Pemerintah Kota Bogor menyebutkan, hingga saat ini sedikitnya terdapat data sekitar 20.000 keluarga penerima bantuan sosial (bansos) datanya belum lengkap.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Bogor, Minggu membenarkan soal data belum lengkap itu.
"Soal data yang belum lengkap, misalnya ada nama tapi tidak ada NIK (nomor induk kependudukan) atau NIK belum lengkap, bisa meminta bantuan di wilayah," kata Dedie.
Baca juga: Positif COVID-19 di Kota Bogor tambah tiga kasus
Penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor adalah warga terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 yakni keluarga rawan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
Menurut Dedie A Rachim, data penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor, harus valid dan tidak boleh tumpang tindih. "Dinas Sosial bisa berkoordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi dan melengkap data tersebut," katanya.
Dedie menambahkan, data penerima bantuan sosial dari Kota Bogor yang sudah valid yakni jelas dan bersih (clear and clean) ada 19.904 keluarga dari kuota bantuan yakni 23.000 keluarga.
"Itu artinya, masih ada warga yang leyak menerima bantuan tapi datanya belum masuk. Kalau ada warga yang layak menerima bantuan, masih bisa diakomodasi," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Bogor, Anggraeny Iswara, mengatakan, data penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor, masih ada sekitar 20.000 keluarga yang belum ada NIKnya. "Data itu belum lengkap, kami masih terus menelusurinya," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor bagikan BLT ke warga terdampak COVID-19 di tingkat kelurahan
Anggraeny juga mengatakan, data penerima bantuan sosial yang sudah valid ada 19.904 keluarga dan sudah sudah mulai disalurkan bantuannya.
Anggraeny menjelaskan, penyaluran bantuan sosial itu melalui PT Pos Indonesia kepada warga terkena dampak ekonomi akibat COVID-19, disampaikan di kantor kelurahan masing-masing yang sudah dijadwalkan pada 1-10 Mei 2020.
Besaran bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor adalah Rp500.000 selama empat bulan untuk setiap keluarga penerima. "Penerima bantuan terdaftar yang telah 'clear' dan 'clean' datang langsung ke kelurahan setempat dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Anggraeny menjelaskan, mekanismenya ada petugas dari PT Pos Indonesia yang datang langsung ke kelurahan yang sudah dijadwalkan. Petugas dari PT Pos Indonesia itu akan meminta wesel yang sebelumnya telah dibagikan oleh Ketua RW setempat kepada warganya yang menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT).
"Wesel akan ditukarkan dengan uang tunai bantuan," katanya.
Menurut dia, warga penerima bantuan sosial bisa mendatangi kantor kelurahan yang sudah dijadwalkan, pada pukul 08:00 WIB sampai 13:00 WIB. "Kemarin dibagikan di kantor Kelurahan Tegal Gundil dan Bantarjadi, di Bogor Utara, sudah selesai," katanya.
Baca juga: Bantuan dan sanksi, wujud kasih sayang dan ketegasan selama PSBB di Bogor
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Bogor, Minggu membenarkan soal data belum lengkap itu.
"Soal data yang belum lengkap, misalnya ada nama tapi tidak ada NIK (nomor induk kependudukan) atau NIK belum lengkap, bisa meminta bantuan di wilayah," kata Dedie.
Baca juga: Positif COVID-19 di Kota Bogor tambah tiga kasus
Penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor adalah warga terkena dampak ekonomi akibat COVID-19 yakni keluarga rawan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.
Menurut Dedie A Rachim, data penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor, harus valid dan tidak boleh tumpang tindih. "Dinas Sosial bisa berkoordinasi dengan wilayah untuk melakukan validasi dan melengkap data tersebut," katanya.
Dedie menambahkan, data penerima bantuan sosial dari Kota Bogor yang sudah valid yakni jelas dan bersih (clear and clean) ada 19.904 keluarga dari kuota bantuan yakni 23.000 keluarga.
"Itu artinya, masih ada warga yang leyak menerima bantuan tapi datanya belum masuk. Kalau ada warga yang layak menerima bantuan, masih bisa diakomodasi," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Bogor, Anggraeny Iswara, mengatakan, data penerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor, masih ada sekitar 20.000 keluarga yang belum ada NIKnya. "Data itu belum lengkap, kami masih terus menelusurinya," katanya.
Baca juga: Pemkot Bogor bagikan BLT ke warga terdampak COVID-19 di tingkat kelurahan
Anggraeny juga mengatakan, data penerima bantuan sosial yang sudah valid ada 19.904 keluarga dan sudah sudah mulai disalurkan bantuannya.
Anggraeny menjelaskan, penyaluran bantuan sosial itu melalui PT Pos Indonesia kepada warga terkena dampak ekonomi akibat COVID-19, disampaikan di kantor kelurahan masing-masing yang sudah dijadwalkan pada 1-10 Mei 2020.
Besaran bantuan sosial dari Pemerintah Kota Bogor adalah Rp500.000 selama empat bulan untuk setiap keluarga penerima. "Penerima bantuan terdaftar yang telah 'clear' dan 'clean' datang langsung ke kelurahan setempat dengan menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Anggraeny menjelaskan, mekanismenya ada petugas dari PT Pos Indonesia yang datang langsung ke kelurahan yang sudah dijadwalkan. Petugas dari PT Pos Indonesia itu akan meminta wesel yang sebelumnya telah dibagikan oleh Ketua RW setempat kepada warganya yang menjadi penerima bantuan langsung tunai (BLT).
"Wesel akan ditukarkan dengan uang tunai bantuan," katanya.
Menurut dia, warga penerima bantuan sosial bisa mendatangi kantor kelurahan yang sudah dijadwalkan, pada pukul 08:00 WIB sampai 13:00 WIB. "Kemarin dibagikan di kantor Kelurahan Tegal Gundil dan Bantarjadi, di Bogor Utara, sudah selesai," katanya.
Baca juga: Bantuan dan sanksi, wujud kasih sayang dan ketegasan selama PSBB di Bogor
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020