Garut, 18/1 (ANTARA) - Anggota DPRD kabupaten Garut mengingatkan, sangat terbatasnya alokasi dana APBD setempat 2010 ini, agar dimanfaatkan semestinya sehingga bermanfaat semaksimal mungkin bagi penanggulangan penduduk miskin.
Supaya dari sekurangnya 353.756 warga miskin di daerah ini (berdasarkan sumber BPS), bisa mendapatkan manfaat mengembangkan usaha produktif, termasuk ketersediaan sarana dasar melalui penggunaan anggaran seoptimal mungkin, tegas Ketua Fraksi PKS, Ir Wawan Kurnia, Senin.
Dia juga mengemukakan harapannya, mulai 2010 ini tak ada lagi keluhan masyarakat yang kerap mengemuka akibat jeleknya kualitas layanan publik, yang dilakukan oknum aparat pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemkab/Setda Garut.
Sedangkan kemiskinan, menurutnya sesuai hasil jajak pendapat umum yang telah tersebar di seluruh dunia, merupakan masalah paling serius dihadapi dunia, bahkan menempatkan persoalan itu di depan perubahan iklim, terorisme dan perang.
Kemiskinan yang parah, dipandang pula sebagai masalah global yang paling serius, sebagaimana diungkapkan Sam Mountford, direktur riset GlobeScan, yang mengadakan jajak pendapat untuk BBC World Service, katanya.
Sementara itu APBD kabupaten Garut 2010, masih seperti tahun-tahun sebelumnya yang didominasi belanja tidak langsung hampir mencapai Rp1,104 triliun, padahal pendapatan daerahnya Rp1,399 triliun lebih meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain pendapatan yang sah.
Sedangkan belanja langsung hanya Rp387,657 miliar lebih, terdiri belanja pegawai Rp50,043 miliar, belanja barang dan jasa Rp180,763 miliar serta belanja modal yang bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hanya Rp156,850 miliar lebih, katanya.
Dia mengemukakan, terjadinya peningkatan belanja tidak langsung iru, akibat kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS sebesar 15 persen namun kenaikan dana alokasi umum (DAU) tidak terlalu sognifikan, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji tersebut.
Sementara kondisi masyarakat mengalami krisis ekonomi, sehingga harus memacu Pemda untuk melakukan pengawasan maksimal kepada seluruh PNS termasuk kalangan pejabatnya, agar kinerja mereka berbanding lurus dengan penghasilan yang diperoleh, atau tak hanya memanfaatkan kenyamanan mobil dinas, tegasnya.
Fraksi PKS minta agar APBD 2010, bisa diakses informasinya oleh seluruh elemen masyarakat di kabupaten Garut, melalui publikasi di media cetak maupun media lainnya sehingga mudah diakses oleh masyartakat, termasuk pada radio penyiaran milik Pemkab, Intan-FM, yang sampai sekarang masih diterlantarkan pemiliknya.
Dia kembali mengingatkan, sekurangnya 2,3 juta penduduk kabupaten Garut yang harus dilayani dan wajib diayomi oleh bupati.
John D Hidayat
(U.PK-HT/C/Y003/Y003) 18-01-2010 14:34:00
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
Supaya dari sekurangnya 353.756 warga miskin di daerah ini (berdasarkan sumber BPS), bisa mendapatkan manfaat mengembangkan usaha produktif, termasuk ketersediaan sarana dasar melalui penggunaan anggaran seoptimal mungkin, tegas Ketua Fraksi PKS, Ir Wawan Kurnia, Senin.
Dia juga mengemukakan harapannya, mulai 2010 ini tak ada lagi keluhan masyarakat yang kerap mengemuka akibat jeleknya kualitas layanan publik, yang dilakukan oknum aparat pada setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemkab/Setda Garut.
Sedangkan kemiskinan, menurutnya sesuai hasil jajak pendapat umum yang telah tersebar di seluruh dunia, merupakan masalah paling serius dihadapi dunia, bahkan menempatkan persoalan itu di depan perubahan iklim, terorisme dan perang.
Kemiskinan yang parah, dipandang pula sebagai masalah global yang paling serius, sebagaimana diungkapkan Sam Mountford, direktur riset GlobeScan, yang mengadakan jajak pendapat untuk BBC World Service, katanya.
Sementara itu APBD kabupaten Garut 2010, masih seperti tahun-tahun sebelumnya yang didominasi belanja tidak langsung hampir mencapai Rp1,104 triliun, padahal pendapatan daerahnya Rp1,399 triliun lebih meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain pendapatan yang sah.
Sedangkan belanja langsung hanya Rp387,657 miliar lebih, terdiri belanja pegawai Rp50,043 miliar, belanja barang dan jasa Rp180,763 miliar serta belanja modal yang bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hanya Rp156,850 miliar lebih, katanya.
Dia mengemukakan, terjadinya peningkatan belanja tidak langsung iru, akibat kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS sebesar 15 persen namun kenaikan dana alokasi umum (DAU) tidak terlalu sognifikan, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji tersebut.
Sementara kondisi masyarakat mengalami krisis ekonomi, sehingga harus memacu Pemda untuk melakukan pengawasan maksimal kepada seluruh PNS termasuk kalangan pejabatnya, agar kinerja mereka berbanding lurus dengan penghasilan yang diperoleh, atau tak hanya memanfaatkan kenyamanan mobil dinas, tegasnya.
Fraksi PKS minta agar APBD 2010, bisa diakses informasinya oleh seluruh elemen masyarakat di kabupaten Garut, melalui publikasi di media cetak maupun media lainnya sehingga mudah diakses oleh masyartakat, termasuk pada radio penyiaran milik Pemkab, Intan-FM, yang sampai sekarang masih diterlantarkan pemiliknya.
Dia kembali mengingatkan, sekurangnya 2,3 juta penduduk kabupaten Garut yang harus dilayani dan wajib diayomi oleh bupati.
John D Hidayat
(U.PK-HT/C/Y003/Y003) 18-01-2010 14:34:00
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010