Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta Pemprov Jabar untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah di Jawa Barat sebagai imbas dari penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
"Kami meminta Pemda Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi," kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto, di Bandung, Selasa.
Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bambang mengatakan BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.
"Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir," kata dia
Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih khusus ekonomi yang terus menurun.
Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.
Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunanda Eka Perwira mengatakan PPKM merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam kesehatan dan ekonomi dapat tetap berjalan.
Menurut Yunandar PPKM merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang diambil oleh pemerintah terutama untuk menyeimbangkan antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi.
"Kita mau betul-betul fokus di kesehatan maka sebenarnya mobilitas harus betul-betul dibatasi karena ternyata penyebab utama dari menyebarnya COVID-19 dalam mobilitas masyarakat juga. Dan itu tidak bisa kita hindari karena masalah ekonomi masyarakat Jawa Barat pada umumnya memang tergantung kepada mobilitas sampai hari ini," kata Yunandar.
Dia mengatakan ada tiga solusi kepada Pemprov Jawa Barat khususnya untuk UMKM, petani dan nelayan yang terdampak PPKM Darurat.
Menurut dia, pemerintah harus hadir langsung dan juga bekerja sama dalam penanganan memajukan sektor ekonomi di Jawa Barat saat PPKM Darurat.
“Yang pertama tadi bagaimana meng-online kan UMKM. Kedua adalah bagaimana sekarang sektor pertanian tadi itu bisa dijual dengan cepat kepada pasarnya. Itu lah fungsi dari pusat distribusi provinsi yang harus diberikan oleh pemerintah," kata dia.
Baca juga: Menaker temui Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat bahas ancaman PHK massal
Baca juga: 17.300 pekerja di Jawa Barat kena PHK karena pandemi COVID-19
Baca juga: SPSI Jabar sebut perusahaan manfaatkan pandemi COVID-19 untuk lakukan PHK
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kami meminta Pemda Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini pemda harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi," kata Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Bambang Mujiarto, di Bandung, Selasa.
Selain itu menurut Bambang, untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemprov Jabar selain melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Bambang mengatakan BUMD memiliki peranan penting untuk dapat memberikan akses bantuan permodalan bagi para pelaku usaha dan masyarakat sehingga dampak dari PHK akibat PPKM Darurat dapat diminimalisir.
"Melibatkan badan usaha milik daerah untuk menyediakan akses permodalan bagi para pelaku usaha, sehingga dampak PHK dari perpanjangan PPKM Darurat ini dapat diminimalisir," kata dia
Sementara itu, kebijakan untuk memperpanjang PPKM dinilai memiliki dampak di berbagai sektor seperti sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan per kapita, terlebih khusus ekonomi yang terus menurun.
Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal.
Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunanda Eka Perwira mengatakan PPKM merupakan suatu pilihan untuk fokus dalam kesehatan dan ekonomi dapat tetap berjalan.
Menurut Yunandar PPKM merupakan salah satu pilihan dari sekian banyak pilihan yang diambil oleh pemerintah terutama untuk menyeimbangkan antara bagaimana mengatasi dampak kesehatan dan dampak ekonomi.
"Kita mau betul-betul fokus di kesehatan maka sebenarnya mobilitas harus betul-betul dibatasi karena ternyata penyebab utama dari menyebarnya COVID-19 dalam mobilitas masyarakat juga. Dan itu tidak bisa kita hindari karena masalah ekonomi masyarakat Jawa Barat pada umumnya memang tergantung kepada mobilitas sampai hari ini," kata Yunandar.
Dia mengatakan ada tiga solusi kepada Pemprov Jawa Barat khususnya untuk UMKM, petani dan nelayan yang terdampak PPKM Darurat.
Menurut dia, pemerintah harus hadir langsung dan juga bekerja sama dalam penanganan memajukan sektor ekonomi di Jawa Barat saat PPKM Darurat.
“Yang pertama tadi bagaimana meng-online kan UMKM. Kedua adalah bagaimana sekarang sektor pertanian tadi itu bisa dijual dengan cepat kepada pasarnya. Itu lah fungsi dari pusat distribusi provinsi yang harus diberikan oleh pemerintah," kata dia.
Baca juga: Menaker temui Paguyuban Buruh Garmen Jawa Barat bahas ancaman PHK massal
Baca juga: 17.300 pekerja di Jawa Barat kena PHK karena pandemi COVID-19
Baca juga: SPSI Jabar sebut perusahaan manfaatkan pandemi COVID-19 untuk lakukan PHK
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021