Bogor, 11/8 (ANTARA) Fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor meminta Pemkot mengkaji dan mengevaluasi kinerja badan-badan usaha milik daerah (BUMD) di kota tersebut sehingga penyertaan modal yang akan diberikan dapat bermanfaat dan tidak terbuang percuma.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu, fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal bagi empat BUMD di kota Bogor.
Keempat BUMD itu adalah PD BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Pakuan, PD Jasa Transportasi, dan PD Pasar Pakuan Jaya.
Fraksi-Fraksi meminta agar pihak DPRD juga mendapat laporan tahunan mengenai kinerja BUMD, selain laporan kepada Pemkot.
Menurut Fraksi Demokrat, dalam pernyataan yang ditandatangani ketuanya, Nani Ratnawati, laporan kinerja dan keuangan itu sangat diperlukan mengingat total penyertaan modal yang diusulkan berjumlah ratusan miliar rupiah.
Fraksi Keadilan Sejahtera juga mendukung penyertaan modal daerah kepada BUMN, sejauh bertujuan untuk memperkuat struktur perusahaan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
"Namun perlu juga dikaji kinerja BUMD ini, karena beberapa BUMD di Kota Bogor belum dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat," demikian salah satu isi pernyataan Fraksi Keadilan Sejahtera yang ditandatangani ketuanya, Dadang Ruchyana.
Sementara itu Fraksi PDIP menilai pernyertaan modal kepada BUMD diperlukan untuk meningkatkan pedapatan asli daerah, mengoptimalkan layanan kepada masyarakat dan dapat memperdayakan usaha kecil dan menengah di Kota Bogor.
Secara khusus FPDIP menyorot PD Jasa Transportasi yang menurut mereka belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat kota Bogor di sektor transportasi.
Oleh sebab itulah dengan adanya penyertaan modal maka BUMD tersebut dapat membenahi masalah transportasi di kota Bogor, misalnya dalam manajemen angkutan Trans Pakuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya membangun transportasi andalan bagi warga bogor.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor Mufti Faoqi tersebut juga membahas tentang rencana pembentukan dana cadangan untuk Pilkada Kota Bogor tahun 2013.
Sementara itu Walikota Bogor Diani Budiarto dapat tanggapannya di depan sidang DPRD menyambut gembira respon positif fraksi-fraksi tentang raperta penyertaan modal daerah untuk BUMD di Kota Bogor.
"Respon ini menunjukkan bahwa jajaran eksekutif dan legislatif Kota Bogor memiliki semangat yang sama untuk memberi yang terbaik bagi kota ini," kata Diani.
Mengenai keinginan fraksi-fraksi agar DPRD juga mendapat laporan kinerja dari BUMD-BUMD, Diani mengatakan bahwa sebenarnya Pemkot juga telah menyampaikan laporan tersebut kepada DPRD tiap tahun.
"Laporan kinerja BUMD disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban walikota tiap tahun, termasuk di dalamnya mengenai BUMD-BUMD," katanya. *
(T004/A033)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor, Rabu, fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal bagi empat BUMD di kota Bogor.
Keempat BUMD itu adalah PD BPR Bank Pasar, PDAM Tirta Pakuan, PD Jasa Transportasi, dan PD Pasar Pakuan Jaya.
Fraksi-Fraksi meminta agar pihak DPRD juga mendapat laporan tahunan mengenai kinerja BUMD, selain laporan kepada Pemkot.
Menurut Fraksi Demokrat, dalam pernyataan yang ditandatangani ketuanya, Nani Ratnawati, laporan kinerja dan keuangan itu sangat diperlukan mengingat total penyertaan modal yang diusulkan berjumlah ratusan miliar rupiah.
Fraksi Keadilan Sejahtera juga mendukung penyertaan modal daerah kepada BUMN, sejauh bertujuan untuk memperkuat struktur perusahaan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.
"Namun perlu juga dikaji kinerja BUMD ini, karena beberapa BUMD di Kota Bogor belum dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat," demikian salah satu isi pernyataan Fraksi Keadilan Sejahtera yang ditandatangani ketuanya, Dadang Ruchyana.
Sementara itu Fraksi PDIP menilai pernyertaan modal kepada BUMD diperlukan untuk meningkatkan pedapatan asli daerah, mengoptimalkan layanan kepada masyarakat dan dapat memperdayakan usaha kecil dan menengah di Kota Bogor.
Secara khusus FPDIP menyorot PD Jasa Transportasi yang menurut mereka belum dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat kota Bogor di sektor transportasi.
Oleh sebab itulah dengan adanya penyertaan modal maka BUMD tersebut dapat membenahi masalah transportasi di kota Bogor, misalnya dalam manajemen angkutan Trans Pakuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya membangun transportasi andalan bagi warga bogor.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor Mufti Faoqi tersebut juga membahas tentang rencana pembentukan dana cadangan untuk Pilkada Kota Bogor tahun 2013.
Sementara itu Walikota Bogor Diani Budiarto dapat tanggapannya di depan sidang DPRD menyambut gembira respon positif fraksi-fraksi tentang raperta penyertaan modal daerah untuk BUMD di Kota Bogor.
"Respon ini menunjukkan bahwa jajaran eksekutif dan legislatif Kota Bogor memiliki semangat yang sama untuk memberi yang terbaik bagi kota ini," kata Diani.
Mengenai keinginan fraksi-fraksi agar DPRD juga mendapat laporan kinerja dari BUMD-BUMD, Diani mengatakan bahwa sebenarnya Pemkot juga telah menyampaikan laporan tersebut kepada DPRD tiap tahun.
"Laporan kinerja BUMD disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban walikota tiap tahun, termasuk di dalamnya mengenai BUMD-BUMD," katanya. *
(T004/A033)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010