Bandung, 15/3 (ANTARA) - Sebanyak 50 orang perwakilan dari Aliansi Jawa Barat menuntut Kepala Dinas Kehutanan mundur dari jabatannya apabila bencana masih terjadi di Jabar, karena terjadinya banjir dan longsor di provinsi itu tak lepas dari pengelolaan hutan yang buruk.
"Aliansi mempunyai warga binaan yang dapat diperbantukan untuk ikut mengawasi pemakaian hutan dan kinerja Dinas Kehutanan," kata Jajang Zakaria, pimpinan Aliansi Putra Sunda, saat melancarkan aksinya di gedung Dinas Kehutanan Jawa Barat, di Bandung, Senin.

Menanggapi tuntutan Aliansi Putra Sunda, Kepala Dinas Kehutanan Anang Sudarna mengatakan, banyak faktor penyebab bencana, di antaranya jenis tanah, curah hujan, pola usaha tani, juga tutupan vegetasi.

"Contoh bencana longsor di Ciwidey, hutannya bagus, namun curah hujan kala itu mencapai lima kali lipat dari angka normal. Masyarakat belum memahami secara utuh. Jika seluruh hutan di Jawa Barat dalam kondisi rapat dan baik pun, Cieunteung masih akan tetap banjir karena berada bi bawah permukaan Sungai citarum," kata Anang.

Menurut dia, luas hutan di Jawa Barat adalah sebesar 22 persen dari luas Jawa Barat. Untuk mencapai 30 persen sesuai ketentuan Dinas Kehutanan dan Dinas Tata ruang masih, kata dia, diusahakan dengan reboisasi.

"Pada tahun 2004-2009 tingkat keberhasilan reboisasi di atas 90 persen," katanya.

Aliansi Putra Sunda yang kali ini mengerahkan anggota mereka dari Garut dan Sumedang mengakui mempunyai database yang akan dikeluarkan untuk memperkuat tudingan terhadap Dinas Kehutanan.

"Bukankah Dishut bisa menjalin kerjasama dengan LSM untuk penanganan, dalam hal ini pengawasan penggunaan lahan. Masyarakat saja bisa kerjasama dalam penanggulangan atau pencegahan bencana, masa Kadis tidak mampu?" kata Jajang.

dimas

Pewarta:

Editor : Sapto HP


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010