Soreang, 29/12 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mendukung upaya Persatuan Guru Honorer Indonesia yang menginginkan peningkatan kesejahteraan dan perubahaan status menjadi PNS, meski pengangkatannya pemerintah setempat masih menunggu peraturan pemerintah pusat.
"Karena kewenangan pengangkatan menjadi PNS ada di tangan pemerintah pusat, mengingat gaji PNS diambil dari APBN," kata Bupati Bandung H Dadang Mohamad Naser, saat beraudensi dengan sejumlah guru honorer Kabupaten Bandung di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Selasa.
Dadang mengakui kesejahteraan guru honorer perlu ada ditingkatkan dan untuk melangkah terhadap upaya peningkatan kesejahteraan ini, pihakna akan bergandeng tangan dengan DPRD Kabupaten Bandung.
Selain itu, kata Ketua Persatuan Guru Honor Indonesia (PGHI) Kabupaten Bandung, Dedi Mulyadi guru yang bergabung dalam organisasi tersebut juga menginginkan payung hukum yang menaungi nasib mereka.
"Dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan nasib guru honorer tidak terombang-ambingkan oleh keputusan sepihak," kata Dedi.
Ia mengungkapkan, ada guru honorer yang sudah mengabdi sekian lama, tidak dapat berbuat apa-apa saat diberhentikan oleh pimpinan sekolah, tempat guru itu mengabdi, tanpa alasan yang jelas.
"Karena tidak ada payung hukum yang jelas, maka kedudukan para guru honorer dalam kejadian seperti itu sangat lemah," ujar Dedi pula.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaska jumlah guru honorer di Kabupaten Bandung telah terdata dengan baik, yang pendataannya dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
"Data ini sangat diperlukan, sebagai langkah utnuk mencegah adanya penyusup gelap yang tidak jelas identitasnya terhadap PGHI," katanya.
Dalam data tersebut tercatat jumlah guru honorer yang bekerja di sekolah negeri hingga akhir tahun 2010 sebanyak 2.459 orang, dan jumlah guru honorer yang bekerja di sejumlah sekolah swasta 9.537 orang.
Sebagian besar tenaga guru honorer di Kabupaten Bandung bekerja di tingkat sekolah dasar, ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, H Juhana.***3***
Ayi K
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Karena kewenangan pengangkatan menjadi PNS ada di tangan pemerintah pusat, mengingat gaji PNS diambil dari APBN," kata Bupati Bandung H Dadang Mohamad Naser, saat beraudensi dengan sejumlah guru honorer Kabupaten Bandung di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Selasa.
Dadang mengakui kesejahteraan guru honorer perlu ada ditingkatkan dan untuk melangkah terhadap upaya peningkatan kesejahteraan ini, pihakna akan bergandeng tangan dengan DPRD Kabupaten Bandung.
Selain itu, kata Ketua Persatuan Guru Honor Indonesia (PGHI) Kabupaten Bandung, Dedi Mulyadi guru yang bergabung dalam organisasi tersebut juga menginginkan payung hukum yang menaungi nasib mereka.
"Dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan nasib guru honorer tidak terombang-ambingkan oleh keputusan sepihak," kata Dedi.
Ia mengungkapkan, ada guru honorer yang sudah mengabdi sekian lama, tidak dapat berbuat apa-apa saat diberhentikan oleh pimpinan sekolah, tempat guru itu mengabdi, tanpa alasan yang jelas.
"Karena tidak ada payung hukum yang jelas, maka kedudukan para guru honorer dalam kejadian seperti itu sangat lemah," ujar Dedi pula.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaska jumlah guru honorer di Kabupaten Bandung telah terdata dengan baik, yang pendataannya dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
"Data ini sangat diperlukan, sebagai langkah utnuk mencegah adanya penyusup gelap yang tidak jelas identitasnya terhadap PGHI," katanya.
Dalam data tersebut tercatat jumlah guru honorer yang bekerja di sekolah negeri hingga akhir tahun 2010 sebanyak 2.459 orang, dan jumlah guru honorer yang bekerja di sejumlah sekolah swasta 9.537 orang.
Sebagian besar tenaga guru honorer di Kabupaten Bandung bekerja di tingkat sekolah dasar, ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, H Juhana.***3***
Ayi K
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010