Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memfokuskan kembali atau refocusing dan merealokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp26 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp5 triliun atau total Rp31 triliun untuk menangani pandemi COVID-19.
"Kita sedang mengidentifikasi sekitar Rp26 triliun (dari belanja K/L) plus another Rp5 triliun dari TKDD," katanya dalam raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menyatakan upaya refocusing dan realokasi yang merupakan tahap ketiga ini dilakukan karena adanya ancaman COVID-19 varian Delta sehingga membutuhkan penanganan serius.
"Kami akan menyelesaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan COVID-19," ujarnya.
Ia menjelaskan sebelumnya pemerintah sudah melakukan refocusing dan realokasi tahap pertama yakni pada Februari 2021 dari belanja K/L sebesar Rp59,1 triliun dan TKDD Rp15 triliun.
Kemudian, refocusing dan realokasi tahap kedua dilakukan atas komponen tunjangan kinerja THR serta gaji ke-13 dalam belanja K/L sesuai PP Nomor 63 Tahun 2021 sebesar Rp12,1 triliun.
"Waktu itu, kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan raykat kita. Dana Rp12,1 triliun kita ambil untuk (menangani) COVID-19," tegasnya.
Sementara itu, ia mengatakan pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Ia menjelaskan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun meliputi earmarking 8 persen DAU/DBH untuk dukungan operasional vaksinasi, inakesda, PPKM kelurahan dan lain-lain Rp35,1 triliun.
Earmarking delapan persen DAU/DBH hingga semester I 2021 baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9 persen karena kendala proses perubahan perkada penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Kemudian, earmarked TKDD juga terdiri atas DID kesehatan Rp5,9 triliun dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 50 persen untuk sarana dan prasarana serta digitalisasi yankes.
Selanjutnya, earmarking delapan persen dana desa untuk PPKM desa dan lain-lain sebesar Rp5,8 triliun yang terealisasi Rp4,6 triliun atau 80,7 persen.
Berikutnya, bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk tracing dan APD dengan alokasi Rp3,3 triliun terealisasi 48,6 persen atau Rp1,6 triliun.
Untuk BLT desa bagi delapan juta KPM dengan alokasi Rp28,8 triliun baru terealisasi 17,3 persen atau Rp4,99 triliun bagi lima juta KPM karena terkendala proses pendataan KPM dan administrasi perekaman data KPM.
Baca juga: Kemenkeu catat pembayaran klaim pasien COVID-19 capai Rp10,6 triliun
Baca juga: Menkeu alihkan anggaran perjalanan dinas dan rapat untuk penangananCOVID-19
Baca juga: Jawa Barat alihkan anggaran 11 infrastruktur untuk tangani COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kita sedang mengidentifikasi sekitar Rp26 triliun (dari belanja K/L) plus another Rp5 triliun dari TKDD," katanya dalam raker bersama Banggar DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menyatakan upaya refocusing dan realokasi yang merupakan tahap ketiga ini dilakukan karena adanya ancaman COVID-19 varian Delta sehingga membutuhkan penanganan serius.
"Kami akan menyelesaikan dalam bulan-bulan ini tentu dengan melihat perkembangan COVID-19," ujarnya.
Ia menjelaskan sebelumnya pemerintah sudah melakukan refocusing dan realokasi tahap pertama yakni pada Februari 2021 dari belanja K/L sebesar Rp59,1 triliun dan TKDD Rp15 triliun.
Kemudian, refocusing dan realokasi tahap kedua dilakukan atas komponen tunjangan kinerja THR serta gaji ke-13 dalam belanja K/L sesuai PP Nomor 63 Tahun 2021 sebesar Rp12,1 triliun.
"Waktu itu, kami diprotes karena mengambil tukin dan nyatanya memang dibutuhkan raykat kita. Dana Rp12,1 triliun kita ambil untuk (menangani) COVID-19," tegasnya.
Sementara itu, ia mengatakan pemerintah juga telah melakukan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah seperti percepatan vaksinasi dan penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Ia menjelaskan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun meliputi earmarking 8 persen DAU/DBH untuk dukungan operasional vaksinasi, inakesda, PPKM kelurahan dan lain-lain Rp35,1 triliun.
Earmarking delapan persen DAU/DBH hingga semester I 2021 baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9 persen karena kendala proses perubahan perkada penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Kemudian, earmarked TKDD juga terdiri atas DID kesehatan Rp5,9 triliun dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 50 persen untuk sarana dan prasarana serta digitalisasi yankes.
Selanjutnya, earmarking delapan persen dana desa untuk PPKM desa dan lain-lain sebesar Rp5,8 triliun yang terealisasi Rp4,6 triliun atau 80,7 persen.
Berikutnya, bantuan operasional kesehatan (BOK) untuk tracing dan APD dengan alokasi Rp3,3 triliun terealisasi 48,6 persen atau Rp1,6 triliun.
Untuk BLT desa bagi delapan juta KPM dengan alokasi Rp28,8 triliun baru terealisasi 17,3 persen atau Rp4,99 triliun bagi lima juta KPM karena terkendala proses pendataan KPM dan administrasi perekaman data KPM.
Baca juga: Kemenkeu catat pembayaran klaim pasien COVID-19 capai Rp10,6 triliun
Baca juga: Menkeu alihkan anggaran perjalanan dinas dan rapat untuk penangananCOVID-19
Baca juga: Jawa Barat alihkan anggaran 11 infrastruktur untuk tangani COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021