Gerakan Koalisi Relawan Vaksin atau Kawan Vaksin menyatakan vaksin perdana di Indonesia yang dilakukan pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah sukses meruntuhkan keraguan terhadap upaya vaksinasi COVID-19 di Tanah Air.
Menurut Koordinator Nasional Kawan Vaksin dr. Iswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, vaksin perdana pada presiden dan berbagai perwakilan lembaga keagamaan maupun tokoh masyarakat hari ini meruntuhkan keraguan terhadap vaksinasi.
Iswanto mengatakan tidak ada alasan lagi untuk menolak vaksinasi apalagi orang yang divaksin tetap sehat bugar dan tidak mengalami keanehan.
“Program pemerintah vaksinasi COVID-19 harus kita jawab dengan kesiapan untuk divaksin bersama-sama demi mendapat kekebalan komunitas atau herd immunity. Hal ini sangat penting agar rakyat Indonesia dapat memutus mata rantai pandemi COVID-19 dalam negeri,” ujar Iswanto.
Kawan Vaksin menjadi salah satu pihak yang pertama kali mendeklarasikan diri mendukung vaksinasi di Indonesia, serta siap mengikuti program vaksinasi di seluruh wilayah NKRI.
“Kawan Vaksin yang telah memiliki perwakilan di hampir seluruh daerah di Indonesia siap untuk divaksin dan membantu pemerintah untuk mengawal kesuksesan vaksinasi massal di lapangan termasuk mencocokkan data warga. Bersama kalangan tenaga kesehatan, milenial dan influencer kami akan turut bergerak,” kata Iswanto.
Tak hanya siap untuk divaksin, Kawan Vaksin melalui Iswanto turut menyesalkan pernyataan dari anggota Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning terkait uji klinis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia.
“Pernyataan dokter Ribka bahwa Biofarma belum uji klinis ketiga terbukti salah, sebab izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization (EUA) keluar beberapa hari setelah uji klinis dinyatakan lengkap,” kata dia.
Menurutnya, Ribka sebagai pejabat negara seharusnya berpihak pada hasil penelitian ilmiah dan opsi yang dilakukan pemerintah.
Kawan vaksin mengharapkan pejabat maupun lembaga tinggi negara termasuk DPR untuk mendukung program vaksinasi ini sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran Covid-19. Penolakan vaksin akan memperlemah komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Kawan Vaksin mendesak agar pejabat dan lembaga negara bersatu melawan COVID-19 dengan bersama-sama mendukung opsi vaksinasi, di tengah merebaknya infodemik hoaks tentang COVID-19. Pejabat negara hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat di tengah penolakan vaksinasi masyarakat karena hoaks yang menyesatkan,” kata Iswanto.
Baca juga: Tokoh agama Islam: Vaksinasi merupakan kewajiban bukan pilihan
Baca juga: Kapolres Garut: Jangan ragu tegakkan hukum cegah penyebaran COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Menurut Koordinator Nasional Kawan Vaksin dr. Iswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, vaksin perdana pada presiden dan berbagai perwakilan lembaga keagamaan maupun tokoh masyarakat hari ini meruntuhkan keraguan terhadap vaksinasi.
Iswanto mengatakan tidak ada alasan lagi untuk menolak vaksinasi apalagi orang yang divaksin tetap sehat bugar dan tidak mengalami keanehan.
“Program pemerintah vaksinasi COVID-19 harus kita jawab dengan kesiapan untuk divaksin bersama-sama demi mendapat kekebalan komunitas atau herd immunity. Hal ini sangat penting agar rakyat Indonesia dapat memutus mata rantai pandemi COVID-19 dalam negeri,” ujar Iswanto.
Kawan Vaksin menjadi salah satu pihak yang pertama kali mendeklarasikan diri mendukung vaksinasi di Indonesia, serta siap mengikuti program vaksinasi di seluruh wilayah NKRI.
“Kawan Vaksin yang telah memiliki perwakilan di hampir seluruh daerah di Indonesia siap untuk divaksin dan membantu pemerintah untuk mengawal kesuksesan vaksinasi massal di lapangan termasuk mencocokkan data warga. Bersama kalangan tenaga kesehatan, milenial dan influencer kami akan turut bergerak,” kata Iswanto.
Tak hanya siap untuk divaksin, Kawan Vaksin melalui Iswanto turut menyesalkan pernyataan dari anggota Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning terkait uji klinis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia.
“Pernyataan dokter Ribka bahwa Biofarma belum uji klinis ketiga terbukti salah, sebab izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization (EUA) keluar beberapa hari setelah uji klinis dinyatakan lengkap,” kata dia.
Menurutnya, Ribka sebagai pejabat negara seharusnya berpihak pada hasil penelitian ilmiah dan opsi yang dilakukan pemerintah.
Kawan vaksin mengharapkan pejabat maupun lembaga tinggi negara termasuk DPR untuk mendukung program vaksinasi ini sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran Covid-19. Penolakan vaksin akan memperlemah komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Kawan Vaksin mendesak agar pejabat dan lembaga negara bersatu melawan COVID-19 dengan bersama-sama mendukung opsi vaksinasi, di tengah merebaknya infodemik hoaks tentang COVID-19. Pejabat negara hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat di tengah penolakan vaksinasi masyarakat karena hoaks yang menyesatkan,” kata Iswanto.
Baca juga: Tokoh agama Islam: Vaksinasi merupakan kewajiban bukan pilihan
Baca juga: Kapolres Garut: Jangan ragu tegakkan hukum cegah penyebaran COVID-19
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021