Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Kabupaten Bogor kembali mempertanyakan dana penanganan Covid-19 yang dianggarkan ratusan miliar rupiah dalam APBD tahun 2020 Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Masyarakat mesti tahu berapa anggaran penanganaan Covid-19. Baik penggunaan, peruntukan, hingga pengalokasiannya. Itu adalah uang rakyat, masyarakat mesti tahu dipakai untuk apa uangnya itu," ujar Ketua Cabang PMII Kabupaten Bogor, Imam Shodiqul Wa'di, di sela-sela aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (10/8).
Ia meminta, agar Dinkes Kabupaten Bogor selaku pengguna anggaran, untuk ikut mentransparansikan penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
"Apa susahnya terbuka soal penggunaan dana. Toh itu juga uang rakyat dan uang negara," tutur dia.
Aksi demonstrasi yang juga dilakukan di depan pagar Gedung Tegar beriman itu juga diwarnai permintaan agar 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor mundur dari jabatannya, karena dianggap tak mampu membentuk Panitia Kahusus (Pansus) Anggaran Covid-19.
"Kami juga minta kepada Kejaksaan Negri, untuk menindaklanjuti surat teguran dan surat somasi yang telah kami layangkan, terkait kerancuan anggaran penanganaan Covid-19, dan pengalokasian anggaran dari dinas-dinas terkait," katanya.
Seperti diketahui, Anggaran BTT Kabupaten Bogor Jawa Barat membengkak hingga 24 kali lipat atau menjadi Rp477.030.977.722 dari sebelumnya yang hanya Rp20.000.000.000, demi menangani dampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, BTT itu dianggarkan untuk dua keperluan, yaitu anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai Rp384.072.708.590, sedangkan sisanya, Rp92.958.269.132 dialokasikan untuk penanganan pascabencana longsor dan banjir di wilayah barat Kabupaten Bogor yang terjadi pada awal Januari 2020.
Baca juga: DPRD soroti anggaran 'refocusing' Kota Bogor
Baca juga: Serapan anggaran COVID-19 belum optimal, baru 19 persen
Baca juga: DPRD Kota Bogor bentuk Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Masyarakat mesti tahu berapa anggaran penanganaan Covid-19. Baik penggunaan, peruntukan, hingga pengalokasiannya. Itu adalah uang rakyat, masyarakat mesti tahu dipakai untuk apa uangnya itu," ujar Ketua Cabang PMII Kabupaten Bogor, Imam Shodiqul Wa'di, di sela-sela aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (10/8).
Ia meminta, agar Dinkes Kabupaten Bogor selaku pengguna anggaran, untuk ikut mentransparansikan penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
"Apa susahnya terbuka soal penggunaan dana. Toh itu juga uang rakyat dan uang negara," tutur dia.
Aksi demonstrasi yang juga dilakukan di depan pagar Gedung Tegar beriman itu juga diwarnai permintaan agar 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor mundur dari jabatannya, karena dianggap tak mampu membentuk Panitia Kahusus (Pansus) Anggaran Covid-19.
"Kami juga minta kepada Kejaksaan Negri, untuk menindaklanjuti surat teguran dan surat somasi yang telah kami layangkan, terkait kerancuan anggaran penanganaan Covid-19, dan pengalokasian anggaran dari dinas-dinas terkait," katanya.
Seperti diketahui, Anggaran BTT Kabupaten Bogor Jawa Barat membengkak hingga 24 kali lipat atau menjadi Rp477.030.977.722 dari sebelumnya yang hanya Rp20.000.000.000, demi menangani dampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, BTT itu dianggarkan untuk dua keperluan, yaitu anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai Rp384.072.708.590, sedangkan sisanya, Rp92.958.269.132 dialokasikan untuk penanganan pascabencana longsor dan banjir di wilayah barat Kabupaten Bogor yang terjadi pada awal Januari 2020.
Baca juga: DPRD soroti anggaran 'refocusing' Kota Bogor
Baca juga: Serapan anggaran COVID-19 belum optimal, baru 19 persen
Baca juga: DPRD Kota Bogor bentuk Pansus Pengawasan Anggaran COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020