Depok, 26/11 (ANTARA) - Universitas Indonesia (UI) akan mengukuhkan Guru Besar yaitu Prof Mohamad Ikhsan, MA,Phd sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi.
"Mohamad Ikhsan akan dikukuhkan pada Sabtu (27/11), di Aula Fakultas Kedokteran, Kampus UI Salemba, Jakarta," kata Kepala Kantor Komunikasi UI, Vishnu Juwono, di Depok, Jumat.
Upacara pengukuhan Guru Besar akan dipimpin Rektor UI, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri dan akan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr Boediono.
Menurut Vishnu, Mohamad Ikhsan, yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI, akan menyampaikan pidato ilmiahnya yang bertema "Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan
Penanggulangan Kemiskinan."
Ikhsan mengatakan bahwa pada pasca krisis (1999-2004) terjadi penurunan kemiskinan lebih karena berhasilnya program pengendalian harga (stabilisasi harga) pada barang barang yang sensitif terhadap
rakyat miskin seperti beras.
Ia menjelaskan bahwa persoalan inflasi berasosiasi dengan masalah konektivitas domestik yang belum memadai dan bekerja seperti yang diinginkan.
Menurut dia, masalah konektivitas ini tidak hanya menyangkut masalah infrastruktur fisik tetapi juga masalah infrastruktur lunak yang menghambat bukan hanya pergerakan barang dan jasa tetapi juga mengurangi kesempatan keluarga miskin untuk menikmati gelombang pertumbuhan ekonomi.
Dikatakannya perbaikan konektivitas bukan hanya membuat perekonomian lebih fleksibel dan memiliki peredam kejut (shock absorber) sehingga harga bisa lebih terkendali, tetapi dapat menurunkan biaya transaksi untuk meningkatkan daya saing.
"Oleh karenanya, konektivitas merupakan kebijakan yang ramah pertumbuhan dan inflasi rendah, sehingga sangat ramah keluarga miskin," katanya.
Perbaikan konektivitas sepenuhnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan apalagi fakta adanya heterogenitas yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasikan merupakan jawaban bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan masa kini dan mendatang.
Untuk itu, lanjut dia perbaikan konektivitas domestik merupakan kebijakan yang bukan hanya dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempunyai potensi untuk menurunkan tingkat harga dan volatilitasnya (inflasi) yang pada gilirannya akan membantu percepatan upaya penanggulangan kemiskinan.
"Yang harus diingat adalah elemen konektivitas domestik bukan hanya terbatas pada infrastruktur fisik tetapi juga mencakup infrastruktur lunak," katanya.
Keduanya katanya harus dikembangkan secara simultan mengingat adanya komplementaritas kebijakan dimana tingkat pengembalian ekonomi (economic return) kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama dan simultan akan lebih tinggi dibandingkan jika dilaksanakan secara parsial.
Anhari Achadi
Selain Mohamad Ikhsan UI juga mengukuhkan Prof. dr. Anhari Achadi, SKM, Scd sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat, ditempat yang sama.
Anhari akan menyampaikan pidato pengukuhannya yang berjudul ?Pengendalian masalah merokok di Indonesia: diperlukan kearifan semua pihak untuk menyepakati regulasi yang komprehensif dan kuat?.
Ia mengatakan merokok telah menjadi epidemi global yang meluas termasuk pula di Indonesia. Peningkatan pemakaian tembakau yang berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan semakin meningkatkan
keprihatinan dunia.
Menurut dia, prevalensi merokok dinegara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan Jepang menunjukkan adanya penurunan dalam 30 tahun terakhir, sedangkan di Indonesia malah terjadi peningkatan yang tajam, khususnya pada laki-laki dewasa 15-19 tahun yang tetap tinggi dan munculnya perokok pemula di usia 5-9 tahun.
Dikatakannya beragam regulasi telah dibuat untuk menekan penggunaan rokok dan tembakau serta menanggulangi dampak buruk yang dihasilkannya. Akan tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan implementasi regulasi anti rokok belumlah maksimal.
Hal ini ditunjukkan dengan amandemen dan perubahan yang berulang kali dilakukan, bukannya berdampak membatasi, malah memberikan keleluasaan bagi penggunaan dan produksi rokok di Indonesia.
Untuk itu katanya diperlukan adanya kesadaran yang bijak akan pentingnya pembuatan dan pelaksanaan regulasi anti rokok yang kuat dan komprehensif dari para pembuat kebijakan guna menyelamatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama generasi muda sebagai masa depan bangsa.
