KPU Kota Depok, Jawa Barat, menegaskan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada serentak di kota setempat sudah siap membiayai pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di Depok, Jumat, menyebutkan anggaran termin kedua Rp36 miliar seharusnya pada hari ini. Namun, karena dia di Bandung, tertunda hingga Senin (13/7).
Nana mengatakan bahwa pihaknya meminta tambahan anggaran pilkada serentak sebesar Rp18,1 miliar.
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia sebelumnya sebesar Rp60,2 miliar, kemudian ada penambahan sebesar Rp18,1 miliar.
Untuk menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 412 Tahun 2020 perihal Pencermatan dan Restrukturisasi Anggaran Hibah Pemilihan 2020, pihaknya membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Depok.
Selanjutnya, pembahasan itu memutuskan anggaran penghematan optimalisasi rancangan anggaran biaya (RAB) sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp5.321.945.000,00.
Menyinggung soal anggaran kebutuhan tambahan tempat pemungutan suara (TPS), alat kesehatan (alkes), dan alat pelindung diri (APD) penyelenggara, dia menyebutkan sebesar Rp9.000.921.975,00.
Disebutkan pula bahwa anggaran untuk rapid test penyelenggara sebesar Rp14.433.300.000,00 sehingga kekurangan anggaran Rp18.112.276.975,00.
Anggaran sebesar Rp60,2 miliar, menurut dia, sudah tersedia, bahkan sudah tanda tangan NPHD.
Adapun sisanya Rp18,1 miliar terdiri atas Rp14,4 miliar untuk rapid test penyelenggara dari KPU hingga KPPS sudah disepakati akan dilaksanakan oleh pemkot, sedangkan sisanya Rp3,7 miliar dari APBN.
Terkait dengan kesiapan Pilkada Depok, Nana mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan segala upaya untuk menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat.
Selain menyiapkan SDM, lanjut dia, mengaktifkan kembali badan ad hoc dan lain sebagainya.
KPU Kota Depok juga akan mengintensifkan membangun koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan terkait dengan persiapan untuk melanjutkan tahapan pilkada dalam waktu dekat.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah dengan menaati pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Baca juga: Gerindra dan PDIP semakin solid berkoalisi di Pilkada Depok
Baca juga: KPU Kota Depok gelar tes cepat untuk komisioner, PPK dan PPS
Baca juga: PKS bangun koalisi untuk menangkan Pilkada Kota Depok
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di Depok, Jumat, menyebutkan anggaran termin kedua Rp36 miliar seharusnya pada hari ini. Namun, karena dia di Bandung, tertunda hingga Senin (13/7).
Nana mengatakan bahwa pihaknya meminta tambahan anggaran pilkada serentak sebesar Rp18,1 miliar.
Ia menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia sebelumnya sebesar Rp60,2 miliar, kemudian ada penambahan sebesar Rp18,1 miliar.
Untuk menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 412 Tahun 2020 perihal Pencermatan dan Restrukturisasi Anggaran Hibah Pemilihan 2020, pihaknya membahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Depok.
Selanjutnya, pembahasan itu memutuskan anggaran penghematan optimalisasi rancangan anggaran biaya (RAB) sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebesar Rp5.321.945.000,00.
Menyinggung soal anggaran kebutuhan tambahan tempat pemungutan suara (TPS), alat kesehatan (alkes), dan alat pelindung diri (APD) penyelenggara, dia menyebutkan sebesar Rp9.000.921.975,00.
Disebutkan pula bahwa anggaran untuk rapid test penyelenggara sebesar Rp14.433.300.000,00 sehingga kekurangan anggaran Rp18.112.276.975,00.
Anggaran sebesar Rp60,2 miliar, menurut dia, sudah tersedia, bahkan sudah tanda tangan NPHD.
Adapun sisanya Rp18,1 miliar terdiri atas Rp14,4 miliar untuk rapid test penyelenggara dari KPU hingga KPPS sudah disepakati akan dilaksanakan oleh pemkot, sedangkan sisanya Rp3,7 miliar dari APBN.
Terkait dengan kesiapan Pilkada Depok, Nana mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan segala upaya untuk menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat.
Selain menyiapkan SDM, lanjut dia, mengaktifkan kembali badan ad hoc dan lain sebagainya.
KPU Kota Depok juga akan mengintensifkan membangun koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan terkait dengan persiapan untuk melanjutkan tahapan pilkada dalam waktu dekat.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah dengan menaati pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Baca juga: Gerindra dan PDIP semakin solid berkoalisi di Pilkada Depok
Baca juga: KPU Kota Depok gelar tes cepat untuk komisioner, PPK dan PPS
Baca juga: PKS bangun koalisi untuk menangkan Pilkada Kota Depok
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020