Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mendorong seluruh pemerintah desa mengoptimalkan program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan sehingga berbagai persoalan masyarakat seperti kemiskinan dapat segera teratasi.
"Kalau itu SDGs berjalan optimal maka mengatasi persoalan masyarakat di Garut bisa tersentuh semuanya sampai desa," kata Helmi Budiman di Garut, Jumat.
Ia menuturkan program SDGs Desa itu merupakan program pemerintah pusat yang berhubungan langsung ke pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai masalah di desa seperti kemiskinan, kelaparan, kemudian menumbuhkan perekonomian secara merata dan sebagainya.
Menurut dia pemerintah desa lebih tahu berbagai masalah sosial, lingkungan maupun yang lainnya sehingga akan lebih mudah mengatasinya sampai ke perkampungan.
"Desa itu kan lebih tahu persoalan masyarakat sampai ke kampung, jadi bisa lebih tepat sasaran, untuk itu saya mengapresiasi desa yang sudah mulai menyelenggarakan SDGs ini," kata Helmi.
Pendamping Lokal SDGs Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Sutardi menyatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pendataan di lapangan untuk menyelenggarakan program SDGs Desa.
Sesuai arahan pemerintah pusat, kata dia, desa harus menyelenggarakan SDGs yang di dalamnya terdapat prioritas penanganan masalah kemiskinan, ramah anak, disabilitas dan lain-lainnya.
"Untuk menyelenggarakan itu kita lakukan pendataan, survei desa, ada pendataan di RT, lalu survei keluarga dan individu untuk diakomodir," katanya.
Kepala Desa Sukasenang Iwan Ridwan menyatakan pihaknya tidak ingin berlama-lama dalam menjalankan SDGs Desa untuk kemajuan desa lebih baik.
Program yang sesuai dengan instruksi presiden itu, kata dia, anggarannya bisa menggunakan dana desa untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perempuan, dan sebagainya yang masuk dalam SDGs Desa.
"Saat ini kita mulai melakukan pendataan, nanti hasilnya Desa Sukasenang ini mau arah ke mana pembangunannya, ke ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, termasuk masalah kelaparan, kemiskinan, untuk kegiatannya tahun 2022," katanya.
Baca juga: 12 desa di Garut terbebas dari area "blank spot" internet
Baca juga: Pemkab Garut siapkan Rp10 miliar bantu pengembangan desa wisata
Baca juga: Alumnus perguruan tinggi dilibatkan untuk bangun desa wisata Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Kalau itu SDGs berjalan optimal maka mengatasi persoalan masyarakat di Garut bisa tersentuh semuanya sampai desa," kata Helmi Budiman di Garut, Jumat.
Ia menuturkan program SDGs Desa itu merupakan program pemerintah pusat yang berhubungan langsung ke pemerintah desa untuk menyelesaikan berbagai masalah di desa seperti kemiskinan, kelaparan, kemudian menumbuhkan perekonomian secara merata dan sebagainya.
Menurut dia pemerintah desa lebih tahu berbagai masalah sosial, lingkungan maupun yang lainnya sehingga akan lebih mudah mengatasinya sampai ke perkampungan.
"Desa itu kan lebih tahu persoalan masyarakat sampai ke kampung, jadi bisa lebih tepat sasaran, untuk itu saya mengapresiasi desa yang sudah mulai menyelenggarakan SDGs ini," kata Helmi.
Pendamping Lokal SDGs Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Sutardi menyatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pendataan di lapangan untuk menyelenggarakan program SDGs Desa.
Sesuai arahan pemerintah pusat, kata dia, desa harus menyelenggarakan SDGs yang di dalamnya terdapat prioritas penanganan masalah kemiskinan, ramah anak, disabilitas dan lain-lainnya.
"Untuk menyelenggarakan itu kita lakukan pendataan, survei desa, ada pendataan di RT, lalu survei keluarga dan individu untuk diakomodir," katanya.
Kepala Desa Sukasenang Iwan Ridwan menyatakan pihaknya tidak ingin berlama-lama dalam menjalankan SDGs Desa untuk kemajuan desa lebih baik.
Program yang sesuai dengan instruksi presiden itu, kata dia, anggarannya bisa menggunakan dana desa untuk mengatasi masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perempuan, dan sebagainya yang masuk dalam SDGs Desa.
"Saat ini kita mulai melakukan pendataan, nanti hasilnya Desa Sukasenang ini mau arah ke mana pembangunannya, ke ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, termasuk masalah kelaparan, kemiskinan, untuk kegiatannya tahun 2022," katanya.
Baca juga: 12 desa di Garut terbebas dari area "blank spot" internet
Baca juga: Pemkab Garut siapkan Rp10 miliar bantu pengembangan desa wisata
Baca juga: Alumnus perguruan tinggi dilibatkan untuk bangun desa wisata Garut
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021