Bandung, 20/5 (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, akan menjadi fasilitator pertemuan antara Kepala Dinas Kehutanan dan Perhutani Jabar dengan Serikat Petani Pasundan (SPP) terkait laporan SPP yang merasa dituduh merusak hutan oleh Kadis Kehutanan.
"Aspirasi dari teman-teman SPP ini kami tampung dan akan ditindak lanjuti dengan memanggil Kadis Kehutanan dan Perhutani. Kami akan memfasilitasi pertemuan antara SPP dan Kadis Kehutanan," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Komarudin Thaher, usai melakukan pertemuan dengan SPP, di Ruang Komisi B DPRD Jabar, Kamis.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan meminta keterangan dan klarifikasi mengenai permasalah antara Kadis Kehutanan Jabar dengan SPP.
Ketika ditanyakan kapan DPRD akan memfasilitasi pertemuan antara SPP dengan Dinas Kehutanan Jabar, dia mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan.
"Kita lihat nanti, yang pasti dalam waktu dekat ini. Kan laporannya juga baru masuk," ujar Komarudin.
Sebelumnya, sekitar 1.000 orang dari Garut, Ciamis, Bandung dan Sumedang, yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate Bandung, menuntut agar Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Anang Sudarna, mundur dari jabatannya.
Ketua Pergerakan SPP, Safei Rusyin, mengatakan aksi tersebut merupakan pernyataan sikap atas pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Jabar, di salah satu media massa cetak nasional yang menyatakan bahwa kerusakan hutan di Jawa Barat disebabkan oleh masyarakat terorganisir yang tergabung dalam SPP.
"Aksi ini dipicu oleh pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Jabar di surat kabar Kompas edisi 11 Mei 2010 kemarin, yang menyatakan bahwa SPP adalah penyebab kerusakan hutan," kata Safei di sela-sela aksinya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta agar Gubernur Jawa Barat, mencopot jabatan Anang Sudarna sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat.
"Kami meminta Gubernur Jabar segera mencopot Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat. Kami heran, kenapa kami yang merehabilitasi lahan kritis malah Perhutani menuduh kami sebagai perusak lahan kritis," katanya.
Dalam aksinya massa meneriakkan yel-yel "Selamatkan Hutan Bubarkan Perhutani", "Copot Kepala Dinas Perhutani".
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Empat lapis barisan kepolisian disiagakan tepat di depan pintu masuk Gedung Sate.
Bahkan, arus lalu lintas menuju Jalan Diponegoro Bandung untuk sementara ditutup.
Ajat S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Aspirasi dari teman-teman SPP ini kami tampung dan akan ditindak lanjuti dengan memanggil Kadis Kehutanan dan Perhutani. Kami akan memfasilitasi pertemuan antara SPP dan Kadis Kehutanan," kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Komarudin Thaher, usai melakukan pertemuan dengan SPP, di Ruang Komisi B DPRD Jabar, Kamis.
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pihaknya akan meminta keterangan dan klarifikasi mengenai permasalah antara Kadis Kehutanan Jabar dengan SPP.
Ketika ditanyakan kapan DPRD akan memfasilitasi pertemuan antara SPP dengan Dinas Kehutanan Jabar, dia mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kapan.
"Kita lihat nanti, yang pasti dalam waktu dekat ini. Kan laporannya juga baru masuk," ujar Komarudin.
Sebelumnya, sekitar 1.000 orang dari Garut, Ciamis, Bandung dan Sumedang, yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate Bandung, menuntut agar Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Anang Sudarna, mundur dari jabatannya.
Ketua Pergerakan SPP, Safei Rusyin, mengatakan aksi tersebut merupakan pernyataan sikap atas pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Jabar, di salah satu media massa cetak nasional yang menyatakan bahwa kerusakan hutan di Jawa Barat disebabkan oleh masyarakat terorganisir yang tergabung dalam SPP.
"Aksi ini dipicu oleh pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Jabar di surat kabar Kompas edisi 11 Mei 2010 kemarin, yang menyatakan bahwa SPP adalah penyebab kerusakan hutan," kata Safei di sela-sela aksinya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta agar Gubernur Jawa Barat, mencopot jabatan Anang Sudarna sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat.
"Kami meminta Gubernur Jabar segera mencopot Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat. Kami heran, kenapa kami yang merehabilitasi lahan kritis malah Perhutani menuduh kami sebagai perusak lahan kritis," katanya.
Dalam aksinya massa meneriakkan yel-yel "Selamatkan Hutan Bubarkan Perhutani", "Copot Kepala Dinas Perhutani".
Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Empat lapis barisan kepolisian disiagakan tepat di depan pintu masuk Gedung Sate.
Bahkan, arus lalu lintas menuju Jalan Diponegoro Bandung untuk sementara ditutup.
Ajat S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010