Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Bogor Sujatmiko membenarkan adanya data penerima bantuan sosial (bansos) terkait dampak COVID-19 masih ada yang belum lengkap dan belum ada nomor induk kependudukan (NIK).
"Iya, masih ada data penduduk yang belum lengkap. Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran data dari input data yang kami terima," kata Sujatmiko melalui telepon selulernya kepada ANTARA, di Kota Bogor, Selasa.
Sujatmiko mengatakan hal itu ketika ditanya, soal masih adanya perbedaan data penerima bantuan sosial bagi warga terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 dari Pemerintah Kota Bogor.
Baca juga: 20 ribu data penerima bantuan sosial Kota Bogor belum lengkap
Pemerintah Kota Bogor mendapat kuota untuk menyalurkan bantuan sosial kepada 23.000 KK terkena dampak COVID-19, tapi data warga yang dinyatakan lengkap serta jelas dan bersih (clear and clean) ada sekitar 19.904 KK, masih ada perbedaan 3.096 KK.
Kemudian, ada informasi dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Bogor, bahwa masih ada sekitar 20.000 KK yang datanya belum lengkap, yakni belum ada NIK dan NIK-nya belum lengkap.
Sujatmiko menjelaskan, bahwa tugas Disdukcapil adalah melakukan verifikasi dan validasi input data yang diterima dari masing-masing wilayah di Kota Bogor.
Menurut dia, pada pembacaan data dari input data yang diterima, ada data yang NIK-nya kosong, ada yang jumlah angka pada NIK-nya belum lengkap, serta ada juga data sulit dibaca karena karakter angka pada NIK-nya kabur, tidak terbaca.
"Pada pembacaan input data di komputer, ada input data yang jumlah digitalnya kurang sehingga NIK-nya tidak lengkap. Ada juga karakter angkanya tidak jelas," katanya.
Baca juga: Bima Arya targetkan bansos terdistribusi dalam sepekan
Sujatmiko menambahkan, Disdukcapil juga mensortir input data, apakah warga Kota Bogor atau bukan. 'Pada pembacaan input data itu, kami mensortir mana yang benar warga Kota Bogor dan mana yang bukan. Selama input data yang dikirim benar dan jelas, maka dapat dibaca dengan benar," katanya.
Soal jumlah data yang masih kurang dan adanya sekitar 20.000 yang masih belum lengkap, menurut Sujatmiko, Disdukcapil tidak memiliki kebijakan untuk menentukan jumlah, berapa penerima bantuan sosial dari Kota Bogor.
"Kebijakan soal jumlah itu ada pada Dinas Sosial. Setiap dinas memiliki tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor terus sempurnakan data bansos warga terdampak corona
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Iya, masih ada data penduduk yang belum lengkap. Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan kebenaran data dari input data yang kami terima," kata Sujatmiko melalui telepon selulernya kepada ANTARA, di Kota Bogor, Selasa.
Sujatmiko mengatakan hal itu ketika ditanya, soal masih adanya perbedaan data penerima bantuan sosial bagi warga terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 dari Pemerintah Kota Bogor.
Baca juga: 20 ribu data penerima bantuan sosial Kota Bogor belum lengkap
Pemerintah Kota Bogor mendapat kuota untuk menyalurkan bantuan sosial kepada 23.000 KK terkena dampak COVID-19, tapi data warga yang dinyatakan lengkap serta jelas dan bersih (clear and clean) ada sekitar 19.904 KK, masih ada perbedaan 3.096 KK.
Kemudian, ada informasi dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Bogor, bahwa masih ada sekitar 20.000 KK yang datanya belum lengkap, yakni belum ada NIK dan NIK-nya belum lengkap.
Sujatmiko menjelaskan, bahwa tugas Disdukcapil adalah melakukan verifikasi dan validasi input data yang diterima dari masing-masing wilayah di Kota Bogor.
Menurut dia, pada pembacaan data dari input data yang diterima, ada data yang NIK-nya kosong, ada yang jumlah angka pada NIK-nya belum lengkap, serta ada juga data sulit dibaca karena karakter angka pada NIK-nya kabur, tidak terbaca.
"Pada pembacaan input data di komputer, ada input data yang jumlah digitalnya kurang sehingga NIK-nya tidak lengkap. Ada juga karakter angkanya tidak jelas," katanya.
Baca juga: Bima Arya targetkan bansos terdistribusi dalam sepekan
Sujatmiko menambahkan, Disdukcapil juga mensortir input data, apakah warga Kota Bogor atau bukan. 'Pada pembacaan input data itu, kami mensortir mana yang benar warga Kota Bogor dan mana yang bukan. Selama input data yang dikirim benar dan jelas, maka dapat dibaca dengan benar," katanya.
Soal jumlah data yang masih kurang dan adanya sekitar 20.000 yang masih belum lengkap, menurut Sujatmiko, Disdukcapil tidak memiliki kebijakan untuk menentukan jumlah, berapa penerima bantuan sosial dari Kota Bogor.
"Kebijakan soal jumlah itu ada pada Dinas Sosial. Setiap dinas memiliki tugas dan fungsinya masing-masing," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor terus sempurnakan data bansos warga terdampak corona
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020