Garut, 29/10 (ANTARA) - Tim Insfektorat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipimpin Insfektur I Dr Manaor Napitupulu, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bantuan dana siap pakai (on call) dan logistik dari BNPB di Garut, Kamis.
Kegiatan yang dijadwalkan hingga 31 Oktober mendatang itu, juga dihadiri auditor inspektorat utama Ismy Latifah, M.Si beserta stafnya, Ema Marjana.
Diawali sosialisasi sistem pertanggung jawaban serta pelaporannya, yang dihadiri seluruh perwakilan institusi teknis terkait termasuk jajaran Dinsosnakertrans setempat.
Napitupulu mempresentasikan definisi bencana secara formal berdasarkan Undang-Undang, dengan tujuh kriteria namun jika lima kriteria dari ketujuh prasarat tersebut terpenuhi, maka bisa diklasifikasikan sebagai bencana.
Antara lain terjadinya ancaman yang menyebabkan korban jiwa, sehingga bupati setempat yang bisa menyatakan daerahnya dalam kondisi darurat.
Sebelumnya Kepala Dinsosnakertrans kabupaten Hj. Elka Nurhakimah mengingatkan seluruh camat, agar mendata inventaris barang yang harus dikembalikan.
Berupa tenda, terpal, mesin mini pembangkit listrik serta tabung gas elfiji, sedangkan jenis barang lainnya yang habis pakai berupa logistik untuk dikonsumsi, juga harus disertai berita acara penerimaan serta penyalurannya.
Bantuan yang akan diaudit tersebut, terdiri bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga diperlukan tertib administrasi serta pemanfaatannya harus jelas, katanya.
Diingatkannya, kegiatan audit ini bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk biaya perjalanan pengiriman barang ke lokasi korban bencana.
Namun tim inspektorat BNPB itu, sama sekali tak memaparkan rencana dimulainya rekonstruksi kerusakan rumah penduduk, serta nilai bantuan stimulan yang akan diberikan institusinya, menyusul sebagian besar korban bencana di kabupaten Garut semakin mendesak segera dilakukannya kegiatan rekonstruksi. ***3***
John Doddy Hidayat
(U.PK-HT/B/E001/E001) 29-10-2009 18:19:31
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009
Kegiatan yang dijadwalkan hingga 31 Oktober mendatang itu, juga dihadiri auditor inspektorat utama Ismy Latifah, M.Si beserta stafnya, Ema Marjana.
Diawali sosialisasi sistem pertanggung jawaban serta pelaporannya, yang dihadiri seluruh perwakilan institusi teknis terkait termasuk jajaran Dinsosnakertrans setempat.
Napitupulu mempresentasikan definisi bencana secara formal berdasarkan Undang-Undang, dengan tujuh kriteria namun jika lima kriteria dari ketujuh prasarat tersebut terpenuhi, maka bisa diklasifikasikan sebagai bencana.
Antara lain terjadinya ancaman yang menyebabkan korban jiwa, sehingga bupati setempat yang bisa menyatakan daerahnya dalam kondisi darurat.
Sebelumnya Kepala Dinsosnakertrans kabupaten Hj. Elka Nurhakimah mengingatkan seluruh camat, agar mendata inventaris barang yang harus dikembalikan.
Berupa tenda, terpal, mesin mini pembangkit listrik serta tabung gas elfiji, sedangkan jenis barang lainnya yang habis pakai berupa logistik untuk dikonsumsi, juga harus disertai berita acara penerimaan serta penyalurannya.
Bantuan yang akan diaudit tersebut, terdiri bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun pihak swasta, sehingga diperlukan tertib administrasi serta pemanfaatannya harus jelas, katanya.
Diingatkannya, kegiatan audit ini bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk biaya perjalanan pengiriman barang ke lokasi korban bencana.
Namun tim inspektorat BNPB itu, sama sekali tak memaparkan rencana dimulainya rekonstruksi kerusakan rumah penduduk, serta nilai bantuan stimulan yang akan diberikan institusinya, menyusul sebagian besar korban bencana di kabupaten Garut semakin mendesak segera dilakukannya kegiatan rekonstruksi. ***3***
John Doddy Hidayat
(U.PK-HT/B/E001/E001) 29-10-2009 18:19:31
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2009