Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong permintaan barang dan jasa harus terus dilakukan untuk menggerakkan perekonomian, menyelamatkan industri, dan memulihkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Mari kita rumuskan satu kebijakan yaitu menaikkan permintaan dalam kegiatan ekonomi. Apa dengan diskon, promosi, sehingga kelas menengah atas bisa naik kekuatan pengeluaran-nya, kelas bawah juga dapat belanja," kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menjadi narasumber webinar "Sinergi Pemulihan Ekonomi Jawa Barat" yang digelar Kantor Regional 2 Jabar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin.
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil mengatakan, ekonomi akan sulit bergerak apabila permintaan barang dan jasa masih rendah.
Turut hadir dalam webinar tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar, Kepala Kantor Regional 2 Jabar OJK, dan Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar.
Dalam webinar tersebut, Kang Emil mengatakan bahwa permintaan barang dan jasa di semua sektor dapat ditingkatkan melalui promosi dan pemasaran yang komprehensif dan menarik.
"Pada dasarnya, akses terhadap perbankan tidak ada masalah. Kebijakan dan keberpihakan sudah kita lakukan. Tapi, kalau permintaannya direm oleh kekhawatiran, penundaan, maka itu akan berdampak ikutan pada kegiatan ekonomi," ucapnya.
"Saya kira enam bulan ke depan Pak Sekda dengan BI, OJK, dan tim pemulihan ekonomi coba buat rangkaian kegiatan-kegiatan yang mempromosikan naiknya demand. Intinya, agar aspek belanja bisa tinggi," imbuhnya.
Menurut Kang Emil, promosi kepada masyarakat kelas menengah untuk meningkatkan indeks belanja perlu dilakukan supaya penyerapan kredit perbankan bisa meningkat.
"Banyak pelaku usaha menahan diri berinvestasi membangun konstruksi, dan lain sebagainya, karena permintaannya mengalami penahanan atau perlambatan,” katanya.
Selain itu, kata Kang Emil, belanja pemerintah mesti dipercepat. Sebab, belanja pemerintah dapat menjadi daya ungkit pemulihan ekonomi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Saya minta Pak Sekda fokus pasa lelang cepat, memastikan lelang cepat proyek-proyek besar itu segera bulan Januari sudah mulai bergerak. Saya ingin melihat APBD Jawa Barat sebagai perintis dari naiknya permintaan untuk pergerakan ekonomi,” ucapnya.
Ketua Harian Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jabar Ipong Witono mengatakan, pihaknya sudah menyerap aspirasi semua pihak untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi Jabar.
“Kita juga telah menyinkronkan dengan kebijakan-kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) maupun kebijakan pemerintah daerah kota/kabupaten dalam rangka penyelamatan perekonomian kita,” kata Ipong.
Ipong pun menjelaskan, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk memulihkan perekonomian Jabar. Pertama, memilih program berdasarkan skala prioritas. Kedua, program yang bisa dilakukan secara implementatif, realistis, marketable, memiliki daya dukung bisnis dan finansial, dan menjadi quick win sehingga bisa direplikasi di daerah lain.
Dalam webinar tersebut, dilakukan peluncuran aplikasi dan website TPKAD bernama Recovery Center. Aplikasi itu diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha mengakses informasi terkait akses keuangan dan program pemulihan ekonomi Jabar.
Baca juga: Gubernur: Empat lembaga awasi penggunaan pinjaman Dana PEN di Jawa Barat
Baca juga: Pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19 prioritas Jabar 2021
Baca juga: KPEN apresiasi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Mari kita rumuskan satu kebijakan yaitu menaikkan permintaan dalam kegiatan ekonomi. Apa dengan diskon, promosi, sehingga kelas menengah atas bisa naik kekuatan pengeluaran-nya, kelas bawah juga dapat belanja," kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menjadi narasumber webinar "Sinergi Pemulihan Ekonomi Jawa Barat" yang digelar Kantor Regional 2 Jabar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) via konferensi video di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin.
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil mengatakan, ekonomi akan sulit bergerak apabila permintaan barang dan jasa masih rendah.
Turut hadir dalam webinar tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar, Kepala Kantor Regional 2 Jabar OJK, dan Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jabar.
Dalam webinar tersebut, Kang Emil mengatakan bahwa permintaan barang dan jasa di semua sektor dapat ditingkatkan melalui promosi dan pemasaran yang komprehensif dan menarik.
"Pada dasarnya, akses terhadap perbankan tidak ada masalah. Kebijakan dan keberpihakan sudah kita lakukan. Tapi, kalau permintaannya direm oleh kekhawatiran, penundaan, maka itu akan berdampak ikutan pada kegiatan ekonomi," ucapnya.
"Saya kira enam bulan ke depan Pak Sekda dengan BI, OJK, dan tim pemulihan ekonomi coba buat rangkaian kegiatan-kegiatan yang mempromosikan naiknya demand. Intinya, agar aspek belanja bisa tinggi," imbuhnya.
Menurut Kang Emil, promosi kepada masyarakat kelas menengah untuk meningkatkan indeks belanja perlu dilakukan supaya penyerapan kredit perbankan bisa meningkat.
"Banyak pelaku usaha menahan diri berinvestasi membangun konstruksi, dan lain sebagainya, karena permintaannya mengalami penahanan atau perlambatan,” katanya.
Selain itu, kata Kang Emil, belanja pemerintah mesti dipercepat. Sebab, belanja pemerintah dapat menjadi daya ungkit pemulihan ekonomi dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Saya minta Pak Sekda fokus pasa lelang cepat, memastikan lelang cepat proyek-proyek besar itu segera bulan Januari sudah mulai bergerak. Saya ingin melihat APBD Jawa Barat sebagai perintis dari naiknya permintaan untuk pergerakan ekonomi,” ucapnya.
Ketua Harian Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Provinsi Jabar Ipong Witono mengatakan, pihaknya sudah menyerap aspirasi semua pihak untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi Jabar.
“Kita juga telah menyinkronkan dengan kebijakan-kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) maupun kebijakan pemerintah daerah kota/kabupaten dalam rangka penyelamatan perekonomian kita,” kata Ipong.
Ipong pun menjelaskan, pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah untuk memulihkan perekonomian Jabar. Pertama, memilih program berdasarkan skala prioritas. Kedua, program yang bisa dilakukan secara implementatif, realistis, marketable, memiliki daya dukung bisnis dan finansial, dan menjadi quick win sehingga bisa direplikasi di daerah lain.
Dalam webinar tersebut, dilakukan peluncuran aplikasi dan website TPKAD bernama Recovery Center. Aplikasi itu diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha mengakses informasi terkait akses keuangan dan program pemulihan ekonomi Jabar.
Baca juga: Gubernur: Empat lembaga awasi penggunaan pinjaman Dana PEN di Jawa Barat
Baca juga: Pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19 prioritas Jabar 2021
Baca juga: KPEN apresiasi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi di Jawa Barat
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020