Feru L
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Mohamad Ikhsan akan dikukuhkan pada Sabtu (27/11), di Aula Fakultas Kedokteran, Kampus UI Salemba, Jakarta," kata Kepala Kantor Komunikasi UI, Vishnu Juwono, di Depok, Jumat.
Upacara pengukuhan Guru Besar akan dipimpin Rektor UI, Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri dan akan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr Boediono.
Menurut Vishnu, Mohamad Ikhsan, yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Wakil Presiden RI, akan menyampaikan pidato ilmiahnya yang bertema "Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan
Penanggulangan Kemiskinan."
Ikhsan mengatakan bahwa pada pasca krisis (1999-2004) terjadi penurunan kemiskinan lebih karena berhasilnya program pengendalian harga (stabilisasi harga) pada barang barang yang sensitif terhadap
rakyat miskin seperti beras.
Ia menjelaskan bahwa persoalan inflasi berasosiasi dengan masalah konektivitas domestik yang belum memadai dan bekerja seperti yang diinginkan.
Menurut dia, masalah konektivitas ini tidak hanya menyangkut masalah infrastruktur fisik tetapi juga masalah infrastruktur lunak yang menghambat bukan hanya pergerakan barang dan jasa tetapi juga mengurangi kesempatan keluarga miskin untuk menikmati gelombang pertumbuhan ekonomi.
Dikatakannya perbaikan konektivitas bukan hanya membuat perekonomian lebih fleksibel dan memiliki peredam kejut (shock absorber) sehingga harga bisa lebih terkendali, tetapi dapat menurunkan biaya transaksi untuk meningkatkan daya saing.
"Oleh karenanya, konektivitas merupakan kebijakan yang ramah pertumbuhan dan inflasi rendah, sehingga sangat ramah keluarga miskin," katanya.
Perbaikan konektivitas sepenuhnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan apalagi fakta adanya heterogenitas yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan anti kemiskinan yang terdesentralisasikan merupakan jawaban bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan masa kini dan mendatang.
Untuk itu, lanjut dia perbaikan konektivitas domestik merupakan kebijakan yang bukan hanya dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempunyai potensi untuk menurunkan tingkat harga dan volatilitasnya (inflasi) yang pada gilirannya akan membantu percepatan upaya penanggulangan kemiskinan.
"Yang harus diingat adalah elemen konektivitas domestik bukan hanya terbatas pada infrastruktur fisik tetapi juga mencakup infrastruktur lunak," katanya.
Keduanya katanya harus dikembangkan secara simultan mengingat adanya komplementaritas kebijakan dimana tingkat pengembalian ekonomi (economic return) kebijakan yang dilakukan secara bersama-sama dan simultan akan lebih tinggi dibandingkan jika dilaksanakan secara parsial.
Anhari Achadi
Selain Mohamad Ikhsan UI juga mengukuhkan Prof. dr. Anhari Achadi, SKM, Scd sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Kesehatan Masyarakat, ditempat yang sama.
Anhari akan menyampaikan pidato pengukuhannya yang berjudul ?Pengendalian masalah merokok di Indonesia: diperlukan kearifan semua pihak untuk menyepakati regulasi yang komprehensif dan kuat?.
Ia mengatakan merokok telah menjadi epidemi global yang meluas termasuk pula di Indonesia. Peningkatan pemakaian tembakau yang berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan semakin meningkatkan
keprihatinan dunia.
Menurut dia, prevalensi merokok dinegara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan Jepang menunjukkan adanya penurunan dalam 30 tahun terakhir, sedangkan di Indonesia malah terjadi peningkatan yang tajam, khususnya pada laki-laki dewasa 15-19 tahun yang tetap tinggi dan munculnya perokok pemula di usia 5-9 tahun.
Dikatakannya beragam regulasi telah dibuat untuk menekan penggunaan rokok dan tembakau serta menanggulangi dampak buruk yang dihasilkannya. Akan tetapi dalam praktiknya, pelaksanaan implementasi regulasi anti rokok belumlah maksimal.
Hal ini ditunjukkan dengan amandemen dan perubahan yang berulang kali dilakukan, bukannya berdampak membatasi, malah memberikan keleluasaan bagi penggunaan dan produksi rokok di Indonesia.
Untuk itu katanya diperlukan adanya kesadaran yang bijak akan pentingnya pembuatan dan pelaksanaan regulasi anti rokok yang kuat dan komprehensif dari para pembuat kebijakan guna menyelamatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama generasi muda sebagai masa depan bangsa.
Feru L
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010