Anggota DPR RI Nurhayati Monoarfa menyatakan sejumlah siswa yang tinggal di pelosok desa masih kesulitan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara virtual sehingga perlu perhatian pemerintah agar siswa di desa bisa mendapatkan hak belajarnya di tengah wabah COVID-19.
"Kita minta pemerintah untuk bisa menyiapkan, membantu, bagaimana masyarakat desa ini bisa ikut sekolah secara virtual," kata Nurhayati anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI di Garut, Jumat.
Ia menuturkan wabah COVID-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka melainkan harus secara daring atau virtual menggunakan telepon seluler android yang terkoneksi dengan internet.
Peralatan virtual itu, kata Nurhayati, belum bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di pedesaan masih ada warga yang belum mampu membeli telepon seluler android dan juga kuota internet.
"Ada juga orang tua mengeluh bahwa terlalu mahal untuk beli kuota, atau ada yang hanya punya satu HP tapi anak ada tiga dan harus dipakai bersamaan," kata perempuan dari Daerah Pemilihan XI Jawa Barat, Kabupaten/Kota Garut dan Tasikmalaya itu.
Baca juga: Anggota DPR RI minta vaksin COVID-19 digratiskan
Ia berharap persoalan masyarakat itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar seluruh siswa bisa mendapatkan akses belajar secara virutal dengan lancar.
Menurut dia, ada solusi yang bisa diterapkan oleh pemerintah yaitu menyediakan kuota internet bagi masyarakat, atau menyediakan tempat seperti kantor desa agar siswa bisa mengakses internet.
"Saya juga meminta kepada staf Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, bagaimana pemprov membantu di desa disediakannya kuota dan mereka bisa bersekolah bersama, mungkin di kantor desa sehingga tidak memberatkan orang tua," katanya.
Baca juga: Kejaksaan Garut fasilitasi siswa miskin untuk belajar secara daring
Ia mengungkapkan saat ini pemerintah belum dapat menerapkan sekolah secara tatap muka karena wabah COVID-19 masih mengancam kesehatan masyarakat yang khawatir terjadi peningkatan kasus dari lingkungan sekolah.
"Sebetulnya dengan virtual kan sama saja anak-anak bisa sekolah, dampaknya mungkin pada anak-anak kurang mampu, itulah yang sedikit berat," katanya.
Jika pemerintah membuka kembali sekolah, kata dia, tentunya sekolah harus menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan yakni siswa maupun guru wajib pakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan alat pengukur suhu.
"Dalam penanganan COVID-19 ini sekolah sendiri harus menyiapkan semua fasilitas dari mulai cuci tangan, thermo gun, lalu kerja sama degan puskesmas," katanya.
Baca juga: Disdik Garut fasilitasi siswa miskin akses internet untuk belajar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Kita minta pemerintah untuk bisa menyiapkan, membantu, bagaimana masyarakat desa ini bisa ikut sekolah secara virtual," kata Nurhayati anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI di Garut, Jumat.
Ia menuturkan wabah COVID-19 menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka melainkan harus secara daring atau virtual menggunakan telepon seluler android yang terkoneksi dengan internet.
Peralatan virtual itu, kata Nurhayati, belum bisa dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di pedesaan masih ada warga yang belum mampu membeli telepon seluler android dan juga kuota internet.
"Ada juga orang tua mengeluh bahwa terlalu mahal untuk beli kuota, atau ada yang hanya punya satu HP tapi anak ada tiga dan harus dipakai bersamaan," kata perempuan dari Daerah Pemilihan XI Jawa Barat, Kabupaten/Kota Garut dan Tasikmalaya itu.
Baca juga: Anggota DPR RI minta vaksin COVID-19 digratiskan
Ia berharap persoalan masyarakat itu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat agar seluruh siswa bisa mendapatkan akses belajar secara virutal dengan lancar.
Menurut dia, ada solusi yang bisa diterapkan oleh pemerintah yaitu menyediakan kuota internet bagi masyarakat, atau menyediakan tempat seperti kantor desa agar siswa bisa mengakses internet.
"Saya juga meminta kepada staf Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, bagaimana pemprov membantu di desa disediakannya kuota dan mereka bisa bersekolah bersama, mungkin di kantor desa sehingga tidak memberatkan orang tua," katanya.
Baca juga: Kejaksaan Garut fasilitasi siswa miskin untuk belajar secara daring
Ia mengungkapkan saat ini pemerintah belum dapat menerapkan sekolah secara tatap muka karena wabah COVID-19 masih mengancam kesehatan masyarakat yang khawatir terjadi peningkatan kasus dari lingkungan sekolah.
"Sebetulnya dengan virtual kan sama saja anak-anak bisa sekolah, dampaknya mungkin pada anak-anak kurang mampu, itulah yang sedikit berat," katanya.
Jika pemerintah membuka kembali sekolah, kata dia, tentunya sekolah harus menyiapkan fasilitas yang sesuai dengan protokol kesehatan yakni siswa maupun guru wajib pakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan alat pengukur suhu.
"Dalam penanganan COVID-19 ini sekolah sendiri harus menyiapkan semua fasilitas dari mulai cuci tangan, thermo gun, lalu kerja sama degan puskesmas," katanya.
Baca juga: Disdik Garut fasilitasi siswa miskin akses internet untuk belajar
Editor : Feri Purnama
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020