Bandung, 7/12 (ANTARA) - Sebanyak 11 anggota Komisi VIII DPR akan mengunjungi sejumlah kantong pengungsian korban gempa bumi di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) sekaligus memantau proses penanganan pascabencana di daerah itu.
"Selama dua hari ke depan, kami akan mendatangi korban gempa di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Salah satunya untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui proses penanganan korban gempa bumi di Jabar," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hj Yoyoh Yusroh di sela audiensi di Gedung Sate Kota Bandung, Senin.
Sebagai bahan awal untuk terjun ke lokasi pengungsian korban gempa, Komisi VIII mendengarkan paparan Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan terkait dengan tindak lanjut penanganan gempa bumi di Jawa Barat.
Para anggota DPR itu juga mempertanyakan kendala yang dihadapi Jawa Barat dalam proses pemulihan dan rehabilitasi di mana bantuan yang bisa dicairkan baru dari APBD Jabar sedangkan dari APBN belum bisa cair pada 2009.
Pada kesempatan itu, Komisi VIII DPR juga meminta Pemprov Jabar proaktif dan mempercepat proses penyaluran bantuan yang dibutuhkan masyarakat sebagai dana stimulan untuk membangun rumah dan pembangunan fasilitas umum yang rusak, termasuk di sektor kesehatan.
"Pembangunan fasilitas sekolah dan kesehatan perlu menjadi prioritas, selain itu juga perlu peningkatan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana," kata Yoyoh Yusroh.
Pada kesempatan itu Komisi VIII mempertanyakan sejauh mana sosialisasi dan implementasi peta kerawanan bencana di Jawa Barat dalam proses mitigasi bencana.
"Pulau Jawa ini merupakan kawasan rawan bencana geologi, masyarakat harus mendapat pemahaman lebih terkait kondisi itu. Termasuk menggalakkan pembangunan rumah tahan gempa," kata Ade Supriatna dari Fraksi Partai Golkar.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan menyebutkan penanganan darurat bencana di Jawa Barat berlangsung cukup cepat dan terkoordinasi dengan baik. Meski demikian, penyaluran bantuan stimulan untuk rehabilitasi bangunan yang rusak masih terhambat anggaran APBN yang belum bisa dicairkan.
"Pada 13 hari pascagempa, pelaporan kerusakan sudah tuntas dan selanjutnya memasuki tahapan pemulihan. Kami sebenarnya ingin cepat mencairkan bantuan, namun tenyata anggaran dari pusat terbatas, dan terpaksa harus digeserkan untuk menangani bencana gempa serupa di Sumbar," kata Heryawan.
Ia menyebutkan, anggaran dari APBN sebesar Rp1,7 triliun memang belum bisa dicairkan, namun Pemprov Jawa Barat bisa mengucurkan dana APBD sebesar Rp250 miliar pada Desember 2009.
Berdasarkan tahun anggaran 2009, pencairan terakhir dana itu pada 15 Desember 2009. Namun di lain pihak persyaratan administrasi dari beberapa daerah yang dilanda kerusakan terparah belum lengkap sehingga mengganggu proses pencairan.
Meski demikian, kata Heryawan bantuan sebesar Rp250 miliar itu tidak akan hangus karena tetap akan dimasukkan ke rekening kabupaten/ kota.
"Dana itu sudah teralokasikan untuk bantuan gempa, jelas bisa dikirim ke rekening kabupaten/ kota. Kemudian administrasinya disempurnakan. Sehingga diharapkan awal 2010 bantuan itu sudah bisa digulirkan kepada kelompok masyarakat (Pokmas)," kata Gubernur Heryawan.***3***
Syarif Abdullah
(U.S033/B/N002/N002) 07-12-2009 21:01:28
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009
"Selama dua hari ke depan, kami akan mendatangi korban gempa di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Salah satunya untuk mengumpulkan informasi dan mengetahui proses penanganan korban gempa bumi di Jabar," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hj Yoyoh Yusroh di sela audiensi di Gedung Sate Kota Bandung, Senin.
Sebagai bahan awal untuk terjun ke lokasi pengungsian korban gempa, Komisi VIII mendengarkan paparan Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan terkait dengan tindak lanjut penanganan gempa bumi di Jawa Barat.
Para anggota DPR itu juga mempertanyakan kendala yang dihadapi Jawa Barat dalam proses pemulihan dan rehabilitasi di mana bantuan yang bisa dicairkan baru dari APBD Jabar sedangkan dari APBN belum bisa cair pada 2009.
Pada kesempatan itu, Komisi VIII DPR juga meminta Pemprov Jabar proaktif dan mempercepat proses penyaluran bantuan yang dibutuhkan masyarakat sebagai dana stimulan untuk membangun rumah dan pembangunan fasilitas umum yang rusak, termasuk di sektor kesehatan.
"Pembangunan fasilitas sekolah dan kesehatan perlu menjadi prioritas, selain itu juga perlu peningkatan pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana," kata Yoyoh Yusroh.
Pada kesempatan itu Komisi VIII mempertanyakan sejauh mana sosialisasi dan implementasi peta kerawanan bencana di Jawa Barat dalam proses mitigasi bencana.
"Pulau Jawa ini merupakan kawasan rawan bencana geologi, masyarakat harus mendapat pemahaman lebih terkait kondisi itu. Termasuk menggalakkan pembangunan rumah tahan gempa," kata Ade Supriatna dari Fraksi Partai Golkar.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat H Ahmad Heryawan menyebutkan penanganan darurat bencana di Jawa Barat berlangsung cukup cepat dan terkoordinasi dengan baik. Meski demikian, penyaluran bantuan stimulan untuk rehabilitasi bangunan yang rusak masih terhambat anggaran APBN yang belum bisa dicairkan.
"Pada 13 hari pascagempa, pelaporan kerusakan sudah tuntas dan selanjutnya memasuki tahapan pemulihan. Kami sebenarnya ingin cepat mencairkan bantuan, namun tenyata anggaran dari pusat terbatas, dan terpaksa harus digeserkan untuk menangani bencana gempa serupa di Sumbar," kata Heryawan.
Ia menyebutkan, anggaran dari APBN sebesar Rp1,7 triliun memang belum bisa dicairkan, namun Pemprov Jawa Barat bisa mengucurkan dana APBD sebesar Rp250 miliar pada Desember 2009.
Berdasarkan tahun anggaran 2009, pencairan terakhir dana itu pada 15 Desember 2009. Namun di lain pihak persyaratan administrasi dari beberapa daerah yang dilanda kerusakan terparah belum lengkap sehingga mengganggu proses pencairan.
Meski demikian, kata Heryawan bantuan sebesar Rp250 miliar itu tidak akan hangus karena tetap akan dimasukkan ke rekening kabupaten/ kota.
"Dana itu sudah teralokasikan untuk bantuan gempa, jelas bisa dikirim ke rekening kabupaten/ kota. Kemudian administrasinya disempurnakan. Sehingga diharapkan awal 2010 bantuan itu sudah bisa digulirkan kepada kelompok masyarakat (Pokmas)," kata Gubernur Heryawan.***3***
Syarif Abdullah
(U.S033/B/N002/N002) 07-12-2009 21:01:28
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009