Cimahi, 12/10 (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi, Jabar, Aida Cakrawati menyatakan keraguannya pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Baros bisa selesai akhir tahun 2010 karena proses penjajakan masih membutuhkan waktu yang sangat panjang.
"Agar warga mau menjual tanah yang dimilikinya untuk pelebaran jalan, pemkot harus memberikan jaminan keuntungan terhadap warga setempat, kata Aida di Cimahi, Selasa.
Menurutnya, keberatan warga jika lahan mereka digunakan untuk pembebasan lahan itu dapat dipahami karena mereka sudah kerasan tinggal di daerah yang telah lama ditinggali.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya bisa menjamin warga jika mereka akan memperoleh kenyamanan dari yang ada saat ini.
"Di sisi lain saya paham jika kondisi lalu lintas di Jalan Baros saat ini sudah cukup padat dengan kemacetan luar biasa pada jam-jam sibuk. Perlu dicatat, di sini bukan ganti rugi tapi ganti untung," ujarnya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain menyatakan, pelebaran Jalan Baros merupakan salah satu jalan yang diajukan Dinas PU Kota Cimahi dalam APBD perubahan 2010 untuk dilebarkan disamping akses jalan menuju rusunawa di Kelurahan Melong.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi sudah menyetujui pengajuan pelebaran kedua jalan tersebut dan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 miliar.
Ia menyebutkan Banggar menyetujui ajuan tersebut, namun memberikan catatan agar anggaran bisa terserap maksimal hingga akhir tahun 2010.
Sebaliknya, Sekda Kota Cimahi Encep Saepulloh mengatakan sangat optimistis jika pembebasan lahan akan selesai tepat pada waktunya.
Oleh karenanya, meski wacana pembebasan lahan pelebaran Jalan Baros menuai pro dan kontra, Pemkot Cimahi, akan tetap menganggarkannya.
Menurut Encep, penolakan warga untuk pembebasan lahan itu terjadi akibat sosialisasi yang masih kurang maksimal. Namun demikian, pihaknya telah mempersiapkan untuk membeli tanah warga yang terkena pelebaran Jalan Baros.
"Jika nanti umumnya ada warga yang siap dan kita belum ada dana mereka akan kecewa. Jadi lebih baik, kita siapkan pada APBDP 2010 ini. Karena kepentingannya tidak hanya untuk pemerintah kota saja tapi untuk masyarakat," katanya.
Menurut Encep dengan pelebaran itu, masalah kemacetan juga akan terkurangi. Pasalnya, dengan Jalan Baros itu bisa menjadi jalur alternatif saat kemacetan terjadi.
"Kita usaha dan kita jangan pesimis harus optimis dan kita upayakan terus. Memang masyarakat sekarang memutuskan penolakan, itu tidak apa-apa dan wajar. Tapi, tahapan selanjutnya saya yakin mereka akan berubah pikiran," katanya.***1***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Agar warga mau menjual tanah yang dimilikinya untuk pelebaran jalan, pemkot harus memberikan jaminan keuntungan terhadap warga setempat, kata Aida di Cimahi, Selasa.
Menurutnya, keberatan warga jika lahan mereka digunakan untuk pembebasan lahan itu dapat dipahami karena mereka sudah kerasan tinggal di daerah yang telah lama ditinggali.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah seharusnya bisa menjamin warga jika mereka akan memperoleh kenyamanan dari yang ada saat ini.
"Di sisi lain saya paham jika kondisi lalu lintas di Jalan Baros saat ini sudah cukup padat dengan kemacetan luar biasa pada jam-jam sibuk. Perlu dicatat, di sini bukan ganti rugi tapi ganti untung," ujarnya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi Achmad Zulkarnain menyatakan, pelebaran Jalan Baros merupakan salah satu jalan yang diajukan Dinas PU Kota Cimahi dalam APBD perubahan 2010 untuk dilebarkan disamping akses jalan menuju rusunawa di Kelurahan Melong.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cimahi sudah menyetujui pengajuan pelebaran kedua jalan tersebut dan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 miliar.
Ia menyebutkan Banggar menyetujui ajuan tersebut, namun memberikan catatan agar anggaran bisa terserap maksimal hingga akhir tahun 2010.
Sebaliknya, Sekda Kota Cimahi Encep Saepulloh mengatakan sangat optimistis jika pembebasan lahan akan selesai tepat pada waktunya.
Oleh karenanya, meski wacana pembebasan lahan pelebaran Jalan Baros menuai pro dan kontra, Pemkot Cimahi, akan tetap menganggarkannya.
Menurut Encep, penolakan warga untuk pembebasan lahan itu terjadi akibat sosialisasi yang masih kurang maksimal. Namun demikian, pihaknya telah mempersiapkan untuk membeli tanah warga yang terkena pelebaran Jalan Baros.
"Jika nanti umumnya ada warga yang siap dan kita belum ada dana mereka akan kecewa. Jadi lebih baik, kita siapkan pada APBDP 2010 ini. Karena kepentingannya tidak hanya untuk pemerintah kota saja tapi untuk masyarakat," katanya.
Menurut Encep dengan pelebaran itu, masalah kemacetan juga akan terkurangi. Pasalnya, dengan Jalan Baros itu bisa menjadi jalur alternatif saat kemacetan terjadi.
"Kita usaha dan kita jangan pesimis harus optimis dan kita upayakan terus. Memang masyarakat sekarang memutuskan penolakan, itu tidak apa-apa dan wajar. Tapi, tahapan selanjutnya saya yakin mereka akan berubah pikiran," katanya.***1***
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010