Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan meminta kepada warga Jawa Barat agar tidak kendor untuk menaati protokol kesehatan terlebih perkembangan kasus COVID-19 di daerah itu dalam beberapa waktu lalu terus meningkat setelah libur Lebaran 2021.
"Data terakhir yang saya dapatkan kasus positif COVID-19 setelah lebaran dan libur panjang bertambah menjadi 1.562 orang. Pola pengetatan protokol kesehatan COVID-19 terutama pada penggunaan masker dan menghindari kerumunan dinilai wajib dievaluasi," kata Muhammad Farhan dalam siaran persnya yang diterima di Bandung, Kamis.
Farhan menjelaskan, Jawa Barat meski sudah termasuk dalam daftar sorotan dalam perkembangan kasus COVID-19, masih bisa ditanggulangi dengan masif.
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) terdapat di beberapa provinsi di atas 29 persen dan yang masih di atas 50 persen.
"Jawa Barat masih menghadapi tantangan pandemik yang luar biasa," ujar Farhan.
Menurutnya, vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat perlu dorongan kuat agar mempersempit potensi penularan ke daerah-daerah, terlebih setelah lebaran dan libur panjang, kasus COVID-19 di daerah menjadi perhatian.
"Hal ini direspon dengan vaksinasi yang meluas dan cepat, terasa lebih baik daripada provinsi lain, untuk distribusi vaksinasi COVID-19," katanya.
Tidak hanya itu, pengetatan untuk mematuhi protokol kesehatan di lapangan terutama menutup celah kerumunan, dinilai masih masif dilakukan di daerah-daerah.
"Ketersediaan kamar bagi penderita COVID-19 di faskes mulai membaik, tidak ada kekurangan kamar disertai testing dan tracing yang meluas. Sosialisasi dan edukasi 5M sudah menunjukkan hasil yang baik walaupun ada beberapa yang kurang patuh," katanya.
Selain itu, jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak masih terjadi di beberapa daerah.
"Masih ada masalah dengan distribusi Bansos. Tampaknya masalah data menjadi kendala," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartarto menilai kedisipilinan protokol kesehatan COVID-19 pada beberapa daerah di Jawa Barat rendah di bawah nasional.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam penggunaan masker abai dan memicu peningkatan kasus positif.
Airlangga mengimbau kepala daerah di Jabar untuk mendisiplinkan kondisi tersebut karena saat ini masih dalam PPKM.
"Bahwa masyarakat Jabar dari segi kedisiplinan menggunakan maskernya relatif di bawah nasional, kami juga berkeliling ke berbagai daerah banyak di antara masyarakat yang tak mengenakan masker," ujar Airlangga.
"Kalau semua pakai masker maka presentase penularannya adalah lima persen tapi kalau maskernya dilepas itu naik 30 persen dan kalau tidak ada yang pakai masker itu 70 persen kena," kata dia.
Baca juga: Ini solusi atasi banjir Kabupaten Bandung menurut Farhan
Baca juga: Farhan sebut Jabar lumbung bibit pesepakbola
Baca juga: Partai NasDem usung strategi khusus lestarikan seni budaya Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Data terakhir yang saya dapatkan kasus positif COVID-19 setelah lebaran dan libur panjang bertambah menjadi 1.562 orang. Pola pengetatan protokol kesehatan COVID-19 terutama pada penggunaan masker dan menghindari kerumunan dinilai wajib dievaluasi," kata Muhammad Farhan dalam siaran persnya yang diterima di Bandung, Kamis.
Farhan menjelaskan, Jawa Barat meski sudah termasuk dalam daftar sorotan dalam perkembangan kasus COVID-19, masih bisa ditanggulangi dengan masif.
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) terdapat di beberapa provinsi di atas 29 persen dan yang masih di atas 50 persen.
"Jawa Barat masih menghadapi tantangan pandemik yang luar biasa," ujar Farhan.
Menurutnya, vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat perlu dorongan kuat agar mempersempit potensi penularan ke daerah-daerah, terlebih setelah lebaran dan libur panjang, kasus COVID-19 di daerah menjadi perhatian.
"Hal ini direspon dengan vaksinasi yang meluas dan cepat, terasa lebih baik daripada provinsi lain, untuk distribusi vaksinasi COVID-19," katanya.
Tidak hanya itu, pengetatan untuk mematuhi protokol kesehatan di lapangan terutama menutup celah kerumunan, dinilai masih masif dilakukan di daerah-daerah.
"Ketersediaan kamar bagi penderita COVID-19 di faskes mulai membaik, tidak ada kekurangan kamar disertai testing dan tracing yang meluas. Sosialisasi dan edukasi 5M sudah menunjukkan hasil yang baik walaupun ada beberapa yang kurang patuh," katanya.
Selain itu, jaring pengaman sosial bagi warga kurang mampu yang terdampak masih terjadi di beberapa daerah.
"Masih ada masalah dengan distribusi Bansos. Tampaknya masalah data menjadi kendala," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga Hartarto menilai kedisipilinan protokol kesehatan COVID-19 pada beberapa daerah di Jawa Barat rendah di bawah nasional.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam penggunaan masker abai dan memicu peningkatan kasus positif.
Airlangga mengimbau kepala daerah di Jabar untuk mendisiplinkan kondisi tersebut karena saat ini masih dalam PPKM.
"Bahwa masyarakat Jabar dari segi kedisiplinan menggunakan maskernya relatif di bawah nasional, kami juga berkeliling ke berbagai daerah banyak di antara masyarakat yang tak mengenakan masker," ujar Airlangga.
"Kalau semua pakai masker maka presentase penularannya adalah lima persen tapi kalau maskernya dilepas itu naik 30 persen dan kalau tidak ada yang pakai masker itu 70 persen kena," kata dia.
Baca juga: Ini solusi atasi banjir Kabupaten Bandung menurut Farhan
Baca juga: Farhan sebut Jabar lumbung bibit pesepakbola
Baca juga: Partai NasDem usung strategi khusus lestarikan seni budaya Jabar
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021