Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menilai pelonggaran Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) merupakan langkah mundur yang berbahaya dalam penanggulangan dan penanganan pandemi COVID-19.
"Upaya keras dan biaya besar yang telah dikeluarkan dalam menanggulangi pandemi selama dua bulan terakhir bisa sia-sia," kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Dua kebijakan pengendalian terkini yang paling diandalkan yaitu PSBB dan larangan mudik menuai kekecewaan banyak pihak karena intervensi yang moderat dan dinilai IDEAS masih dilakukan secara lamban, setengah hati, dan tidak terkoordinasi.
Baca juga: Pakar Epidemiolog Unpad ingatkan bahaya penyebaran COVID-19 di pusat niaga
"Bila dengan PSBB saja kenaikan kasus COVID-19 masih belum mereda, seharusnya langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan kebijakan yang lebih tegas dari PSBB bukan justru melonggarkannya," kata Yusuf.
Sebagai negara keempat dengan populasi terbesar di dunia, pandemi COVID-19 yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global.
Pascakeluarnya data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang hanya 2,97 persen semula diproyeksi masih berada di kisaran 4,30 persen, wacana pelonggaran PSBB oleh pemerintah bergulir deras.
Setelah wacana berdamai dengan COVID-19 oleh Presiden pada 7 Mei 2020, berbagai langkah relaksasi dikeluarkan pemerintah mulai dari beroperasinya moda transportasi umum, pekerja di bawah 45 tahun boleh kembali bekerja hingga pelonggaran larangan mudik.
Baca juga: Bappelitbang Kota Bandung sebut pelonggaran PSBB dapat berisiko
"Jika penyebaran COVID-19 menjadi tidak terkendali dan semakin banyak masyarakat yang terinfeksi dalam waktu singkat, sistem kesehatan dipastikan akan tumbang sehingga korban jiwa bisa menjadi sangat besar," ujarnya.
Ia mengatakan dalam situasi pandemi respon kebijakan harus cepat dan tegas dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin.
PSBB di metropolitan utama Jawa dan kota-kota besar luar Jawa adalah langkah tepat. Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek karena pelaksanaan PSBB di empat provinsi dan 27 kabupaten dan kota adalah risiko yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi.
Eskalasi pandemi akan membesar dan menjadi tak terkendali jika respon kebijakan masih berfokus pada ekonomi. Pelonggaran PSBB secara jelas bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi sedangkan penanggulangan pandemi mengharuskan penurunan interaksi sosial.
"Maka, dalam situasi pandemi mempromosikan ekonomi sama dengan membunuh nyawa lebih banyak," katanya.
Baca juga: HMS Center berharap pemerintah tidak buru-buru longgarkan PSBB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Upaya keras dan biaya besar yang telah dikeluarkan dalam menanggulangi pandemi selama dua bulan terakhir bisa sia-sia," kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Dua kebijakan pengendalian terkini yang paling diandalkan yaitu PSBB dan larangan mudik menuai kekecewaan banyak pihak karena intervensi yang moderat dan dinilai IDEAS masih dilakukan secara lamban, setengah hati, dan tidak terkoordinasi.
Baca juga: Pakar Epidemiolog Unpad ingatkan bahaya penyebaran COVID-19 di pusat niaga
"Bila dengan PSBB saja kenaikan kasus COVID-19 masih belum mereda, seharusnya langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan kebijakan yang lebih tegas dari PSBB bukan justru melonggarkannya," kata Yusuf.
Sebagai negara keempat dengan populasi terbesar di dunia, pandemi COVID-19 yang tak terkendali akan mengancam jutaan nyawa anak negeri sekaligus menciptakan ketidakpastian regional dan bahkan global.
Pascakeluarnya data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang hanya 2,97 persen semula diproyeksi masih berada di kisaran 4,30 persen, wacana pelonggaran PSBB oleh pemerintah bergulir deras.
Setelah wacana berdamai dengan COVID-19 oleh Presiden pada 7 Mei 2020, berbagai langkah relaksasi dikeluarkan pemerintah mulai dari beroperasinya moda transportasi umum, pekerja di bawah 45 tahun boleh kembali bekerja hingga pelonggaran larangan mudik.
Baca juga: Bappelitbang Kota Bandung sebut pelonggaran PSBB dapat berisiko
"Jika penyebaran COVID-19 menjadi tidak terkendali dan semakin banyak masyarakat yang terinfeksi dalam waktu singkat, sistem kesehatan dipastikan akan tumbang sehingga korban jiwa bisa menjadi sangat besar," ujarnya.
Ia mengatakan dalam situasi pandemi respon kebijakan harus cepat dan tegas dengan tujuan utama menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin.
PSBB di metropolitan utama Jawa dan kota-kota besar luar Jawa adalah langkah tepat. Turunnya kinerja ekonomi secara drastis dalam jangka pendek karena pelaksanaan PSBB di empat provinsi dan 27 kabupaten dan kota adalah risiko yang harus dijalani untuk mengatasi pandemi.
Eskalasi pandemi akan membesar dan menjadi tak terkendali jika respon kebijakan masih berfokus pada ekonomi. Pelonggaran PSBB secara jelas bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi sedangkan penanggulangan pandemi mengharuskan penurunan interaksi sosial.
"Maka, dalam situasi pandemi mempromosikan ekonomi sama dengan membunuh nyawa lebih banyak," katanya.
Baca juga: HMS Center berharap pemerintah tidak buru-buru longgarkan PSBB
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020