Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku wilayahnya diuntungkan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari ini.
"Kita punya keuntungan saat DKI menerapkan PSBB ketat karena itu berarti aktivitas kerjanya dibatasi. Orang di wilayah (Bekasi) interaksinya jadi sedikit," kata Rahmat di Bekasi, Senin.
Rahmat mengaku kebijakan PSBB ketat yang diterapkan DKI Jakarta membuat mobilitas warga Kota Bekasi menuju ibu kota akan berkurang.
Sebagai daerah penyangga, wilayahnya tidak bisa lepas dari mobilitas warga yang terjadi begitu cepat baik dari maupun menuju ibu kota.
Hampir setiap hari ribuan warga Kota Bekasi bekerja di Jakarta dan kembali ke rumah pada malam harinya untuk berinteraksi dengan warga di lingkungan tempat tinggalnya.
Aktivitas ini, kata dia, tentunya berpotensi tinggi terhadap transmisi penyebaran COVID-19 dari warga yang setiap harinya bekerja di Jakarta itu.
"Kalau saat ini di sana dibatasi, berarti tidak ada yang ke sana. Kalau ke sini (Bekasi) masih ada karena kita daerah transit," ungkapnya.
Menurut Rahmat kasus penularan COVID-19 yang ditemukan di Kota Bekasi sejauh ini banyak disumbang dari kasus impor.
"Mayoritas kasus positif di Bekasi didapat dari imported case dari wilayah-wilayah tetangga," ucapnya.
Kasus impor ini berawal dari satu orang yang terkonfirmasi positif usai melakukan perjalanan dan berkontak langsung dengan pasien COVID-19 dari luar daerah.
"Terus yang tidak kalah penting ada beberapa kejadian, termasuk kemarin satu keluarga, itu transmisi tempat lain ke kita," kata dia.
Baca juga: Polrestro Bekasi antisipasi lonjakan wisatawan Jakarta saat PSBB Total
Baca juga: Rekomendasi belajar tatap muka di Kabupaten Bekasi resmi dicabut
Baca juga: Kabupaten Bekasi lanjutkan PSBB proporsional ikuti arahan Pemprov Jabar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kita punya keuntungan saat DKI menerapkan PSBB ketat karena itu berarti aktivitas kerjanya dibatasi. Orang di wilayah (Bekasi) interaksinya jadi sedikit," kata Rahmat di Bekasi, Senin.
Rahmat mengaku kebijakan PSBB ketat yang diterapkan DKI Jakarta membuat mobilitas warga Kota Bekasi menuju ibu kota akan berkurang.
Sebagai daerah penyangga, wilayahnya tidak bisa lepas dari mobilitas warga yang terjadi begitu cepat baik dari maupun menuju ibu kota.
Hampir setiap hari ribuan warga Kota Bekasi bekerja di Jakarta dan kembali ke rumah pada malam harinya untuk berinteraksi dengan warga di lingkungan tempat tinggalnya.
Aktivitas ini, kata dia, tentunya berpotensi tinggi terhadap transmisi penyebaran COVID-19 dari warga yang setiap harinya bekerja di Jakarta itu.
"Kalau saat ini di sana dibatasi, berarti tidak ada yang ke sana. Kalau ke sini (Bekasi) masih ada karena kita daerah transit," ungkapnya.
Menurut Rahmat kasus penularan COVID-19 yang ditemukan di Kota Bekasi sejauh ini banyak disumbang dari kasus impor.
"Mayoritas kasus positif di Bekasi didapat dari imported case dari wilayah-wilayah tetangga," ucapnya.
Kasus impor ini berawal dari satu orang yang terkonfirmasi positif usai melakukan perjalanan dan berkontak langsung dengan pasien COVID-19 dari luar daerah.
"Terus yang tidak kalah penting ada beberapa kejadian, termasuk kemarin satu keluarga, itu transmisi tempat lain ke kita," kata dia.
Baca juga: Polrestro Bekasi antisipasi lonjakan wisatawan Jakarta saat PSBB Total
Baca juga: Rekomendasi belajar tatap muka di Kabupaten Bekasi resmi dicabut
Baca juga: Kabupaten Bekasi lanjutkan PSBB proporsional ikuti arahan Pemprov Jabar
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020