Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan saat ini ada 40.000 desa atau sekitar 53 persen yang telah membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19.
"Tentu 40.000 desa ini memang masih dalam proses, utamanya di basis-basis yang hari ini sedang menghadapi situasi. Sementara 47 persen lainnya masih terus berproses dan tiap hari kita melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan relawan," ujar Abdul Halim dalam konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta yang disiarkan secara daring, Minggu.
Salah satu tugas Relawan Desa Lawan COVID-19, kata menteri, adalah membentuk Pos Jaga Desa yang bertugas untuk memantau mobilitas warga desa, baik warga di dalam desa maupun dari luar desa.
Baca juga: Polres Cianjur bersama gugus tugas bentuk posko di setiap desa
"Pos Jaga Desa ini sangat penting dalam konteks untuk melakukan pemantauan warga desa yang keluar maupun warga desa yang dari luar, supaya memberikan rasa aman bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius," ujar dia.
Saat ini, sekitar 8.400 desa telah membentuk Pos Jaga Desa. Sementara pendataan pemudik yang datang dari rantau telah dilakukan oleh 31.615 desa. Dengan kata lain, 42 persen desa di Indonesia telah melakukan aktivitas pemantauan terhadap pemudik.
Hal ini, menurut Abdul Halim, penting untuk memantau pemudik atau siapapun dari rantau ke desa yang ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) oleh BNPB. Ketika sudah berstatus ODP, tugas relawan desa yang lain adalah membentuk atau menyiapkan ruang isolasi desa.
Baca juga: Kemendes PDTT wajibkan seluruh desa bentuk relawan lawan COVID-19
"Ruang isolasi desa ini sangat penting sebagaimana dimaklumi bahwa tidak semua warga desa, meskipun rumah dari luasannya cukup tapi bisa digunakan untuk isolasi mandiri. Karena biasanya kamarnya cuma satu, tentu ini sulit melakukan isolasi mandiri, di situ lah posisi desa punya peran penting dalam menyiapkan ruang isolasi," kata Abdul Halim.
Saat ini sebanyak 8.954 desa telah menyiapkan ruang isolasi untuk kepentingan ODP, dengan fasilitas kurang lebih 35.000 tempat tidur, dan tempat-tempat yang dipakai misalnya sekolah SD, Paud, ruang Balai Desa.
Sebanyak 8.954 desa yang telah melakukan penanganan ODP tersebut telah menangani 24.519 ODP.
Baca juga: Sekolah Relawan bentuk komunitas Kampung Siaga COVID-19
"Terakhir, saya mengajak seluruh kepala desa untuk lebih serius lagi mempersiapkan desanya dalam upaya lebih memberikan fasiliatas kepada warga masyarakatnya dalam upaya agar bisa mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di skop desa," ujar Abdul Halim.
"Kita yakin, kalau di tiap-tiap desa melakukan penanganan serius, maka skop kecil selesai, otomatis akumulasi dari skop kecil tadi akan berdampak pada skop yang lebih luas, skop kecamatan, skop kabupaten, skop provinsi dan tentu skop Negara Kesatuan Republik Indonesia," dia menambahkan.
Baca juga: Di Depok, Sekolah Relawan inisiasi Kampung Siaga COVID-19
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Tentu 40.000 desa ini memang masih dalam proses, utamanya di basis-basis yang hari ini sedang menghadapi situasi. Sementara 47 persen lainnya masih terus berproses dan tiap hari kita melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan relawan," ujar Abdul Halim dalam konferensi pers di Graha BNPB di Jakarta yang disiarkan secara daring, Minggu.
Salah satu tugas Relawan Desa Lawan COVID-19, kata menteri, adalah membentuk Pos Jaga Desa yang bertugas untuk memantau mobilitas warga desa, baik warga di dalam desa maupun dari luar desa.
Baca juga: Polres Cianjur bersama gugus tugas bentuk posko di setiap desa
"Pos Jaga Desa ini sangat penting dalam konteks untuk melakukan pemantauan warga desa yang keluar maupun warga desa yang dari luar, supaya memberikan rasa aman bahwa desanya memang dilakukan pengawasan yang serius," ujar dia.
Saat ini, sekitar 8.400 desa telah membentuk Pos Jaga Desa. Sementara pendataan pemudik yang datang dari rantau telah dilakukan oleh 31.615 desa. Dengan kata lain, 42 persen desa di Indonesia telah melakukan aktivitas pemantauan terhadap pemudik.
Hal ini, menurut Abdul Halim, penting untuk memantau pemudik atau siapapun dari rantau ke desa yang ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) oleh BNPB. Ketika sudah berstatus ODP, tugas relawan desa yang lain adalah membentuk atau menyiapkan ruang isolasi desa.
Baca juga: Kemendes PDTT wajibkan seluruh desa bentuk relawan lawan COVID-19
"Ruang isolasi desa ini sangat penting sebagaimana dimaklumi bahwa tidak semua warga desa, meskipun rumah dari luasannya cukup tapi bisa digunakan untuk isolasi mandiri. Karena biasanya kamarnya cuma satu, tentu ini sulit melakukan isolasi mandiri, di situ lah posisi desa punya peran penting dalam menyiapkan ruang isolasi," kata Abdul Halim.
Saat ini sebanyak 8.954 desa telah menyiapkan ruang isolasi untuk kepentingan ODP, dengan fasilitas kurang lebih 35.000 tempat tidur, dan tempat-tempat yang dipakai misalnya sekolah SD, Paud, ruang Balai Desa.
Sebanyak 8.954 desa yang telah melakukan penanganan ODP tersebut telah menangani 24.519 ODP.
Baca juga: Sekolah Relawan bentuk komunitas Kampung Siaga COVID-19
"Terakhir, saya mengajak seluruh kepala desa untuk lebih serius lagi mempersiapkan desanya dalam upaya lebih memberikan fasiliatas kepada warga masyarakatnya dalam upaya agar bisa mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di skop desa," ujar Abdul Halim.
"Kita yakin, kalau di tiap-tiap desa melakukan penanganan serius, maka skop kecil selesai, otomatis akumulasi dari skop kecil tadi akan berdampak pada skop yang lebih luas, skop kecamatan, skop kabupaten, skop provinsi dan tentu skop Negara Kesatuan Republik Indonesia," dia menambahkan.
Baca juga: Di Depok, Sekolah Relawan inisiasi Kampung Siaga COVID-19
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020