Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Nur Supriyanto mengatakan masyarakat yang wilayahnya diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk bersama-sama disiplin mematuhi aturan atau kebijakan tersebut agar penanggulangan wabah COVID-19 bisa optimal.
"Pemerintah harus pro-aktif dalam mengantisipasi dampak kebijakan PSBB, khususnya bagi masyarakat pekerja harian yang terdampak langsung. Dan masyarakat harus bisa disiplin dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ini," kata Nur Supriyanto, Rabu.
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini mengatakan pemberian bansos dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten untuk warga terdampak wabah virus corona harus dipastikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Baca juga: 1.020 personel gabungan awasi pelaksanaan PSBB Kabupaten Bogor
Menurut dia, diperlukan sebuah manajemen serta penanganan yang profesional dan proporsional hingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah upaya penekanan COVID-19.
"Sehingga jangan sampai hal ini malah menimbulkan kegaduhan baru, bahkan mungkin terjadi pengumpulan massa saat distribusi nanti. Betul-betul pemerintah kota dan kabupaten cermat melihat situasi ini,” kata dia.
Ia menuturkan pemberlakukan PSBB di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi atau Bodebek yang resmi diterapkan hari ini merupakan sebuah pilihan dan harapan dalam upaya menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19.
"Pemberlakukan PSBB sebuah pilihan dalam upaya pencegahan COVID-19, agar tidak menyebar lebih luas. Di sini dituntut peran semua pihak, agar tujuan PSBB itu berhasil menekan dan mencegah penyebaran virus corona," kata Nur.
Baca juga: Pemkab Bandung bakal ajukan PSBB secara parsial
"Saya berharap, semoga semua upaya dan harapan kita mengakhiri virus mematikan ini dapat disudahi. Kita semua bisa bekerja dan beraktivitas kembali, anak-anak kembali ke sekolah, kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial juga kembali normal," ujar Nur.
Imbauan warga agar displin mematuhi PSBB juga diutarakan oleh juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti.
Berli yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar ini mengatakan kunci keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan berlaku di kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) adalah disiplin warga dan konsistensi rapid diagnostic test (RDT) masif.
Menurut Berli, RDT masif tetap akan dilakukan di kawasan Bodebek untuk memetakan penyebaran COVID-19.
“Untuk PSBB Bodebek, rapid test masif akan tetap dilanjutkan, bahkan mungkin dengan ekskalasi yang lebih besar, “ ujar Berli.
Baca juga: Petugas gabungan periksa pengendara di 11 "check point" Kota Bogor
Berli menjelaskan, RDT masif dapat menunjang keberhasilan PSBB Bodebek karena tujuan kekarantinaan kesehatan tersebut adalah memutus rantai penularan, merawat dan mengobati penderita COVID-19.
“Pelaksanaan rapid test untuk melacak kontak lekat penyebaran COVID-19. Dengan demikian yang positif mudah ditemukan, bisa segera diobati atau dirawat sebelum menunjukkan gejala membahayakan. Jadi selain akan menekan jumlah kematian, rapid test masih juga akan meningkatkan angka kesembuhan,” kata Berli.
Baca juga: Kota Bekasi bangun 12 dapur umum terkait kebijakan PSBB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020
"Pemerintah harus pro-aktif dalam mengantisipasi dampak kebijakan PSBB, khususnya bagi masyarakat pekerja harian yang terdampak langsung. Dan masyarakat harus bisa disiplin dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB ini," kata Nur Supriyanto, Rabu.
Politisi dari Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini mengatakan pemberian bansos dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota dan kabupaten untuk warga terdampak wabah virus corona harus dipastikan berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Baca juga: 1.020 personel gabungan awasi pelaksanaan PSBB Kabupaten Bogor
Menurut dia, diperlukan sebuah manajemen serta penanganan yang profesional dan proporsional hingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah upaya penekanan COVID-19.
"Sehingga jangan sampai hal ini malah menimbulkan kegaduhan baru, bahkan mungkin terjadi pengumpulan massa saat distribusi nanti. Betul-betul pemerintah kota dan kabupaten cermat melihat situasi ini,” kata dia.
Ia menuturkan pemberlakukan PSBB di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi atau Bodebek yang resmi diterapkan hari ini merupakan sebuah pilihan dan harapan dalam upaya menekan penyebaran dan pencegahan COVID-19.
"Pemberlakukan PSBB sebuah pilihan dalam upaya pencegahan COVID-19, agar tidak menyebar lebih luas. Di sini dituntut peran semua pihak, agar tujuan PSBB itu berhasil menekan dan mencegah penyebaran virus corona," kata Nur.
Baca juga: Pemkab Bandung bakal ajukan PSBB secara parsial
"Saya berharap, semoga semua upaya dan harapan kita mengakhiri virus mematikan ini dapat disudahi. Kita semua bisa bekerja dan beraktivitas kembali, anak-anak kembali ke sekolah, kehidupan kita bermasyarakat dan bersosial juga kembali normal," ujar Nur.
Imbauan warga agar displin mematuhi PSBB juga diutarakan oleh juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti.
Berli yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jabar ini mengatakan kunci keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan berlaku di kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) adalah disiplin warga dan konsistensi rapid diagnostic test (RDT) masif.
Menurut Berli, RDT masif tetap akan dilakukan di kawasan Bodebek untuk memetakan penyebaran COVID-19.
“Untuk PSBB Bodebek, rapid test masif akan tetap dilanjutkan, bahkan mungkin dengan ekskalasi yang lebih besar, “ ujar Berli.
Baca juga: Petugas gabungan periksa pengendara di 11 "check point" Kota Bogor
Berli menjelaskan, RDT masif dapat menunjang keberhasilan PSBB Bodebek karena tujuan kekarantinaan kesehatan tersebut adalah memutus rantai penularan, merawat dan mengobati penderita COVID-19.
“Pelaksanaan rapid test untuk melacak kontak lekat penyebaran COVID-19. Dengan demikian yang positif mudah ditemukan, bisa segera diobati atau dirawat sebelum menunjukkan gejala membahayakan. Jadi selain akan menekan jumlah kematian, rapid test masih juga akan meningkatkan angka kesembuhan,” kata Berli.
Baca juga: Kota Bekasi bangun 12 dapur umum terkait kebijakan PSBB
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2020