Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019.
Keenam orang tersebut dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Indramayu Supendi (SP).
"Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Keenam saksi yang dipanggil KPK adalah Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu Ferry Mulyadi, Direktur PT Bagas Jaya Sukarto.
Selanjutnya pihak swasta Jodan Castrena, staf Sespri Bupati Indramayu Suwargi alias Ucok, serta dua orang dari pihak wiraswasta atas nama Mista dan Tita Juwita.
Dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu, KPK menetapkan empat tersangka, yakni tiga orang sebagai penerima masing-masing Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), dan Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT).
Seorang lagi sebagai pemberi, yakni Carsa AS (CAS) dari pihak swasta.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan pemberian yang dilakukan Carsa pada Supendi dan pejabat Dinas PUPR diduga merupakan bagian dari komitmen "fee" 5 sampai 7 persen dari nilai proyek.
"SP diduga menerima total Rp200 juta, yaitu pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk THR, 14 Oktober 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit, dan pembayaran gadai sawah," kata Basaria.
Kedua, Omarsyah diduga menerima uang total Rp350 juta dan sepeda dengan perincian dua kali pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp150 juta, dua kali pada bulan September 2019 sejumlah Rp200 juta, dan sepeda merek NEO dengan harga sekitar Rp20 juta.
"WT diduga menerima Rp560 juta selama lima kali pada Agustus dan Oktober 2019," ujar Basaria.
Ia menyatakan uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga juga diperuntukkan kepentingan Supendi, pengurusan pengamanan proyek, dan kepentingan sendiri.
Sebagai penerima, Supendi, Omarsyah, dan Wempy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai pemberi, Carsa disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Baca juga: Dalami kasus suap Bupati nonaktif Indramayu, KPK panggil lima saksi lagi
Baca juga: Perempuan PMI Indramayu 13 tahun hilang kontak di Malaysia
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
Keenam orang tersebut dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Indramayu Supendi (SP).
"Hari ini KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada tahun 2019," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Keenam saksi yang dipanggil KPK adalah Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Indramayu Ferry Mulyadi, Direktur PT Bagas Jaya Sukarto.
Selanjutnya pihak swasta Jodan Castrena, staf Sespri Bupati Indramayu Suwargi alias Ucok, serta dua orang dari pihak wiraswasta atas nama Mista dan Tita Juwita.
Dalam kasus dugaan suap terkait dengan pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu, KPK menetapkan empat tersangka, yakni tiga orang sebagai penerima masing-masing Supendi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah (OMS), dan Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono (WT).
Seorang lagi sebagai pemberi, yakni Carsa AS (CAS) dari pihak swasta.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan pemberian yang dilakukan Carsa pada Supendi dan pejabat Dinas PUPR diduga merupakan bagian dari komitmen "fee" 5 sampai 7 persen dari nilai proyek.
"SP diduga menerima total Rp200 juta, yaitu pada bulan Mei 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk THR, 14 Oktober 2019 sejumlah Rp100 juta yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit, dan pembayaran gadai sawah," kata Basaria.
Kedua, Omarsyah diduga menerima uang total Rp350 juta dan sepeda dengan perincian dua kali pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp150 juta, dua kali pada bulan September 2019 sejumlah Rp200 juta, dan sepeda merek NEO dengan harga sekitar Rp20 juta.
"WT diduga menerima Rp560 juta selama lima kali pada Agustus dan Oktober 2019," ujar Basaria.
Ia menyatakan uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga juga diperuntukkan kepentingan Supendi, pengurusan pengamanan proyek, dan kepentingan sendiri.
Sebagai penerima, Supendi, Omarsyah, dan Wempy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai pemberi, Carsa disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Baca juga: Dalami kasus suap Bupati nonaktif Indramayu, KPK panggil lima saksi lagi
Baca juga: Perempuan PMI Indramayu 13 tahun hilang kontak di Malaysia
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019