Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan Ibu Kota Baru ditargetkan mulai pada 2021.
“Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal 2021 sehingga pembangunan ditargetkan selama tiga tahun,” ujar Menko Luhut di Jakarta, Jumat.
Menko Luhut mengatakan pemerintah juga sedang melakukan pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.
“Nanti Menteri PPN Pak Soeharso Manoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan profesional agar bisa lebih cepat,” kata Menko Luhut.
Menteri PPN-Kepala Bappenas Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO, ia akan terlebih dahulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.
“Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kami tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, ada banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk Ibu Kota Negara, seperti misalnya daerah otonominya, daerah istimewa, kemudian distrik atau pusat pemerintahnya.
“Nanti fungsi Ibu kota itu juga apakah sebagai Ibu Kota Negara atau Pemerintahan, tentu kita menginginkan itu adalah Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan, sebab kalau hanya Ibu kota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, artinya kementerian atau lembaga negara masih ada di DKI Jakarta, namun kalau bentuknya Ibu Kota Negara, semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua,” tutupnya.
Rapat pembahasan panitia antar kementerian (PAK) dan harmonisasi draft Perpres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara ini selain dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa selaku tuan rumah, juga dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca juga: Presiden ingin ibu kota negara baru dibangun dengan konsep "smart metropolis"
Baca juga: Menteri Basuki: Sayembara desain ibu kota negara belajar dari Kazakhstan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
“Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal 2021 sehingga pembangunan ditargetkan selama tiga tahun,” ujar Menko Luhut di Jakarta, Jumat.
Menko Luhut mengatakan pemerintah juga sedang melakukan pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.
“Nanti Menteri PPN Pak Soeharso Manoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan profesional agar bisa lebih cepat,” kata Menko Luhut.
Menteri PPN-Kepala Bappenas Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO, ia akan terlebih dahulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.
“Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kami tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, ada banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk Ibu Kota Negara, seperti misalnya daerah otonominya, daerah istimewa, kemudian distrik atau pusat pemerintahnya.
“Nanti fungsi Ibu kota itu juga apakah sebagai Ibu Kota Negara atau Pemerintahan, tentu kita menginginkan itu adalah Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan, sebab kalau hanya Ibu kota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, artinya kementerian atau lembaga negara masih ada di DKI Jakarta, namun kalau bentuknya Ibu Kota Negara, semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua,” tutupnya.
Rapat pembahasan panitia antar kementerian (PAK) dan harmonisasi draft Perpres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara ini selain dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa selaku tuan rumah, juga dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca juga: Presiden ingin ibu kota negara baru dibangun dengan konsep "smart metropolis"
Baca juga: Menteri Basuki: Sayembara desain ibu kota negara belajar dari Kazakhstan
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019