Cianjur, 13/12 (ANTARA)- Guna menghindari penyelewengan dan manipulasi data serta pemotongan bantuan operasional sekolah (BOS) 2011, perlu mendapat pengawasan ekstra dari berbagai pihak di masing kota dan kabupaten.
Pengawasan tersebut harus dilakukan pemerintah dengan cara mengintensifkan kinerja tim monitoring dan evaluasi, selaku pengawas aliran BOS ke masing-masing sekolah, kata anggota DPRD Cianjur Yusuf Roido Faisal, Senin.
Serta masyarakat di imbau untuk berperan aktif, dalam mengamati jalannya aliran dana BOS yang diterima sekolah di masing-masing wilayah khsusunya di Kabupaten Cianjur, Jabar, katanya.
"Tim monitoring harus melakukan pengawasan ekstra ketat, terhadap aliran dana BOS. Tim bekerja intensif menyeluruh dan melakukan perubahan sistem yang lebih ketat dalam melaksanakan control," tegasnya.
Sehingga tambah dia, celah-celah praktek penyelewengan bisa tertutup rapat. Pihkanya berharap masyarakatpun berperan aktif dalam mengamati penyaluran dana tersebut.
Selain itu, perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak terkait mulai dari Depdiknas, Depag pusat dan daerah, sampai sekolah penerima bantuan, ucapnya.
Sementara itu, menurut dia, selama ini banyak keluhan dan temuan berbagai pihak termasuk tim monitoring, adanya pemotongan dana BOS dengan dalih birokrasi.
Hal senada terucap dari praktisi pendidikan Cianjur, Yudi Junadi SH. Dimana pihaknya meminta pemerintah memberlakukan dan memberikan sanksi keras terhadap pelaku jika terjadi pemotongan dalam penyaluran BOS.
"Selain itu peraturan yang selama ini bias tentang penyaluran BOS, harus diubah agar jalur birokrasi dan kebijakan di daerah seimbang dengan pusat. Agar tidak terjadi eksodus pemotongan dari pusat ke daerah," katanya.***1***
Fikri
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Pengawasan tersebut harus dilakukan pemerintah dengan cara mengintensifkan kinerja tim monitoring dan evaluasi, selaku pengawas aliran BOS ke masing-masing sekolah, kata anggota DPRD Cianjur Yusuf Roido Faisal, Senin.
Serta masyarakat di imbau untuk berperan aktif, dalam mengamati jalannya aliran dana BOS yang diterima sekolah di masing-masing wilayah khsusunya di Kabupaten Cianjur, Jabar, katanya.
"Tim monitoring harus melakukan pengawasan ekstra ketat, terhadap aliran dana BOS. Tim bekerja intensif menyeluruh dan melakukan perubahan sistem yang lebih ketat dalam melaksanakan control," tegasnya.
Sehingga tambah dia, celah-celah praktek penyelewengan bisa tertutup rapat. Pihkanya berharap masyarakatpun berperan aktif dalam mengamati penyaluran dana tersebut.
Selain itu, perlu kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak terkait mulai dari Depdiknas, Depag pusat dan daerah, sampai sekolah penerima bantuan, ucapnya.
Sementara itu, menurut dia, selama ini banyak keluhan dan temuan berbagai pihak termasuk tim monitoring, adanya pemotongan dana BOS dengan dalih birokrasi.
Hal senada terucap dari praktisi pendidikan Cianjur, Yudi Junadi SH. Dimana pihaknya meminta pemerintah memberlakukan dan memberikan sanksi keras terhadap pelaku jika terjadi pemotongan dalam penyaluran BOS.
"Selain itu peraturan yang selama ini bias tentang penyaluran BOS, harus diubah agar jalur birokrasi dan kebijakan di daerah seimbang dengan pusat. Agar tidak terjadi eksodus pemotongan dari pusat ke daerah," katanya.***1***
Fikri
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010