Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy mengungkapkan alasan penyebab terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani dikarenakan beberapa faktor mulai dari pasokan hingga penggunaan yang berlebihan.
"Yang pertama memang ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 45 persen dari kebutuhan, jadi hanya 9 juta ton dari kebutuhan 23,23 juta ton," kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI tentang pupuk bersubsidi dan Kartu Tani yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pasokan yang tidak memenuhi seluruh kebutuhan secara nasional tersebut menyebabkan pupuk subsidi hanya bisa didapatkan oleh sebagian petani.
Sarwo juga mengungkapkan adanya pupuk subsidi yang dijual di pasaran sebagai pupuk nonsubsidi dengan harga yang tinggi. Disparitas harga pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi membuat oknum menjual pupuk bantuan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi.
Faktor lainnya, lanjut Sarwo, penyediaan pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya sesuai dengan jadwal tanam para petani. Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia sebagai produsen dan distributor untuk meningkatkan sistem distribusi agar bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.
Selain itu, penggunaan pupuk bersubsidi secara berlebihan oleh petani juga menyebabkan pasokan cepat habis dan menjadi langka. Sarwo mengemukakan bahwa petani cenderung menggunakan pupuk urea secara berlebihan agar dapat menghasilkan daun padi yang hijau. Namun sebenarnya, penggunaan pupuk urea yang terlalu banyak bisa merobohkan tanaman padi.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengar pendapat tersebut meminta kepada pemerintah untuk lebih gencar menyosialisasikan penggunaan pupuk bersubsidi dengan benar kepada petani. Dia berharap agar para penyuluh dapat digerakkan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan penggunaan pupuk bersubsidi kepada petani.
"Tolong bantu, berikan selebaran, brosur, petani gunakan pupuk per hektar sekian kilo, apabila digunakan terlalu banyak bisa merusak tanaman. Juga termasuk selebaran informasi di kios-kios (pupuk), berikan informasi penggunaan pupuk," kata Sudin.
Baca juga: Pupuk Indonesia jamin ketersediaan pupuk subsidi jelang masa tanam
Baca juga: Kebutuhan pupuk subsidi di Cirebon membengkak
Baca juga: Pemkab Cianjur tambah alokasi pupuk subsidi jadi 48 ribu ton
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Yang pertama memang ketersediaan pupuk bersubsidi hanya sekitar 45 persen dari kebutuhan, jadi hanya 9 juta ton dari kebutuhan 23,23 juta ton," kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI tentang pupuk bersubsidi dan Kartu Tani yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Menurutnya, pasokan yang tidak memenuhi seluruh kebutuhan secara nasional tersebut menyebabkan pupuk subsidi hanya bisa didapatkan oleh sebagian petani.
Sarwo juga mengungkapkan adanya pupuk subsidi yang dijual di pasaran sebagai pupuk nonsubsidi dengan harga yang tinggi. Disparitas harga pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi membuat oknum menjual pupuk bantuan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi.
Faktor lainnya, lanjut Sarwo, penyediaan pupuk bersubsidi tidak sepenuhnya sesuai dengan jadwal tanam para petani. Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia sebagai produsen dan distributor untuk meningkatkan sistem distribusi agar bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.
Selain itu, penggunaan pupuk bersubsidi secara berlebihan oleh petani juga menyebabkan pasokan cepat habis dan menjadi langka. Sarwo mengemukakan bahwa petani cenderung menggunakan pupuk urea secara berlebihan agar dapat menghasilkan daun padi yang hijau. Namun sebenarnya, penggunaan pupuk urea yang terlalu banyak bisa merobohkan tanaman padi.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rapat dengar pendapat tersebut meminta kepada pemerintah untuk lebih gencar menyosialisasikan penggunaan pupuk bersubsidi dengan benar kepada petani. Dia berharap agar para penyuluh dapat digerakkan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan penggunaan pupuk bersubsidi kepada petani.
"Tolong bantu, berikan selebaran, brosur, petani gunakan pupuk per hektar sekian kilo, apabila digunakan terlalu banyak bisa merusak tanaman. Juga termasuk selebaran informasi di kios-kios (pupuk), berikan informasi penggunaan pupuk," kata Sudin.
Baca juga: Pupuk Indonesia jamin ketersediaan pupuk subsidi jelang masa tanam
Baca juga: Kebutuhan pupuk subsidi di Cirebon membengkak
Baca juga: Pemkab Cianjur tambah alokasi pupuk subsidi jadi 48 ribu ton
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021