Cimahi, 21/12 (ANTARA) - Akibat banyaknya warga miskin Kota Cimahi yang belum tertampung dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemkot Cimahi berjanji akan lebih memaksimalkan program penanggulangan kemiskinan baik PNPM dan P2KP dengan skala yang lebih besar.
Dua program penanggulangan kemiskinan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan) harus mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Didi Jamhir kepada wartawan, Selasa.
"Tahun 2011 pun akan kita arahkan agar kembali bisa menjaga kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, hal ini harus mendapatkan sokongan dari pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan jika Cimahi mempunyai program untuk meningkatkan kesejahteraan warganya pusat akan membantu dengan dana hibah. Dengan begitu, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan lebih maksimal," kata Didi.
Dikatakannya, banyaknya warga miskin yang tidak terlayani dalam Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) itu disebabkan masalah teknis. Hal itu, disebabkan saat dilakukan pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) warga yang bersangkutan tidak ada di tempat sehingga tidak terdata. Dan masalah ini, terjadi di setiap daerah tidak hanya Cimahi.
"Turun drastisnya DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kota Cimahi pada tahun 2011 memang akan mempengaruhi beberapa program yang sebelumnya mengandalkan dana tersebut termasuk kesehatan. Sepertinya, pada tahun 2011 kita akan lebih banyak mengandalkan DAU (Dana Alokasi Umum) tidak lagi DAK," ujarnya.
Dikatakan Didi, pada tahun anggaran 2011 yang akan datang Pemkot Cimahi akan menatapnya dengan penuh percaya tinggi. Meskipun DAK Kota Cimahi menurun tajam dari Rp 25 miliar menjadi Rp 1,9 miliar saja. Hal itu lantaran, Cimahi mengandalkan sumber pendanaan dari perolehan PAD-nya.
"Selama tahun 2010 ini, salah satu yang menjadi catatan kami adalah pembangunan fisik terutama perbaikan jalan yang masih harus diperbaiki terutama ruas jalan yang menghubung dengan daerah lain. Makanya, kita harapkan ada juga perhatian dari Pemprov Jabar dalam perbaikan jalan itu," paparnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Jabar, berjanji akan menaikkan anggaran yang propublik meskipun kondisi keuangan Cimahi tengah "cekak" akibat menurunnya Rp 25 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Cimahi.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi Ike Hikmawati, Komisi IV akan selalu mengawalnya agar anggaran publik benar-benar bisa mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. ***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Dua program penanggulangan kemiskinan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan) harus mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, Didi Jamhir kepada wartawan, Selasa.
"Tahun 2011 pun akan kita arahkan agar kembali bisa menjaga kesejahteraan masyarakat. Tentu saja, hal ini harus mendapatkan sokongan dari pemerintah pusat. Tidak menutup kemungkinan jika Cimahi mempunyai program untuk meningkatkan kesejahteraan warganya pusat akan membantu dengan dana hibah. Dengan begitu, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran akan lebih maksimal," kata Didi.
Dikatakannya, banyaknya warga miskin yang tidak terlayani dalam Gakinda (Keluarga Miskin Daerah) itu disebabkan masalah teknis. Hal itu, disebabkan saat dilakukan pendataan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) warga yang bersangkutan tidak ada di tempat sehingga tidak terdata. Dan masalah ini, terjadi di setiap daerah tidak hanya Cimahi.
"Turun drastisnya DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kota Cimahi pada tahun 2011 memang akan mempengaruhi beberapa program yang sebelumnya mengandalkan dana tersebut termasuk kesehatan. Sepertinya, pada tahun 2011 kita akan lebih banyak mengandalkan DAU (Dana Alokasi Umum) tidak lagi DAK," ujarnya.
Dikatakan Didi, pada tahun anggaran 2011 yang akan datang Pemkot Cimahi akan menatapnya dengan penuh percaya tinggi. Meskipun DAK Kota Cimahi menurun tajam dari Rp 25 miliar menjadi Rp 1,9 miliar saja. Hal itu lantaran, Cimahi mengandalkan sumber pendanaan dari perolehan PAD-nya.
"Selama tahun 2010 ini, salah satu yang menjadi catatan kami adalah pembangunan fisik terutama perbaikan jalan yang masih harus diperbaiki terutama ruas jalan yang menghubung dengan daerah lain. Makanya, kita harapkan ada juga perhatian dari Pemprov Jabar dalam perbaikan jalan itu," paparnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Cimahi, Jabar, berjanji akan menaikkan anggaran yang propublik meskipun kondisi keuangan Cimahi tengah "cekak" akibat menurunnya Rp 25 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Kota Cimahi.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi Ike Hikmawati, Komisi IV akan selalu mengawalnya agar anggaran publik benar-benar bisa mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. ***3***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010