Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi defisit APBN tahun ini hanya akan mencapai Rp939,6 triliun atau lebih kecil Rp66,8 triliun dibandingkan pagu yang telah ditetapkan yakni Rp1.006,4 triliun.
“Ini adalah sesuatu yang bagus. Artinya APBN bisa tetap responsif membantu rakyat, merespons dunia usaha dan menangani COVID-19,” katanya dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurutnya, perkiraan ini menunjukkan bahwa APBN mampu merespons dampak pandemi terhadap masyarakat dan dunia usaha namun defisit tetap dapat terjaga secara hati-hati.
“Sehingga konsolidasi fiskal tetap berjalan namun tidak berarti kita tidak bisa bantu ekonomi masyarakat dan penanganan COVID-19 yang efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan perkiraan defisit yang lebih kecil Rp66,8 triliun dari pagu terjadi karena pendapatan negara tahun ini diproyeksikan mencapai Rp1.760,7 triliun atau 101 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun.
Proyeksi pendapatan negara dilakukan berdasarkan penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai 95,7 persen dari target Rp1.229,6 triliun atau tumbuh 9,7 persen.
Kemudian penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 104,3 persen dari target Rp215 triliun atau tumbuh 5,2 persen serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 119,9 persen dari target Rp298,2 triliun atau tumbuh 4 persen.
Sementara itu, belanja negara diperkirakan akan terserap 98,2 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun yaitu Rp2.700 triliun.
Belanja negara mencapai Rp2.700 triliun akan terserap melalui belanja pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai 98,2 persen dari pagu Rp1.954,5 triliun yaitu Rp1.929,6 triliun atau tumbuh 5,3 persen.
Selanjutnya, TKDD tahun ini realisasinya diperkirakan mencapai Rp770 triliun atau 96,9 persen dari target Rp795 triliun atau tumbuh 1,1 persen.
Baca juga: Defisit APBN hingga April capai Rp138,1 triliun sebut Menkeu
Baca juga: Menkeu sebut defisit hingga Agustus 2020 capai 3,05 persen
Baca juga: Menkeu realokasi anggaran Rp31 triliun untuk tangani COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Ini adalah sesuatu yang bagus. Artinya APBN bisa tetap responsif membantu rakyat, merespons dunia usaha dan menangani COVID-19,” katanya dalam Raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin.
Menurutnya, perkiraan ini menunjukkan bahwa APBN mampu merespons dampak pandemi terhadap masyarakat dan dunia usaha namun defisit tetap dapat terjaga secara hati-hati.
“Sehingga konsolidasi fiskal tetap berjalan namun tidak berarti kita tidak bisa bantu ekonomi masyarakat dan penanganan COVID-19 yang efektif,” ujarnya.
Ia menjelaskan perkiraan defisit yang lebih kecil Rp66,8 triliun dari pagu terjadi karena pendapatan negara tahun ini diproyeksikan mencapai Rp1.760,7 triliun atau 101 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp1.743,6 triliun.
Proyeksi pendapatan negara dilakukan berdasarkan penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai 95,7 persen dari target Rp1.229,6 triliun atau tumbuh 9,7 persen.
Kemudian penerimaan kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai 104,3 persen dari target Rp215 triliun atau tumbuh 5,2 persen serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai 119,9 persen dari target Rp298,2 triliun atau tumbuh 4 persen.
Sementara itu, belanja negara diperkirakan akan terserap 98,2 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun yaitu Rp2.700 triliun.
Belanja negara mencapai Rp2.700 triliun akan terserap melalui belanja pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai 98,2 persen dari pagu Rp1.954,5 triliun yaitu Rp1.929,6 triliun atau tumbuh 5,3 persen.
Selanjutnya, TKDD tahun ini realisasinya diperkirakan mencapai Rp770 triliun atau 96,9 persen dari target Rp795 triliun atau tumbuh 1,1 persen.
Baca juga: Defisit APBN hingga April capai Rp138,1 triliun sebut Menkeu
Baca juga: Menkeu sebut defisit hingga Agustus 2020 capai 3,05 persen
Baca juga: Menkeu realokasi anggaran Rp31 triliun untuk tangani COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021