Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, berupaya menyiapkan tempat pengungsian bagi korban banjir di wilayah selatan Garut sesuai dengan protokol kesehatan seperti memanfaatkan bangunan sekolah maupun tenda agar tidak terjadi kerumunan orang untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19.
"Ini evakuasi korban harus mengikuti aturan protokol kesehatan, kalau biasanya perlu satu gedung sekarang harus ada beberapa gedung," kata Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman kepada wartawan di Garut, Rabu.
Ia menuturkan, bencana banjir bandang telah melanda pemukiman rumah penduduk di Kecamatan Pameungpeuk, Cibalong, dan Kecamatan Cikelet, bahkan telah merusak fasilitas umum maupun rumah warga.
Pemkab Garut, lanjut dia, telah melakukan upaya menanggulangi musibah bencana alam itu dengan menerjunkan petugas untuk membantu korban, dan juga menyiapkan kebutuhan logistik serta tempat pengungsian.
Dalam kondisi pandemi saat ini, kata dia, tentu penanggulangan bencana berbeda dengan sebelumnya yaitu harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 di lokasi pengungsian.
"Kondisi sekarang menyiapkan tempat pengungsian seperti misalkan tenda untuk satu keluarga, begitu juga kalau kamar bisa digunakan satu ruangan sehingga tidak berkerumun," katanya.
Ia menyampaikan, daerah yang terdampak bencana banjir bandang itu tidak termasuk zona merah penyebaran wabah COVID-19, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan.
Meski bukan zona merah, lanjut dia, masyarakat, khususnya pengungsi maupun yang membantu korban banjir tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan jaga kebersihan diri seperti rajin cuci tangan.
"Untuk COVID-19 di sana itu zona hijau jadi memang tidak terlalu risau, cuma tetap standar protokol kesehatan harus diterapkan agar tidak terjadi peningkatan kasus," kata Helmi.
Ia menyampaikan, hasil peninjauan dan laporan di lapangan terdapat lima ribuan orang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah selatan Garut, yang saat ini sebagian warga harus mengungsi karena rumahnya rusak.
Pemkab Garut, lanjut dia, sudah membuat beberapa posko pengungsian serta menyiapkan kebutuhan pangan untuk warga yang tinggal di pengungsian.
"Jadi warga yang terdampak seluruhnya sudah dievakuasi ke posko pengungsian, dan kami melakukan kajian bagaimana lokasi tempat tinggal warga yang terdampak bencana alam," katanya.
Baca juga: Perhutani bantah ada kerusakan hutan penyebab banjir di selatan Garut
Baca juga: Seribuan orang mengungsi akibat banjir di selatan Garut
Baca juga: Banjir bandang akibat luapan dua sungai terjang daerah selatan Garut
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Ini evakuasi korban harus mengikuti aturan protokol kesehatan, kalau biasanya perlu satu gedung sekarang harus ada beberapa gedung," kata Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman kepada wartawan di Garut, Rabu.
Ia menuturkan, bencana banjir bandang telah melanda pemukiman rumah penduduk di Kecamatan Pameungpeuk, Cibalong, dan Kecamatan Cikelet, bahkan telah merusak fasilitas umum maupun rumah warga.
Pemkab Garut, lanjut dia, telah melakukan upaya menanggulangi musibah bencana alam itu dengan menerjunkan petugas untuk membantu korban, dan juga menyiapkan kebutuhan logistik serta tempat pengungsian.
Dalam kondisi pandemi saat ini, kata dia, tentu penanggulangan bencana berbeda dengan sebelumnya yaitu harus tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan wabah COVID-19 di lokasi pengungsian.
"Kondisi sekarang menyiapkan tempat pengungsian seperti misalkan tenda untuk satu keluarga, begitu juga kalau kamar bisa digunakan satu ruangan sehingga tidak berkerumun," katanya.
Ia menyampaikan, daerah yang terdampak bencana banjir bandang itu tidak termasuk zona merah penyebaran wabah COVID-19, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan.
Meski bukan zona merah, lanjut dia, masyarakat, khususnya pengungsi maupun yang membantu korban banjir tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan jaga kebersihan diri seperti rajin cuci tangan.
"Untuk COVID-19 di sana itu zona hijau jadi memang tidak terlalu risau, cuma tetap standar protokol kesehatan harus diterapkan agar tidak terjadi peningkatan kasus," kata Helmi.
Ia menyampaikan, hasil peninjauan dan laporan di lapangan terdapat lima ribuan orang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di wilayah selatan Garut, yang saat ini sebagian warga harus mengungsi karena rumahnya rusak.
Pemkab Garut, lanjut dia, sudah membuat beberapa posko pengungsian serta menyiapkan kebutuhan pangan untuk warga yang tinggal di pengungsian.
"Jadi warga yang terdampak seluruhnya sudah dievakuasi ke posko pengungsian, dan kami melakukan kajian bagaimana lokasi tempat tinggal warga yang terdampak bencana alam," katanya.
Baca juga: Perhutani bantah ada kerusakan hutan penyebab banjir di selatan Garut
Baca juga: Seribuan orang mengungsi akibat banjir di selatan Garut
Baca juga: Banjir bandang akibat luapan dua sungai terjang daerah selatan Garut
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020