Dinas Sosial Kabupaten Garut telah menerjunkan 500 petugas atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu mengawasi pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat penerima manfaat PKH di Garut, Jawa Barat, agar tersalurkan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.
"Kami punya pendamping PKH di Garut 500 orang, kita kerahkan semua untuk ke lapangan," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Ade Hendarsyah kepada wartawan di Garut, Selasa.
Ia menuturkan para pendamping itu sudah bergerak memonitoring pendistribusian beras untuk masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat PKH sebanyak 140.778 kepala keluarga yang tersebar di 42 kecamatan.
Keberadaan pendamping itu, kata dia, akan membantu pelaksanaan program Kementerian Sosial dalam proses menyalurkan maupun memeriksa kualitas dan kuantitas beras PKH sebanyak 15 kilogram per PKH selama tiga bulan.
"Jadi, nanti pendamping ini tugasnya memastikan kualitas barang dan memastikan bantuannya sampai ke KPM (keluarga penerima manfaat)," katanya.
Selain itu, lanjut dia, para pendamping siap membantu masyarakat untuk mengganti beras apabila di lapangan ada persoalan kualitas maupun kuantitas beras yang diterima.
Ade menyarankan masyarakat untuk menyampaikan langsung masalah beras tersebut ke pendamping PKH, selanjutnya pendamping PKH akan berkoordinasi dengan Bulog agar secepatnya diganti dengan kualitas lebih baik.
"Kalau ada komplain, misalkan kenapa berasnya seperti ini (tidak bagus), bisa sampaikan ke pendamping PKH atau ke Bulog langsung," kata Ade.
Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Garut Suherman Taryana menyatakan pihaknya mendukung adanya tim dari PKH yang ikut memantau pendistribusian beras program Kementerian Sosial tersebut agar berjalan lancar dan sesuai harapan.
Menurut dia, tim PKH itu akan membantu Bulog untuk memastikan beras bantuan itu sampai tujuan ke rumah penerima manfaat PKH sesuai jumlah dan kualitasnya bagus, yaitu beras medium.
"Saya sangat berterima kasih adanya teman-teman pendamping untuk ikut menyukseskan program ini, kalau ada masalah silahkan tempuh sesuai mekanisme," kata Suherman.
Baca juga: Beras PKH di Garut belum tuntas didistribusikan terkendala jarak
Baca juga: DPRD Garut minta tarik beras jelek dari warga terdampak pandemi COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kami punya pendamping PKH di Garut 500 orang, kita kerahkan semua untuk ke lapangan," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Ade Hendarsyah kepada wartawan di Garut, Selasa.
Ia menuturkan para pendamping itu sudah bergerak memonitoring pendistribusian beras untuk masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat PKH sebanyak 140.778 kepala keluarga yang tersebar di 42 kecamatan.
Keberadaan pendamping itu, kata dia, akan membantu pelaksanaan program Kementerian Sosial dalam proses menyalurkan maupun memeriksa kualitas dan kuantitas beras PKH sebanyak 15 kilogram per PKH selama tiga bulan.
"Jadi, nanti pendamping ini tugasnya memastikan kualitas barang dan memastikan bantuannya sampai ke KPM (keluarga penerima manfaat)," katanya.
Selain itu, lanjut dia, para pendamping siap membantu masyarakat untuk mengganti beras apabila di lapangan ada persoalan kualitas maupun kuantitas beras yang diterima.
Ade menyarankan masyarakat untuk menyampaikan langsung masalah beras tersebut ke pendamping PKH, selanjutnya pendamping PKH akan berkoordinasi dengan Bulog agar secepatnya diganti dengan kualitas lebih baik.
"Kalau ada komplain, misalkan kenapa berasnya seperti ini (tidak bagus), bisa sampaikan ke pendamping PKH atau ke Bulog langsung," kata Ade.
Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Garut Suherman Taryana menyatakan pihaknya mendukung adanya tim dari PKH yang ikut memantau pendistribusian beras program Kementerian Sosial tersebut agar berjalan lancar dan sesuai harapan.
Menurut dia, tim PKH itu akan membantu Bulog untuk memastikan beras bantuan itu sampai tujuan ke rumah penerima manfaat PKH sesuai jumlah dan kualitasnya bagus, yaitu beras medium.
"Saya sangat berterima kasih adanya teman-teman pendamping untuk ikut menyukseskan program ini, kalau ada masalah silahkan tempuh sesuai mekanisme," kata Suherman.
Baca juga: Beras PKH di Garut belum tuntas didistribusikan terkendala jarak
Baca juga: DPRD Garut minta tarik beras jelek dari warga terdampak pandemi COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020