Pemerintah RI pada masa presidensi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB pada Agustus membahas berbagai agenda penting seperti kondisi di Yaman, Suriah, Mali dan Somalia.
Diskusi itu dilakukan dalam format pertemuan virtual maupun langsung di Markas Besar PBB di New York, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis PTRI New York yang diterima di Jakarta, Minggu.
Selain itu, telah dilaksanakan pula pertemuan virtual anggota DK PBB dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas mengenai situasi di Mali, Afghanistan dan Lebanon.
Dalam pertemuan virtual mengenai Yaman pada 18 Agustus 2020, DK PBB menyepakati elemen untuk pers yang memuat dukungan kepada Utusan Khusus Martin Griffiths dan meminta semua pihak dapat menyetujui usulan PBB untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Yaman.
Elemen untuk pers ini telah dibacakan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar DianTriansyah Djani, selaku Presiden DK PBB pada Agustus 2020.
Terkait pertemuan untuk membahas soal Suriah, pada 19 Agustus 2020, anggota DK PBB menyampaikan dukungan atas rencana pertemuan Komite Konstitusional di Jenewa, yang direncanakan diadakan pada 24 Agustus 2020, dengan fasilitasi Utusan Khusus untuk Suriah, Geir Pedersen.
Pada hari yang sama, DK PBB mengadakan pertemuan untuk membahas situasi terkini di Mali, menyusul terjadinya pemberontakan di negara itu. DK PBB telah menyepakati pernyataan pers yang secara umum memuat pentingnya pengembalian supremasi hukum dan tatanan konstitusional di Mali.
Pada 20 Agustus 2020, DK PBB membahas mengenai isu Somalia bertempat di ECOSOC Chamber, gedung PBB di New York, dengan tetap secara ketat menerapkan protokol kesehatan dari otoritas setempat dan Sekretariat PBB.
Pemerintah Indonesia juga mendorong diadakannya pertemuan di Markas Besar PBB, yang disepakati seluruh anggota DK PBB, dan merupakan pertemuan langsung kedua bulan ini.
"Selain memimpin berbagai pertemuan DK PBB untuk bulan ini, Indonesia juga terus memastikan agar posisi dan kepentingan Indonesia terkait isu-isu yang dibahas di Dewan Keamanan dapat tercermin dalam setiap pembahasan," ujar Dubes Trian.
Dia menambahkan bahwa berbagai agenda telah dijadwalkan untuk dibahas pada pekan depan oleh anggota DK PBB, yaitu mengenai Palestina, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan yang disebabkan oleh aksi teroris, situasi di Irak, isu kemanusiaan di Suriah, Komite 1718 (Korea Utara), dan sejumlah adopsi resolusi mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dan Somalia (UNSOM), serta sanksi terhadap Mali.
Baca juga: Upaya AS perpanjang embargo senjata Iran ditolak DK PBB
Baca juga: Kalah di DK PBB, Trump tampik ajakan Putin bahas Iran
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Diskusi itu dilakukan dalam format pertemuan virtual maupun langsung di Markas Besar PBB di New York, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis PTRI New York yang diterima di Jakarta, Minggu.
Selain itu, telah dilaksanakan pula pertemuan virtual anggota DK PBB dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membahas mengenai situasi di Mali, Afghanistan dan Lebanon.
Dalam pertemuan virtual mengenai Yaman pada 18 Agustus 2020, DK PBB menyepakati elemen untuk pers yang memuat dukungan kepada Utusan Khusus Martin Griffiths dan meminta semua pihak dapat menyetujui usulan PBB untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Yaman.
Elemen untuk pers ini telah dibacakan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar DianTriansyah Djani, selaku Presiden DK PBB pada Agustus 2020.
Terkait pertemuan untuk membahas soal Suriah, pada 19 Agustus 2020, anggota DK PBB menyampaikan dukungan atas rencana pertemuan Komite Konstitusional di Jenewa, yang direncanakan diadakan pada 24 Agustus 2020, dengan fasilitasi Utusan Khusus untuk Suriah, Geir Pedersen.
Pada hari yang sama, DK PBB mengadakan pertemuan untuk membahas situasi terkini di Mali, menyusul terjadinya pemberontakan di negara itu. DK PBB telah menyepakati pernyataan pers yang secara umum memuat pentingnya pengembalian supremasi hukum dan tatanan konstitusional di Mali.
Pada 20 Agustus 2020, DK PBB membahas mengenai isu Somalia bertempat di ECOSOC Chamber, gedung PBB di New York, dengan tetap secara ketat menerapkan protokol kesehatan dari otoritas setempat dan Sekretariat PBB.
Pemerintah Indonesia juga mendorong diadakannya pertemuan di Markas Besar PBB, yang disepakati seluruh anggota DK PBB, dan merupakan pertemuan langsung kedua bulan ini.
"Selain memimpin berbagai pertemuan DK PBB untuk bulan ini, Indonesia juga terus memastikan agar posisi dan kepentingan Indonesia terkait isu-isu yang dibahas di Dewan Keamanan dapat tercermin dalam setiap pembahasan," ujar Dubes Trian.
Dia menambahkan bahwa berbagai agenda telah dijadwalkan untuk dibahas pada pekan depan oleh anggota DK PBB, yaitu mengenai Palestina, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan yang disebabkan oleh aksi teroris, situasi di Irak, isu kemanusiaan di Suriah, Komite 1718 (Korea Utara), dan sejumlah adopsi resolusi mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) dan Somalia (UNSOM), serta sanksi terhadap Mali.
Baca juga: Upaya AS perpanjang embargo senjata Iran ditolak DK PBB
Baca juga: Kalah di DK PBB, Trump tampik ajakan Putin bahas Iran
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020