Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan tersendiri mengapa setiap kali melakukan kunjungan kerja ke daerah selalu membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat melalui Program Reforma Agraria.
“Mengapa saya mesti turun bagikan sertifikat. Saya mau cerita, karena setiap saya masuk ke desa, kampung, hampir, keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum bersertifikat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat Se-Indonesia dari Istana Negara Jakarta, Senin.
Karena belum banyak tanah yang bersertifikat, lanjut Jokowi, di lapangan banyak terjadi sengketa tanah. Ia juga menerima laporan bahwa selama ini pengurusan sertifikat sulit.
“Kenapa sertifikat ini enggak diurus, yang masuk ke saya, ngurus sertifikat tanah itu susahnya minta ampun. Tapi nggak ngomong ke saya, saya pernah ngalamin ngurusnya lama banget. Jadi enggak perlu diceritain pun, saya sudah tahu,” kata Presiden.
Oleh karena itu, ia memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk melakukan terobosan dan mempermudah pengurusan sertifikat sehingga tak perlu memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya.
Presiden juga mengingatkan masyarakat pentingnya kepemikan sertifikat sebagai bukti atas kepemilikan hak atas tanah.
“Sertifikat itu bukti hak yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang kita miliki, sangat penting cegah sengketa, sangat penting cegah konflik pertanahan, baik individu, individu dengan perusahaan, sangat penting,” katanya.
Sertifikat juga kata dia, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit ke lembaga keuangan dalam mendapatkan pembiayaan untuk kepentingan yang produktif.
Kepala Negara juga mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat yang telah dimilikinya agar tidak hilang atau rusak.
Baca juga: PTSL 2019 di Kabupaten Bogor sertifikatkan 71.000 bidang tanah
Baca juga: Warga Bekasi keluhkan program PTSL disalahgunakan tarik pungli
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
“Mengapa saya mesti turun bagikan sertifikat. Saya mau cerita, karena setiap saya masuk ke desa, kampung, hampir, keluhan yang masuk ke saya adalah banyak tanah yang belum bersertifikat,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Untuk Rakyat Se-Indonesia dari Istana Negara Jakarta, Senin.
Karena belum banyak tanah yang bersertifikat, lanjut Jokowi, di lapangan banyak terjadi sengketa tanah. Ia juga menerima laporan bahwa selama ini pengurusan sertifikat sulit.
“Kenapa sertifikat ini enggak diurus, yang masuk ke saya, ngurus sertifikat tanah itu susahnya minta ampun. Tapi nggak ngomong ke saya, saya pernah ngalamin ngurusnya lama banget. Jadi enggak perlu diceritain pun, saya sudah tahu,” kata Presiden.
Oleh karena itu, ia memerintahkan Menteri ATR/Kepala BPN untuk melakukan terobosan dan mempermudah pengurusan sertifikat sehingga tak perlu memakan waktu hingga bertahun-tahun lamanya.
Presiden juga mengingatkan masyarakat pentingnya kepemikan sertifikat sebagai bukti atas kepemilikan hak atas tanah.
“Sertifikat itu bukti hak yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang kita miliki, sangat penting cegah sengketa, sangat penting cegah konflik pertanahan, baik individu, individu dengan perusahaan, sangat penting,” katanya.
Sertifikat juga kata dia, dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan kredit ke lembaga keuangan dalam mendapatkan pembiayaan untuk kepentingan yang produktif.
Kepala Negara juga mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat yang telah dimilikinya agar tidak hilang atau rusak.
Baca juga: PTSL 2019 di Kabupaten Bogor sertifikatkan 71.000 bidang tanah
Baca juga: Warga Bekasi keluhkan program PTSL disalahgunakan tarik pungli
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020