Bandung, 28/1 (ANTARA) - Jalan Diponegoro yang berada di depan Gedung Sate, Bandung, Kamis, tertutup untuk arus lalu lintas karena kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat itu dipadati pengunjuk rasa terkait 100 hari pemerintahan SBY-Boediono.
Hingga siang hari, pengunjuk rasa di kawasan itu mencapai seribu orang yang berasal dari berbagai kelompok, baik aliansi mahasiswa, pemuda, maupun organisasi buruh.
Aliansi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat di antaranya AGRA, el-Sak UIN, FMN, FAMU, dan KUMALA.
Dalam aksi itu terdapat serikat buruh, di antaranya Gabungan Organisasi Buruh seluruh Indonesia (GOBSI), Gaspermindo, PBSI, SPSI, Serikat pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SPSTSK).
Aksi ini pun diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Bandung Raya dan Politik Rakyat Miskin Bandung.
Dalam aksi itu, mereka menuntut perbaikan sistem pendidikan, upah, tanah, dan pekerjaan.
Muncul juga penilaian bahwa pemerintah lalai terhadap penanggulangan bencana alam, terutama korban bencana gempa Jawa Barat, serta belum adanya sinkronisasi antara lembaga pusat sampai daerah dan kabupaten.
"Kami pun menuntut hentikan perampasan tanah untuk perkebunan milik imperialisme serta naikkan upah buruh dan hapuskan sistem kerja outsourcing," kata seorang pendemo.
Para kaum buruh juga menuntut supaya kebijakan perdagangan bebas Asean-China dibatalkan karena kebijakan itu dinilai menyengsarakan para kaum buruh dan petani.
Jaka Permana
(T.PK-ASJ/B/s018/s018) 28-01-2010 12:05:37
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Hingga siang hari, pengunjuk rasa di kawasan itu mencapai seribu orang yang berasal dari berbagai kelompok, baik aliansi mahasiswa, pemuda, maupun organisasi buruh.
Aliansi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat di antaranya AGRA, el-Sak UIN, FMN, FAMU, dan KUMALA.
Dalam aksi itu terdapat serikat buruh, di antaranya Gabungan Organisasi Buruh seluruh Indonesia (GOBSI), Gaspermindo, PBSI, SPSI, Serikat pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (SPSTSK).
Aksi ini pun diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Bandung Raya dan Politik Rakyat Miskin Bandung.
Dalam aksi itu, mereka menuntut perbaikan sistem pendidikan, upah, tanah, dan pekerjaan.
Muncul juga penilaian bahwa pemerintah lalai terhadap penanggulangan bencana alam, terutama korban bencana gempa Jawa Barat, serta belum adanya sinkronisasi antara lembaga pusat sampai daerah dan kabupaten.
"Kami pun menuntut hentikan perampasan tanah untuk perkebunan milik imperialisme serta naikkan upah buruh dan hapuskan sistem kerja outsourcing," kata seorang pendemo.
Para kaum buruh juga menuntut supaya kebijakan perdagangan bebas Asean-China dibatalkan karena kebijakan itu dinilai menyengsarakan para kaum buruh dan petani.
Jaka Permana
(T.PK-ASJ/B/s018/s018) 28-01-2010 12:05:37
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010