan, terkait kepentingan publik atau orang banyak. Ini bisa berdampak buruk karena belum dilantik, bupati sudah langsung mensengsarakan masyarakat," ucapnya.
Dia berharap Tjetjep dapat menarik kembali pernyataanya itu, karena kondisi ekonomi masyarakat Cianjur, sedang sulit. Diperparah dengan kenaikan tarif air yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur, Gatot Subroto SH, mengatakan setuju tidak setuju dengan rencana kenaikan tarif air tersebut. Namun dia menilai, jika kenaikan tarif perlu dilakukan, harus disosialisasikan terlebih dahulu.
"Sehingga masyarakat pelangan air bisa menilai dan menerima atau tidak alasan kenaikan tarif tersebut. Secara pribadi saya tidak setuju dengan kenaikan tarif tersebut," katanya.
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011