Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan telah berkoordinasi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenai kehalalan vaksin COVID-19 yang kini masih dalam tahap uji klinis dan diharapkan bisa mulai divaksinasikan ke penduduk Indonesia akhir Januari 2021.
Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, menuturkan dari hasil audiensi bersama Wapres Ma'ruf Amin yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPPOM MUI, dan Komisi Fatwa MUI, ada arahan yang cukup menggembirakan mengenai isu sensitif tersebut.
"Dari Pak Wapres arahannya cukup menggembirakan. Seandainya vaksin ini halal, itu bagus, itu yang kita tunggu. Tapi seandainya belum memenuhi halal, dalam kondisi pandemi ini bisa diberikan vaksinasi. Ini nanti jadi bagian Komisi Fatwa untuk mendukung program vaksinasi berikutnya," jelasnya.
Honesti menjelaskan sesuai arahan Wapres, nantinya akan dibentuk tim bersama yang terdiri atas Bio Farma, Kementerian BUMN, BPOM, Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, BPJPH, serta BUMN Sucofindo dan Surveyor Indonesia, untuk proses sertifikasi halal.
"Nanti juga akan ada audit BPOM ke Beijing untuk melihat proses produksi apakah memenuhi kaidah standar produksi vaksin," katanya.
Honesti mengatakan saat ini Indonesia bekerja sama dengan sejumlah produsen vaksin dunia. Lantaran kebutuhan Indonesia yang besar akan vaksin COVID-19, yakni 340 juta dosis pada 2021 untuk 170 juta warga (dengan dua dosis), maka pemerintah mencari akses sebanyak-banyaknya terhadap pasokan vaksin.
"Target kita akan melakukan program vaksinasi lebih kurang terhadap 170 juta orang Indonesia untuk memenuhi target herd immunity sesuai standar WHO. Dengan asumsi seorang dapat dua dosis, artinya kita butuh 340 juta dosis vaksin sehingga kita harus kerja sama dengan beberapa produsen vaksin karena tidak mungkin satu produsen bisa suplai kebutuhan Indonesia yang cukup besar. Mereka juga suplai ke negara lain yang membutuhkan," kata Honesti.
Bio Farma sendiri tengah melakukan kerja sama pengadaan vaksin dengan Sinovac, China, yang kini telah memasuki tahap uji klinis ketiga di Bandung, Jawa Barat.
Vaksin tersebut akan selesai uji klinis pada Januari 2021 nanti. Jika dinyatakan berhasil, vaksin tersebut akan dimintakan izin penggunaan darurat dari BPOM sehingga program vaksinasi nasional bisa segera dimulai pada akhir Januari atau awal Februari 2021.
Selain dengan Sinovac, Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab, G42, yang juga tengah melakukan uji klinis tahap ketiga dengan Sinopharm, China. Indonesia dan UEA memiliki komitmen sementara pengadaan vaksin sekitar 10 juta dosis pada Desember 2020.
Ada pula kerja sama dengan CanSInoBIO, AstraZeneca dan Novavax serta lembaga internasional CEPI dan GAVI untuk produksi di dalam negeri.
Baca juga: Jubir Wapres: MUI bakal dilibatkan dalam pemeriksaan vaksin di China
Baca juga: Rapat koordinasi vaksinasi bahas warga prioritas, kebutuhan vaksin, hingga cek halal
Baca juga: Erick: Proses vaksin halal COVID-19 harus jadi prioritas
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, menuturkan dari hasil audiensi bersama Wapres Ma'ruf Amin yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), LPPOM MUI, dan Komisi Fatwa MUI, ada arahan yang cukup menggembirakan mengenai isu sensitif tersebut.
"Dari Pak Wapres arahannya cukup menggembirakan. Seandainya vaksin ini halal, itu bagus, itu yang kita tunggu. Tapi seandainya belum memenuhi halal, dalam kondisi pandemi ini bisa diberikan vaksinasi. Ini nanti jadi bagian Komisi Fatwa untuk mendukung program vaksinasi berikutnya," jelasnya.
Honesti menjelaskan sesuai arahan Wapres, nantinya akan dibentuk tim bersama yang terdiri atas Bio Farma, Kementerian BUMN, BPOM, Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, BPJPH, serta BUMN Sucofindo dan Surveyor Indonesia, untuk proses sertifikasi halal.
"Nanti juga akan ada audit BPOM ke Beijing untuk melihat proses produksi apakah memenuhi kaidah standar produksi vaksin," katanya.
Honesti mengatakan saat ini Indonesia bekerja sama dengan sejumlah produsen vaksin dunia. Lantaran kebutuhan Indonesia yang besar akan vaksin COVID-19, yakni 340 juta dosis pada 2021 untuk 170 juta warga (dengan dua dosis), maka pemerintah mencari akses sebanyak-banyaknya terhadap pasokan vaksin.
"Target kita akan melakukan program vaksinasi lebih kurang terhadap 170 juta orang Indonesia untuk memenuhi target herd immunity sesuai standar WHO. Dengan asumsi seorang dapat dua dosis, artinya kita butuh 340 juta dosis vaksin sehingga kita harus kerja sama dengan beberapa produsen vaksin karena tidak mungkin satu produsen bisa suplai kebutuhan Indonesia yang cukup besar. Mereka juga suplai ke negara lain yang membutuhkan," kata Honesti.
Bio Farma sendiri tengah melakukan kerja sama pengadaan vaksin dengan Sinovac, China, yang kini telah memasuki tahap uji klinis ketiga di Bandung, Jawa Barat.
Vaksin tersebut akan selesai uji klinis pada Januari 2021 nanti. Jika dinyatakan berhasil, vaksin tersebut akan dimintakan izin penggunaan darurat dari BPOM sehingga program vaksinasi nasional bisa segera dimulai pada akhir Januari atau awal Februari 2021.
Selain dengan Sinovac, Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab, G42, yang juga tengah melakukan uji klinis tahap ketiga dengan Sinopharm, China. Indonesia dan UEA memiliki komitmen sementara pengadaan vaksin sekitar 10 juta dosis pada Desember 2020.
Ada pula kerja sama dengan CanSInoBIO, AstraZeneca dan Novavax serta lembaga internasional CEPI dan GAVI untuk produksi di dalam negeri.
Baca juga: Jubir Wapres: MUI bakal dilibatkan dalam pemeriksaan vaksin di China
Baca juga: Rapat koordinasi vaksinasi bahas warga prioritas, kebutuhan vaksin, hingga cek halal
Baca juga: Erick: Proses vaksin halal COVID-19 harus jadi prioritas
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020