Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memeriksa kondisi hutan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat sebagai hulu sungai yang disinyalir rusak sehingga menjadi penyebab bencana alam banjir bandang di wilayah selatan wilayah itu.
"Arahan Kepala BNPB kalau memang ditemukan lahan kritis itu akan ditanami dengan tanaman-tanaman keras, supaya ini tidak menjadi bahan longsor," kata Plt Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB) BNPB Abdul Muhari usai meninjau titik lokasi hutan di Kabupaten Garut, Minggu.
Pemeriksaan kondisi hutan di Garut itu dilakukan di atas udara menggunakan dua helikopter yang menyusuri aliran sungai besar dari hilir menuju hulu atau kawasan hutan.
Pemantauan udara itu dilakukan bersama dengan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Komandan Korem 062 Tarumanagara, Kolonel Inf Muhamad Muchidin dan Dandim 0611 Garut Letkol CZI Deni Iskandar, dan perwakilan dari Perhutani Jabar.
Abdul menyampaikan tujuan dari memantau kondisi hutan di Garut itu untuk mengetahui tingkat kerusakan hutan setelah terjadi banjir bandang dan longsor di wilayah selatan Garut pada 11 Oktober 2020.
Selain itu, lanjut dia, untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan bentang alam skala mikro.
"Kita mau coba capture DAS (daerah aliran sungai) Cikaso ini dari hulu sampai hilir," katanya.
Ia menyampaikan, langkah antisipasi dengan identifikasi kondisi di lapangan perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi banjir.
Apalagi, lanjut dia, saat ini musim hujan masih terjadi yang diperkirakan sampai Februari atau Maret 2021 sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan dari seluruh pihak.
"Jadi kita mau lihat, kalau ada bendung-bendung alam segera kita intervensi, kita bersihkan, ada BP-DAS di sini juga BNPB, sehingga kita benar-benar bisa memastikan tidak ada potensi banjir longsor yang akan membawa material dari hulu," katanya.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menambahkan, pemantauan menggunakan helikopter itu untuk memastikan kondisi alam pasca bencana alam longsor dan banjir di Garut selatan.
Hasil pemantauan itu, lanjut dia, selanjutnya akan dilakukan pemetaan daerah mana saja yang rawan bencana dan hutan gundul untuk dilakukan reboisasi dengan penanam pohon sehingga ke depan tidak terjadi lagi bencana.
"Kita ingin ada pemetaan lokasi yang rawan terjadinya bencana, kemudian mana saja hutan-hutan gundul yang perlu direboisasi agar kemudian hari banjir dan longsor bisa diantisipasi," kata Helmi.
Baca juga: Pemkab Garut segera perbaiki 250 rumah korban banjir bandang
Baca juga: Perhutani bantah ada kerusakan hutan penyebab banjir di selatan Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Arahan Kepala BNPB kalau memang ditemukan lahan kritis itu akan ditanami dengan tanaman-tanaman keras, supaya ini tidak menjadi bahan longsor," kata Plt Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB) BNPB Abdul Muhari usai meninjau titik lokasi hutan di Kabupaten Garut, Minggu.
Pemeriksaan kondisi hutan di Garut itu dilakukan di atas udara menggunakan dua helikopter yang menyusuri aliran sungai besar dari hilir menuju hulu atau kawasan hutan.
Pemantauan udara itu dilakukan bersama dengan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman, Komandan Korem 062 Tarumanagara, Kolonel Inf Muhamad Muchidin dan Dandim 0611 Garut Letkol CZI Deni Iskandar, dan perwakilan dari Perhutani Jabar.
Abdul menyampaikan tujuan dari memantau kondisi hutan di Garut itu untuk mengetahui tingkat kerusakan hutan setelah terjadi banjir bandang dan longsor di wilayah selatan Garut pada 11 Oktober 2020.
Selain itu, lanjut dia, untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan bentang alam skala mikro.
"Kita mau coba capture DAS (daerah aliran sungai) Cikaso ini dari hulu sampai hilir," katanya.
Ia menyampaikan, langkah antisipasi dengan identifikasi kondisi di lapangan perlu dilakukan agar tidak terjadi lagi banjir.
Apalagi, lanjut dia, saat ini musim hujan masih terjadi yang diperkirakan sampai Februari atau Maret 2021 sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan dari seluruh pihak.
"Jadi kita mau lihat, kalau ada bendung-bendung alam segera kita intervensi, kita bersihkan, ada BP-DAS di sini juga BNPB, sehingga kita benar-benar bisa memastikan tidak ada potensi banjir longsor yang akan membawa material dari hulu," katanya.
Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menambahkan, pemantauan menggunakan helikopter itu untuk memastikan kondisi alam pasca bencana alam longsor dan banjir di Garut selatan.
Hasil pemantauan itu, lanjut dia, selanjutnya akan dilakukan pemetaan daerah mana saja yang rawan bencana dan hutan gundul untuk dilakukan reboisasi dengan penanam pohon sehingga ke depan tidak terjadi lagi bencana.
"Kita ingin ada pemetaan lokasi yang rawan terjadinya bencana, kemudian mana saja hutan-hutan gundul yang perlu direboisasi agar kemudian hari banjir dan longsor bisa diantisipasi," kata Helmi.
Baca juga: Pemkab Garut segera perbaiki 250 rumah korban banjir bandang
Baca juga: Perhutani bantah ada kerusakan hutan penyebab banjir di selatan Garut
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020