Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor kembali membuka layanan untuk publik pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, dan sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 layanan perizinan yang diurus oleh warga.
"MPP ditutup ketika Kota Bogor menerapkan PSBB mulai 15 April lalu dan dibuka lagi setelah Kota Bogor menerapkan PSBB transisi, mulai 8 Juni lalu," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor yang juga Kepala MPP Kota Bogor, Firdaus, di Kota Bogor, Rabu.
Menurut Firdaus, MPP Kota Bogor karena karena tutup cukup lama yakni hampir dua bulan, ketika dibuka lagi pada Senin pekan lalu, warga Kota Bogor yang akan mengurus perizinan, sudah ramai yang hadir.
MPP Kota Bogor melayani 145 layanan perizinan dari empat dinas di Pemerintah Kota Bogor serta dari 14 instansi vertikal di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.
Bahkan, pada 6 Maret 2020, Pemerintah Kota Bogor bersama pimpinan dari 14 instansi vertikal tersebut menandatangani nota kesepahaman (MoU) lagi untuk menambah layanan di MPP Kota Bogor menjadi 204 layanan. Namun, penambahan layanan ini baru tahap persiapan dan sebagian belum terlaksana.
Firdaus menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor membangun MPP guna memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan perizinan dengan mengunakan teknologi digital kepada warga Kota Bogor.
Dari data di MPP Kota Bogor, sejak MPP membuka pelayanan lagi pada Senin (8/6) hingga saat ini yakni sekitar delapan hari, sudah 1000 lebih layanan perizinan yang diurus oleh warga Kota Bogor. "Pada hari pertama buka saja, ada 157 layanan yang diurus oleh warga Kota Bogor di MPP," katanya.
Dari 14 instansi vertikal yang membuka loket pelayanan di MPP Kota Bogor, ketika MPP dibuka lagi pada pekan lalu, masih ada dua instansi yang belum buka, satu di antaranya adalah Bea Cukai.
Menurut Firdaus, pada penerapan PSBB transisi saat ini, MPP Kota Bogor memberlakukan antrian pelayanan secara tertib dengan sistem digital untuk loket tujuan.
"Kami menerapkan antrian dengan tertib dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," katanya.
Selama penerapan PSBB transisi ini, menurut Firdaus, MPP Kota Bogor memberikan inovasi layanan, salah satunya adalah dengan membuka pelayanan via zoom meeting.
"Dengan layanan ini, kami berupaya memberikan layanan optimal meskipun minim tatap muka," katanya.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Lippo Plaza Bogor dijadwalkan diresmikan Presiden
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"MPP ditutup ketika Kota Bogor menerapkan PSBB mulai 15 April lalu dan dibuka lagi setelah Kota Bogor menerapkan PSBB transisi, mulai 8 Juni lalu," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor yang juga Kepala MPP Kota Bogor, Firdaus, di Kota Bogor, Rabu.
Menurut Firdaus, MPP Kota Bogor karena karena tutup cukup lama yakni hampir dua bulan, ketika dibuka lagi pada Senin pekan lalu, warga Kota Bogor yang akan mengurus perizinan, sudah ramai yang hadir.
MPP Kota Bogor melayani 145 layanan perizinan dari empat dinas di Pemerintah Kota Bogor serta dari 14 instansi vertikal di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.
Bahkan, pada 6 Maret 2020, Pemerintah Kota Bogor bersama pimpinan dari 14 instansi vertikal tersebut menandatangani nota kesepahaman (MoU) lagi untuk menambah layanan di MPP Kota Bogor menjadi 204 layanan. Namun, penambahan layanan ini baru tahap persiapan dan sebagian belum terlaksana.
Firdaus menjelaskan, Pemerintah Kota Bogor membangun MPP guna memberikan kemudahan dan efisiensi pelayanan perizinan dengan mengunakan teknologi digital kepada warga Kota Bogor.
Dari data di MPP Kota Bogor, sejak MPP membuka pelayanan lagi pada Senin (8/6) hingga saat ini yakni sekitar delapan hari, sudah 1000 lebih layanan perizinan yang diurus oleh warga Kota Bogor. "Pada hari pertama buka saja, ada 157 layanan yang diurus oleh warga Kota Bogor di MPP," katanya.
Dari 14 instansi vertikal yang membuka loket pelayanan di MPP Kota Bogor, ketika MPP dibuka lagi pada pekan lalu, masih ada dua instansi yang belum buka, satu di antaranya adalah Bea Cukai.
Menurut Firdaus, pada penerapan PSBB transisi saat ini, MPP Kota Bogor memberlakukan antrian pelayanan secara tertib dengan sistem digital untuk loket tujuan.
"Kami menerapkan antrian dengan tertib dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat," katanya.
Selama penerapan PSBB transisi ini, menurut Firdaus, MPP Kota Bogor memberikan inovasi layanan, salah satunya adalah dengan membuka pelayanan via zoom meeting.
"Dengan layanan ini, kami berupaya memberikan layanan optimal meskipun minim tatap muka," katanya.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Lippo Plaza Bogor dijadwalkan diresmikan Presiden
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020