Bandung, 9/8 (ANTARA) - Mantan Presiden RI Jusuf Kalla, menyatakan dukungannya terhadap komitmen negara-negara muslim yang akan membuat vaksin secara mandiri.
"Saya secara pribadi mendukung kesepakatan negara-negara Islam untuk memproduksi vaksin secara mandiri, artinya negara-negara Islam ke depannya tidak akan bergantung kepada negara barat dalam hal produksi vaksin," kata Jusuf Kalla, di Bandung, Senin.
Menurutnya, memproduksi vaksin secara mandiri sangat dibutuhkan oleh negara-negara Islam karena vaksin yang selama ini dibuat oleh negara-negara barat belum jelas tingkat kehalalannya.
Dikatakannya, pemerintah Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam harus menjadi pemimpin dalam pembuatan vaksin secara mandiri.
Ia menyatakan, apresiasinya kepada PT Bio Farma yang telah memproduksi vaksin secara mandiri dan mengirimkannya kepada sejumlah negara-negara Islam.
"Jika bisa, negara-negara Islam dapat memproduksi vaksin sendiri. Jika proses perizinan dari World Health Organization ketat, kita harus mendapatkannya," katanya.
Pertemuan Tahunan ke-6 Bank Pembangunan Islam (IDB) di Bandung 6-9 Agustus 2010 menghasilkan 10 butir rekomendasi yang dikenal dengan "10 Komitmen Bandung" untuk pelaksanaan Program Kemandirian Produksi Vaksin di negara-negara Islam.
Diantara "10 Komitmen Bandung" yang dihasilkan dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Sidang Iskandar, yang juga Direktur Utama PT Bio Farma, ialah untuk mempercepat implementasi dari program kemandirian vaksin di tahun-tahun mendatang diusulkan kepada negara-negara Islam menyediakan tenaga-tenaga konsultan dan tenaga ahli untuk membantu mensupervisi implementasi dari proyek-proyek yang disetujui, agar terlihat efektif, masing-masing peserta program kemandirian vaksin diminta untuk menyediakan informasi dalam situs yang telah disediakan dimana Bio Farma diminta memonitor aktivitas itu.
Kemudian, mengingat pentingnya untuk mempromosikan penyediaan vaksin halal, IDB diminta untuk mendukung terhadap aktivitas supervisi yang relevan termasuk dengan otoritas keagamaan guna memastikan informasi yang relevan dan menjadi rujukan serta pedoman bagi industri baru. ***1****
(U.KR-ASJ/B/Y008/Y008) 09-08-2010 21:03:29
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Saya secara pribadi mendukung kesepakatan negara-negara Islam untuk memproduksi vaksin secara mandiri, artinya negara-negara Islam ke depannya tidak akan bergantung kepada negara barat dalam hal produksi vaksin," kata Jusuf Kalla, di Bandung, Senin.
Menurutnya, memproduksi vaksin secara mandiri sangat dibutuhkan oleh negara-negara Islam karena vaksin yang selama ini dibuat oleh negara-negara barat belum jelas tingkat kehalalannya.
Dikatakannya, pemerintah Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam harus menjadi pemimpin dalam pembuatan vaksin secara mandiri.
Ia menyatakan, apresiasinya kepada PT Bio Farma yang telah memproduksi vaksin secara mandiri dan mengirimkannya kepada sejumlah negara-negara Islam.
"Jika bisa, negara-negara Islam dapat memproduksi vaksin sendiri. Jika proses perizinan dari World Health Organization ketat, kita harus mendapatkannya," katanya.
Pertemuan Tahunan ke-6 Bank Pembangunan Islam (IDB) di Bandung 6-9 Agustus 2010 menghasilkan 10 butir rekomendasi yang dikenal dengan "10 Komitmen Bandung" untuk pelaksanaan Program Kemandirian Produksi Vaksin di negara-negara Islam.
Diantara "10 Komitmen Bandung" yang dihasilkan dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Sidang Iskandar, yang juga Direktur Utama PT Bio Farma, ialah untuk mempercepat implementasi dari program kemandirian vaksin di tahun-tahun mendatang diusulkan kepada negara-negara Islam menyediakan tenaga-tenaga konsultan dan tenaga ahli untuk membantu mensupervisi implementasi dari proyek-proyek yang disetujui, agar terlihat efektif, masing-masing peserta program kemandirian vaksin diminta untuk menyediakan informasi dalam situs yang telah disediakan dimana Bio Farma diminta memonitor aktivitas itu.
Kemudian, mengingat pentingnya untuk mempromosikan penyediaan vaksin halal, IDB diminta untuk mendukung terhadap aktivitas supervisi yang relevan termasuk dengan otoritas keagamaan guna memastikan informasi yang relevan dan menjadi rujukan serta pedoman bagi industri baru. ***1****
(U.KR-ASJ/B/Y008/Y008) 09-08-2010 21:03:29
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010